DJKI Gelar MIC di Kalimantan Timur: Masih Banyak Potensi KI yang Bisa Digali
Balikpapan - Provinsi Kalimantan Timur banyak menyimpan potensi kekayaan intelektual (KI) yang harus dilindungi. Saat ini ada 5 (lima) indikasi geografis setempat yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yaitu Beras Adan Krayan, Garam Gunung Krayan, Tenun Doyo Tanjung Isui, Lada Putih Malonan, dan Kakao Berau.
Selain itu, terdapat juga 6 (enam) KI komunal yang telah tercatat, di antaranya Solong Penias Paser, Enggang Kalimantan Timur, dan Ronggeng Paser. Kendati demikian, menurut Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi Lucky Agung Binarto jumlah KI terdaftar tersebut masih belum maksimal.
"Sampai tahun 2022, telah terdapat sejumlah 47 kekayaan intelektual komunal (KIK) yang diajukan permohonannya, tetapi baru 6 (enam) KIK yang tercatatkan. Kiranya potensi KIK yang ada dapat terus digali dan dioptimalkan," ujar Lucky.
Untuk itu, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Timur bekerja sama dengan DJKI terus berupaya meningkatkan pelindungan KI dengan menggelar Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) atau Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak yang dilaksanakan di Balikpapan, Kalimantan Timur.
"Kita tidak bisa berdiam diri. Kita lakukan jemput bola dengan melaksanakan MIC ini," lanjutnya.
Pelindungan dan pengembangan produk berbasis KIK dapat mengembangkan daya saing dan manfaat bagi produsen dan mendorong kegiatan perekonomian daerah melalui kontribusi penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani dan produsen, memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), serta kekuatan sosial masyarakat.
Lucky berharap, melalui kegiatan ini jumlah pencatatan KIK di Provinsi Kalimantan Timur akan terus meningkat, masyarakat dan pemerintah daerah juga dapat termotivasi untuk menyadari pentingnya pencatatan untuk melestarikan budaya komunal.
Selaras dengan Lucky, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur Sofyan menjelaskan bahwa kegiatan MIC bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan KI bagi para pelaku usaha/UMKM, pencipta/kreator, inventor, desainer, pemangku kepentingan, serta instansi terkait dan masyarakat dalam mendorong kreasi dan inovasi di bidang KI.
"Diharapkan kegiatan MIC dapat menginisiasi terwujudnya pelayanan KI sehingga potensi KI dapat menjadi salah satu pilar penopang peningkatan ekonomi masyarakat setempat dapat dirasakan," jelas Sofyan.
Sofyan menambahkan, pada tahun ini Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur turut menginisiasi pendaftaran indikasi geografis produk Gula Aren Tuana Tuha Kutai Kartanegara.
Sebagai informasi, Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi ke-19 penyelenggaraan MIC yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 Juli dan terbagi ke dalam dua kegiatan, yaitu sosialisasi dan diseminasi KI serta pemberian layanan konsultasi KI dan KIK oleh para ahli KI untuk seluruh masyarakat umum. (SYL/KAD)
Selain itu, terdapat juga 6 (enam) KI komunal yang telah tercatat, di antaranya Solong Penias Paser, Enggang Kalimantan Timur, dan Ronggeng Paser. Kendati demikian, menurut Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi Lucky Agung Binarto jumlah KI terdaftar tersebut masih belum maksimal.
"Sampai tahun 2022, telah terdapat sejumlah 47 kekayaan intelektual komunal (KIK) yang diajukan permohonannya, tetapi baru 6 (enam) KIK yang tercatatkan. Kiranya potensi KIK yang ada dapat terus digali dan dioptimalkan," ujar Lucky.
Untuk itu, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Timur bekerja sama dengan DJKI terus berupaya meningkatkan pelindungan KI dengan menggelar Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) atau Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak yang dilaksanakan di Balikpapan, Kalimantan Timur.
"Kita tidak bisa berdiam diri. Kita lakukan jemput bola dengan melaksanakan MIC ini," lanjutnya.
Pelindungan dan pengembangan produk berbasis KIK dapat mengembangkan daya saing dan manfaat bagi produsen dan mendorong kegiatan perekonomian daerah melalui kontribusi penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani dan produsen, memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), serta kekuatan sosial masyarakat.
Lucky berharap, melalui kegiatan ini jumlah pencatatan KIK di Provinsi Kalimantan Timur akan terus meningkat, masyarakat dan pemerintah daerah juga dapat termotivasi untuk menyadari pentingnya pencatatan untuk melestarikan budaya komunal.
Selaras dengan Lucky, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur Sofyan menjelaskan bahwa kegiatan MIC bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan KI bagi para pelaku usaha/UMKM, pencipta/kreator, inventor, desainer, pemangku kepentingan, serta instansi terkait dan masyarakat dalam mendorong kreasi dan inovasi di bidang KI.
"Diharapkan kegiatan MIC dapat menginisiasi terwujudnya pelayanan KI sehingga potensi KI dapat menjadi salah satu pilar penopang peningkatan ekonomi masyarakat setempat dapat dirasakan," jelas Sofyan.
Sofyan menambahkan, pada tahun ini Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur turut menginisiasi pendaftaran indikasi geografis produk Gula Aren Tuana Tuha Kutai Kartanegara.
Sebagai informasi, Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi ke-19 penyelenggaraan MIC yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 29 Juli dan terbagi ke dalam dua kegiatan, yaitu sosialisasi dan diseminasi KI serta pemberian layanan konsultasi KI dan KIK oleh para ahli KI untuk seluruh masyarakat umum. (SYL/KAD)
LIPUTAN TERKAIT
Ekosistem KI Nasional Diperkuat, Pemerintah Susun Strategi Jangka Panjang
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia. Hal tesebut disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025.
Senin, 17 Februari 2025
Tantangan dan Solusi dalam Mengelola Hak Ekonomi Karya Cipta dalam Dunia Digital
Ketua Asosiasi Prakarsa Antar Musik Publishing Indonesia, Bimas Nurcahya Tranggono menegaskan pelindungan hak ekonomi pencipta sangat penting, terutama di tengah maraknya pelanggaran hak cipta di berbagai platform digital. Setiap pencipta harus memiliki pelindungan hukum yang dapat membuktikan kepemilikan karya.
Senin, 17 Februari 2025
DJKI Perkuat Kesadaran Pelaku Usaha akan Pentingnya Legalitas dalam IFBC Expo 2025
Pameran Info Franchise and Business Concept (IFBC) Expo 2025 yang diselenggarakan pada 14 s.d. 16 Februari 2025 di Hall 1, ICE BSD, Tangerang telah sukses diselenggarakan dengan antusiasme tinggi dari para pelaku usaha dan pengunjung. Dalam kesempatan tersebut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia turut hadir meramaikan kegiatan tersebut dengan membuka layanan konsultasi kekayaan intelektual (KI), khususnya merek.
Minggu, 16 Februari 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Ekosistem KI Nasional Diperkuat, Pemerintah Susun Strategi Jangka Panjang
Senin, 17 Februari 2025
Tantangan dan Solusi dalam Mengelola Hak Ekonomi Karya Cipta dalam Dunia Digital
Senin, 17 Februari 2025
DJKI Perkuat Kesadaran Pelaku Usaha akan Pentingnya Legalitas dalam IFBC Expo 2025
Minggu, 16 Februari 2025
