DJKI Bersama Kanwil Kemenkumham Papua Barat Dukung Pengembangan Desain Industri Daerah

Jakarta - Direktur Hak Cipta dan Desain Industri (Dir. HCDI) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Agustinus Pardede menjadi narasumber pada acara sosialisasi terkait desain industri bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Papua Barat melalui aplikasi zoom pada Selasa (4/8/2020).

Dalam kesempatan ini, Agustinus Pardede memberikan pemaparan materi tentang desain industri dan hak-hak kekayaan intelektual lainnya untuk para Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, kelompok masyarakat, yayasan, dewan kesenian tanah papua dan rekan-rekan media yang terkait dengan desain industri.

Menurutnya, mendaftarkan kekayaan intelektual (KI) sangat penting untuk melindungi kreasi masyarakat yang dimiliki oleh Papua Barat. “Apalagi pendaftaran desain industri saat ini sudah lebih mudah”, kata Agustinus.
DJKI memberikan kemudahan pendaftaran untuk para pemilik desain industri dengan pendaftaran desain industri secara online, yaitu dengan mengakses laman desainindustri.dgip.go.id.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenkumham Papua Barat Anthonius M. Ayorbaba menyampaikan bahwa saat ini Kanwil Kemenkumham Papua Barat mendukung penuh Provinsi Papua Barat dalam mengembangkan desain daerahnya. 

“Apa yang kita lakukan hari ini menjadi sebuah korelasi yang sangat sinergis untuk mendukung kerja-kerja Provinsi Papua Barat dalam upaya pengembangan desain daerah, desain daerah di dalamnya ada berkaitan dengan potensi pengembangan desain industri, hak cipta dan hak-hak lain”, ujar Anthonius M. Ayorbaba.

Penulis: KAD
Editor: AMH


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Perkuat Fondasi Profesionalisme, DJKI Asah Kompetensi Public Speaking Pegawai

Di era komunikasi yang semakin dinamis, peran aparatur tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan informasi dan kebijakan secara tepat kepada masyarakat. Kompleksitas isu kekayaan intelektual mulai dari pelindungan, pemanfaatan, hingga penegakan hukum menuntut penyampaian pesan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.

Selasa, 3 Maret 2026

Roadmap KI Masuki Tahap Pendalaman

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melanjutkan penyusunan roadmap strategis pengembangan kekayaan intelektual (KI) melalui Forum Group Discussion (FGD) pendalaman per jenis KI. Kegiatan yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum, Depok, pada 2–6 Maret 2026 ini difokuskan untuk merumuskan arah kebijakan dan rencana regulasi KI yang lebih komprehensif.

Senin, 2 Maret 2026

DJKI Lantik Tujuh Pejabat Baru demi Percepatan Transformasi Kelembagaan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi melantik sejumlah pejabat pada jabatan fungsional baru di lingkungan Sekretariat DJKI. Acara yang berlangsung di Kantor DJKI, Jakarta, pada Kamis, 26 Februari 2026 ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat tata kelola arsip, pembentukan regulasi, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur guna mendukung program prioritas di awal tahun anggaran.

Kamis, 26 Februari 2026

Selengkapnya