DJKI Ikuti Penguatan Zona Integritas Menuju WBK WBBM
Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengikuti rapat
virtual kegiatan penguatan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi
(WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) yang diselenggarakan oleh
Inspektorat Jenderal Kemenkumham pada hari Selasa, (10/8/2021).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham, Razilu dan dihadiri oleh Sekretaris Unit Eselon I, Para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Satuan Kerja yang diusulkan menuju WBK/WBBM.
Dalam kesempatannya, Razilu menyampaikan bahwa hakikat pembangunan Zona Integritas sesungguhnya untuk berkinerja tinggi yang zero penyimpangan, zero penyelewengan dan zero komplain, hal inilah yang terdapat di dalam unsur hasil yang kemudian akan dinilai.
“Pastikan mulai hari ini, kita harus menghapus segala bentuk penyimpangan, penyelewengan, penyalahgunaan kewenangan, sehingga tidak merusak pembangunan Zona Integritas,” tegas Razilu.
Diakhir arahannya, Razilu mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk mengimplementasikan fondasi baru ASN yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu yaitu Core Values BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabilitas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa”.
“Jika kita bisa realisasikan hal tersebut dengan baik, maka seluruh satuan kerja di Kementerian Hukum dan HAM ini akan menjadi Island of Integrity,” ungkapnya.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham, Razilu dan dihadiri oleh Sekretaris Unit Eselon I, Para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Satuan Kerja yang diusulkan menuju WBK/WBBM.
Dalam kesempatannya, Razilu menyampaikan bahwa hakikat pembangunan Zona Integritas sesungguhnya untuk berkinerja tinggi yang zero penyimpangan, zero penyelewengan dan zero komplain, hal inilah yang terdapat di dalam unsur hasil yang kemudian akan dinilai.
“Pastikan mulai hari ini, kita harus menghapus segala bentuk penyimpangan, penyelewengan, penyalahgunaan kewenangan, sehingga tidak merusak pembangunan Zona Integritas,” tegas Razilu.
Diakhir arahannya, Razilu mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk mengimplementasikan fondasi baru ASN yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu yaitu Core Values BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabilitas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa”.
“Jika kita bisa realisasikan hal tersebut dengan baik, maka seluruh satuan kerja di Kementerian Hukum dan HAM ini akan menjadi Island of Integrity,” ungkapnya.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Perkuat Fondasi Profesionalisme, DJKI Asah Kompetensi Public Speaking Pegawai
Di era komunikasi yang semakin dinamis, peran aparatur tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan informasi dan kebijakan secara tepat kepada masyarakat. Kompleksitas isu kekayaan intelektual mulai dari pelindungan, pemanfaatan, hingga penegakan hukum menuntut penyampaian pesan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.
Selasa, 3 Maret 2026
Roadmap KI Masuki Tahap Pendalaman
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melanjutkan penyusunan roadmap strategis pengembangan kekayaan intelektual (KI) melalui Forum Group Discussion (FGD) pendalaman per jenis KI. Kegiatan yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum, Depok, pada 2–6 Maret 2026 ini difokuskan untuk merumuskan arah kebijakan dan rencana regulasi KI yang lebih komprehensif.
Senin, 2 Maret 2026
DJKI Lantik Tujuh Pejabat Baru demi Percepatan Transformasi Kelembagaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi melantik sejumlah pejabat pada jabatan fungsional baru di lingkungan Sekretariat DJKI. Acara yang berlangsung di Kantor DJKI, Jakarta, pada Kamis, 26 Februari 2026 ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat tata kelola arsip, pembentukan regulasi, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur guna mendukung program prioritas di awal tahun anggaran.
Kamis, 26 Februari 2026
