DJKI: Belum Memiliki Kedaulatan Kekayaan Intelektual Komunal, Kebudayaan Indonesia Rawan Dicuri
Jakarta - Direktorat Kekayan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan bahwa kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia masih belum berdaulat. Hal itu membuat kekayaan budaya Tanah Air rawan untuk diakui, dicuri dan dibajak negara lain.
“Saat ini, belum ada kedaulatan KIK NKRI sehingga rawan dengan pengakuan, pencurian, atau pembajakan negara lain. Kita berharap Terwujudnya KEDAULATAN KIK NKRI sehingga aman dari pengakuan, pencurian, atau pembajakan negara lain,” kata Daulat P. Silitonga, Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual DJKI melalui FGD Inventarisasi KIK dalam Pusat Data Nasional KIK Kemenkumham via Zoom pada Senin, 13 Juli 2020.
Untuk membuat Indonesia yang berdaulat KIK-nya, Indonesia perlu memiliki pusat data nasional yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Saat ini database Warisan Budaya Tak Benda berada di Kementerian Pendidikan dan Budaya, data terkait Fasilitas Informasi Biodiversiti ada di IPI-Kemenristekdikti, sementara Sistem Informasi Obat Bahan Alam berada di BPOM.
DJKI sebagai focal point dalam mengkoordinasikan pengumpulan dan penyatuan data nasional terkait Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (GRKTF)/Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekpresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT), mengacu kepada rapat Kementerian/Lembaga terkait KIK yang diinisiasi oleh Kemenko Polhukam pada tanggal 14 Agustus 2019.
“DJKI sebagai koordinator sekaligus otorisator pengumpulan dan penyatuan database dan sekaligus mekanisme pertukaran data dan informasi antar database K/L dalam rangka memudahkan identifikasi, pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan oleh negara lain sehingga terbentuk basis data dari masing-masing K/L di tingkat nasional,” sambungnya.
Tak hanya memperkuat kedaulatan, Pusat Data KIK ini juga berfungsi sebagai sumber rujukan pengobatan pada daerah yg tdk terjangkau pengobatan modern, sumber rujukan para peneliti, akses nilai-nilai kesejarahan, kebudayaan, pengetahuan tradisional, dan sumber daya genetik Indonesia lebih mudah dan lain sebagainya.
Sementara itu, total data KIK yang telah didaftar per Juli 2020 sebanyak 2.335. Pencatatan terbanyak berupa Ekpresi Budaya Tradisional (59%), Pengetahuan Tradisional (28%), Indikasi Geografis (8%) dan Sumber Daya Genetik (5%).
Sebagai catatan, inventarisasi KIK telah ditetapkan Prioritas Nasional Indonesia Tahun 2020 terkait KIK pada rapat tiga pihak (trilateral meeting) Tahun 2019. Tahun 2020 telah dicanangkan sebagai Tahun Kekayaan Intelektual Komunal.
Penulis: DAW
Editor: KAD
“Saat ini, belum ada kedaulatan KIK NKRI sehingga rawan dengan pengakuan, pencurian, atau pembajakan negara lain. Kita berharap Terwujudnya KEDAULATAN KIK NKRI sehingga aman dari pengakuan, pencurian, atau pembajakan negara lain,” kata Daulat P. Silitonga, Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual DJKI melalui FGD Inventarisasi KIK dalam Pusat Data Nasional KIK Kemenkumham via Zoom pada Senin, 13 Juli 2020.
Untuk membuat Indonesia yang berdaulat KIK-nya, Indonesia perlu memiliki pusat data nasional yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Saat ini database Warisan Budaya Tak Benda berada di Kementerian Pendidikan dan Budaya, data terkait Fasilitas Informasi Biodiversiti ada di IPI-Kemenristekdikti, sementara Sistem Informasi Obat Bahan Alam berada di BPOM.
DJKI sebagai focal point dalam mengkoordinasikan pengumpulan dan penyatuan data nasional terkait Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (GRKTF)/Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekpresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT), mengacu kepada rapat Kementerian/Lembaga terkait KIK yang diinisiasi oleh Kemenko Polhukam pada tanggal 14 Agustus 2019.
“DJKI sebagai koordinator sekaligus otorisator pengumpulan dan penyatuan database dan sekaligus mekanisme pertukaran data dan informasi antar database K/L dalam rangka memudahkan identifikasi, pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan oleh negara lain sehingga terbentuk basis data dari masing-masing K/L di tingkat nasional,” sambungnya.
Tak hanya memperkuat kedaulatan, Pusat Data KIK ini juga berfungsi sebagai sumber rujukan pengobatan pada daerah yg tdk terjangkau pengobatan modern, sumber rujukan para peneliti, akses nilai-nilai kesejarahan, kebudayaan, pengetahuan tradisional, dan sumber daya genetik Indonesia lebih mudah dan lain sebagainya.
Sementara itu, total data KIK yang telah didaftar per Juli 2020 sebanyak 2.335. Pencatatan terbanyak berupa Ekpresi Budaya Tradisional (59%), Pengetahuan Tradisional (28%), Indikasi Geografis (8%) dan Sumber Daya Genetik (5%).
Sebagai catatan, inventarisasi KIK telah ditetapkan Prioritas Nasional Indonesia Tahun 2020 terkait KIK pada rapat tiga pihak (trilateral meeting) Tahun 2019. Tahun 2020 telah dicanangkan sebagai Tahun Kekayaan Intelektual Komunal.
Penulis: DAW
Editor: KAD
TAGS
#KI KomunalLIPUTAN TERKAIT
Jaga Warisan Lewat Indikasi Geografis
Lukisan Kamasan merupakan salah satu Indikasi Geografis dari Desa Kamasan, Provinsi Bali, yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum. Lukisan tersebut sudah ada sejak zaman kerajaan dan sampai saat ini masih dijaga kelestariannya. Hal tersebut disampaikan oleh Gede Weda Asmara selaku Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Lukisan Kamasan Bali dalam Podcast Obrolan Kreatif dan Inovatif Kekayaan Intelektual (OKE KI) dalam gelaran INACRAFT 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Minggu, 9 Februari 2025.
Minggu, 9 Februari 2025
Tenun Buna Insana: Kisah Cinta dan Perjuangan Mama-mama Melindungi Warisan Budaya NTT
Di sebuah galeri sederhana yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, deretan Tenun Buna Insana terpajang bak lukisan yang merangkai kisah kehidupan. Motif-motif berbentuk pengait menyerupai huruf Z berbicara dalam keheningan, menyampaikan warisan leluhur yang dijaga dengan penuh cinta dan ketekunan oleh mama-mama setempat. Di setiap helaian benang yang tersulam, ada peluh, doa, dan cerita tentang harapan.
Senin, 23 Desember 2024
DJKI Serahkan Sertifikat IG Kopi Robusta Merapi Sleman, Dorong Produk Lokal Mendunia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu menyerahkan sertifikat Indikasi Geografis (IG) Kopi Robusta Merapi Sleman kepada Bupati Kabupaten Sleman Kustini Sri Purnomo pada Kamis, 19 Desember 2024, di Lapangan Pemerintah Daerah Sleman.
Kamis, 19 Desember 2024
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Kementerian Hukum dan Kementerian Kebudayaan Sepakat Perkuat Pelindungan Kekayaan Intelektual Budaya Indonesia
Jumat, 14 Maret 2025
Dirjen KI Hadiri Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media
Kamis, 13 Maret 2025
DJKI Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis untuk Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah
Kamis, 13 Maret 2025
