DJKI Gelar FGD Penyusunan Kurikulum Pelatihan Fungsional Analis KI

Jakarta -  Dalam upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas pelatihan bagi jabatan fungsional Analis Kekayaan Intelektual (KI), maka perlu dilakukan penyusunan kurikulum pelatihan yang berkualitas. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kurikulum Pelatihan Fungsional Analis KI pada 6 s.d. 9 Agustus 2024 di Hotel Hilton Garden Inn Jakarta.

Dalam sambutannya, Sekretaris DJKI Anggoro Dasananto menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai amanat dari dua Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan RB), antara lain Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (JF) dan Permenpan RB No. 24 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Bidang KI.

“Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa instansi pembina mempunyai tugas untuk menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional. Sebagai instansi pembina dari JF Analis KI, DJKI dapat menjadikan momentum ini untuk saling bekerja sama dalam menyusun kurikulum jenjang pertama dan muda yang berguna untuk peningkatan kompetensi para JF Analis KI,” ujar Anggoro. 

Lebih lanjut, Anggoro mengatakan bahwa penyusunan kurikulum yang up to date merupakan modal kuat bagi para pemangku JF Analis KI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi secara efektif. 

“Harapannya melalui kegiatan ini dapat menghasilkan kurikulum yang berkualitas dan sesuai dengan output yang diharapkan sehingga berdampak pada peningkatan kinerja organisasi,” tambah Anggoro. 

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jusman menyampaikan bahwa kurikulum merupakan suatu hal yang tidak dapat lepas dari pengembangan kompetensi/pelatihan/pendidikan karena akan menjadi pegangan bagi para pengajar pelatihan.

“JF Analis KI merupakan jabatan fungsional baru, sehingga memang perlu disusun sebuah kurikulum untuk dijadikan pegangan para pengajar terkait tata cara penyampaian materi atau pelatihan yang tepat. Kami dari BPSDM sangat siap membantu DJKI dalam apapun jenis pelatihan yang dibutuhkan,” pungkas Jusman.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut mengundang narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang menyampaikan materi terkait penyusunan kurikulum oleh M. Iqbal Fadillah selaku Widyaiswara Ahli Madya. Nantinya materi tersebut dijadikan referensi atau pegangan dalam melakukan penyusunan kurikulum, finalisasi, dan evaluasi reviu penyusunan kurikulum pelatihan fungsional analis KI yang dilakukan selama 4 hari ini. (Arm/Sas)



TAGS

#Agenda KI

LIPUTAN TERKAIT

Pelindungan Kekayaan Intelektual untuk Seni Musik Tradisi di Era Kekinian

Musisi tradisi kenamaan Indonesia, Gilang Ramadhan, menegaskan pentingnya pelindungan karya musik tradisional Indonesia dalam menghadapi perkembangan era digital. Menurutnya, tanpa pelindungan yang tepat, karya musik yang bersumber dari tradisi dapat dengan mudah diklaim atau disalahgunakan oleh pihak lain. Karena itu, ia mengajak generasi muda dan seluruh pelaku seni untuk menjaga, memodernisasi, dan mendigitalisasi musik tradisi agar tetap relevan dan terlindungi secara hukum.

Senin, 19 Mei 2025

DJKI Dorong Diplomasi dan Kolaborasi Global dalam Forum CDIP ke-34 di Jenewa

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia menunjukkan komitmennya dalam diplomasi kekayaan intelektual (KI) di tingkat global. DJKI berpartisipasi aktif pada Sesi ke-34 Sidang Committee on Development and Intellectual Property (CDIP) serta International Conference for Intellectual Property and Development yang diselenggarakan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) pada 5–9 Mei 2025 di Jenewa, Swiss.

Jumat, 9 Mei 2025

Penguatan Pelindungan KI, DJKI Ukur Maturitas Daerah

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus memperkuat pelindungan kekayaan intelektual (KI) nasional dengan menyelenggarakan kegiatan “Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual” di Aula Soepomo Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jawa Barat pada 15 s.d. 16 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk menilai sejauh mana kesiapan wilayah dalam mengelola layanan KI secara profesional, terukur, dan adaptif.

Kamis, 15 Mei 2025

Selengkapnya