DJKI Bahas Regulasi Kekayaan Intelektual Komunal bersama Kementerian/Lembaga Terkait
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menginisiasi pembahasan terkait penguatan pelindungan kekayaan intelektual (KI), termasuk Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait di Hotel Le Meridien, 7-9 November 2019.
Dalam sambutan Dirjen Kekayaan Intelektual, Freddy Harris, yang disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kemenkumham Razilu mengatakan bahwa pembahasan mengenai pelindungan KI, utamanya KIK sangat penting.
Maka dalam pembahasan dua hari ke depan, dia berharap akan ada persamaan paradigma para pemangku kepentingan terkait keberadaan KIK. Persamaan paradigma tersebut guna membentuk pemahaman di antara K/L, utamanya dalam menjaga KIK sebagai aset bangsa.
Selain itu, Razilu juga menjelaskan pentingnya menyusun suatu regulasi yang dapat mengakomodir karakteristik KIK yang kepemilikannya berbeda dengan kekayaan intelektual pada umumnya.
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, yang merekomendasikan dibuatnya Kebijakan Pelindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT).
Karena, selama ini regulasi yang tertuang diperaturan perundangan belum cukup memadai dalam memberikan pelindungan hukum terhadap kekayaan intelektual atas PT dan EBT.
“Sehingga Indonesia tidak dapat melakukan langkah-langkah hukum terhadap penyalahgunaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang keduanya merupakan bagian dari kekayaan intelektual komunal," jelasnya.
Kemenkumham juga berharap dari pertemuan ini untuk membahas mekanisme pertukaran data dan informasi antar database K/L terkait Sumber Daya Genetik, PT dan EBT (SDGPTEBT). Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari penunjukan DJKI sebagai focal point penyatuan data nasional SDGPTEBT.
Yang terakhir, Razilu juga menekankan urgensi kehadiran suatu lembaga/badan yang dapat berperan layaknya LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) dalam hak cipta.
"Nantinya lembaga/badan ini akan memiliki fungsi menghimpun keuntungan yang diperoleh dari komersialisasi atau pemanfaatan suatu kekayaan intelektual komunal untuk nantinya keuntungan tersebut dikembalikan kepada kustodian dari kekayaan," tutupnya.
Sebagai informasi, pembahasan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.
Selain itu, data inventaris KIK oleh DJKI per 30 September 2019 mencatat 1640 data, yang terdiri dari EBT sebanyak 1020, Pengetahuan Tradisional sebanyak 434, Sumber Daya Genetik 120 dan Potensi Indikasi Geografis 80.
Penulis: KAD
Editor: AMH
Dalam sambutan Dirjen Kekayaan Intelektual, Freddy Harris, yang disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kemenkumham Razilu mengatakan bahwa pembahasan mengenai pelindungan KI, utamanya KIK sangat penting.
Maka dalam pembahasan dua hari ke depan, dia berharap akan ada persamaan paradigma para pemangku kepentingan terkait keberadaan KIK. Persamaan paradigma tersebut guna membentuk pemahaman di antara K/L, utamanya dalam menjaga KIK sebagai aset bangsa.
Selain itu, Razilu juga menjelaskan pentingnya menyusun suatu regulasi yang dapat mengakomodir karakteristik KIK yang kepemilikannya berbeda dengan kekayaan intelektual pada umumnya.
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, yang merekomendasikan dibuatnya Kebijakan Pelindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT).
Karena, selama ini regulasi yang tertuang diperaturan perundangan belum cukup memadai dalam memberikan pelindungan hukum terhadap kekayaan intelektual atas PT dan EBT.
“Sehingga Indonesia tidak dapat melakukan langkah-langkah hukum terhadap penyalahgunaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang keduanya merupakan bagian dari kekayaan intelektual komunal," jelasnya.
Kemenkumham juga berharap dari pertemuan ini untuk membahas mekanisme pertukaran data dan informasi antar database K/L terkait Sumber Daya Genetik, PT dan EBT (SDGPTEBT). Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari penunjukan DJKI sebagai focal point penyatuan data nasional SDGPTEBT.
Yang terakhir, Razilu juga menekankan urgensi kehadiran suatu lembaga/badan yang dapat berperan layaknya LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) dalam hak cipta.
"Nantinya lembaga/badan ini akan memiliki fungsi menghimpun keuntungan yang diperoleh dari komersialisasi atau pemanfaatan suatu kekayaan intelektual komunal untuk nantinya keuntungan tersebut dikembalikan kepada kustodian dari kekayaan," tutupnya.
Sebagai informasi, pembahasan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.
Selain itu, data inventaris KIK oleh DJKI per 30 September 2019 mencatat 1640 data, yang terdiri dari EBT sebanyak 1020, Pengetahuan Tradisional sebanyak 434, Sumber Daya Genetik 120 dan Potensi Indikasi Geografis 80.
Penulis: KAD
Editor: AMH
LIPUTAN TERKAIT
Jaga Warisan Lewat Indikasi Geografis
Lukisan Kamasan merupakan salah satu Indikasi Geografis dari Desa Kamasan, Provinsi Bali, yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum. Lukisan tersebut sudah ada sejak zaman kerajaan dan sampai saat ini masih dijaga kelestariannya. Hal tersebut disampaikan oleh Gede Weda Asmara selaku Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Lukisan Kamasan Bali dalam Podcast Obrolan Kreatif dan Inovatif Kekayaan Intelektual (OKE KI) dalam gelaran INACRAFT 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Minggu, 9 Februari 2025.
Minggu, 9 Februari 2025
Tenun Buna Insana: Kisah Cinta dan Perjuangan Mama-mama Melindungi Warisan Budaya NTT
Di sebuah galeri sederhana yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, deretan Tenun Buna Insana terpajang bak lukisan yang merangkai kisah kehidupan. Motif-motif berbentuk pengait menyerupai huruf Z berbicara dalam keheningan, menyampaikan warisan leluhur yang dijaga dengan penuh cinta dan ketekunan oleh mama-mama setempat. Di setiap helaian benang yang tersulam, ada peluh, doa, dan cerita tentang harapan.
Senin, 23 Desember 2024
DJKI Serahkan Sertifikat IG Kopi Robusta Merapi Sleman, Dorong Produk Lokal Mendunia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu menyerahkan sertifikat Indikasi Geografis (IG) Kopi Robusta Merapi Sleman kepada Bupati Kabupaten Sleman Kustini Sri Purnomo pada Kamis, 19 Desember 2024, di Lapangan Pemerintah Daerah Sleman.
Kamis, 19 Desember 2024
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Kementerian Hukum dan Kementerian Kebudayaan Sepakat Perkuat Pelindungan Kekayaan Intelektual Budaya Indonesia
Jumat, 14 Maret 2025
Dirjen KI Hadiri Silaturahmi Menteri Hukum Bersama Pemimpin Redaksi Media
Kamis, 13 Maret 2025
DJKI Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis untuk Jeruk Kalamansi Bengkulu Tengah
Kamis, 13 Maret 2025
