DJKI Bahas Masa Depan Kerja Sama KI EU dan ASEAN

Bangkok — Pasca delapan tahun proyek IP Key SEA memperkuat ekosistem kekayaan intelektual atau KI di regional ASEAN, masa depan kerja sama KI Uni Eropa dan Asia Tenggara menjadi isu penting yang perlu dirumuskan kembali. Arah kolaborasi ini difokuskan sebagai pembahasan utama IP Key SEA Concluding Event yang berlangsung di Bangkok, Thailand pada 3–4 Desember 2025.

Pada forum tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI hadir menyampaikan pandangan Indonesia terkait penguatan ekosistem KI regional, khususnya dalam memastikan pelindungan, pemanfaatan, dan penegakan KI berjalan efektif dan berkelanjutan. Kehadiran Indonesia penting mengingat arus perdagangan dan inovasi antara Asia Tenggara dan Uni Eropa terus meningkat, sehingga kepastian sistem KI menjadi kebutuhan bersama.

Dalam sesi diskusi, DJKI menekankan perlunya arah kerja sama baru yang lebih terukur, termasuk pengembangan komersialisasi KI sebagai prioritas utama. Pendekatan ini dinilai penting agar hasil kerja sama tidak berhenti pada pelindungan KI semata, tetapi juga mendorong penciptaan nilai tambah, terutama pada produk-produk indikasi geografis yang menjadi kekuatan ekonomi lokal di berbagai negara ASEAN.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris DJKI Andrieansjah menyampaikan bahwa kesinambungan kolaborasi harus memberikan manfaat nyata bagi pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat di kawasan.

“Kerja sama KI pasca IP Key SEA harus mampu memperkuat pemanfaatan KI, bukan hanya pelindungannya,” ujar Andrieansjah.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan Uni Eropa untuk mendorong promosi dan pengembangan indikasi geografis, termasuk melalui konsep GI tourism yang dapat menghubungkan produk unggulan dengan potensi pariwisata lokal.

“Kami berharap kerja sama berikutnya memberikan fokus lebih besar pada komersialisasi indikasi geografis dan strategi promosi yang berkelanjutan,” ucapnya.

Selama delapan tahun terakhir, IP Key SEA telah menjalankan peran signifikan dalam memperkuat kapasitas negara-negara ASEAN, mulai dari pelatihan pemeriksa, peningkatan awareness publik, hingga penyelarasan standar KI dengan praktik internasional. Namun dengan berakhirnya proyek ini, DJKI menilai bahwa kolaborasi selanjutnya harus dibangun dengan pendekatan yang lebih relevan terhadap tantangan ekonomi digital dan kebutuhan industri kreatif.

DJKI mendorong agar kerja sama baru antara Uni Eropa dan ASEAN setelah 2025 dirancang untuk memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, termasuk akses UMKM terhadap pasar internasional melalui optimalisasi KI. Fokus ini sekaligus diharapkan dapat menjaga keberlanjutan capaian IP Key SEA, dengan menempatkan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis dalam inovasi dan perdagangan global.

Melalui forum ini, DJKI menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat ekosistem KI regional dan mendorong kerja sama Uni Eropa dan ASEAN yang lebih adaptif, berorientasi hasil, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.



LIPUTAN TERKAIT

Jelang Buka Puasa, Menteri Hukum Berdialog bersama Pegawai DJKI

DJKI menggelar Buka Bersama Menteri Hukum dan Penyerahan Santunan Pendidikan Anak Pegawai Penunjang DJKI pada Selasa, 10 Maret 2026 di Graha Pengayoman. Momen ini menjadi ajang silaturahmi dan diskusi antara seluruh pegawai DJKI dengan pimpinan madya dan tinggi di Kementerian Hukum.

Selasa, 10 Maret 2026

Audiensi Raperda Riset, DPRD Babel Konsultasi Pelindungan KI ke DJKI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI menerima audiensi Pansus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Gedung DJKI, Jakarta, 10 Maret 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan aspek hukum kekayaan intelektual (KI) dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Riset dan Inovasi Daerah yang tengah disusun pihak legislatif.

Selasa, 10 Maret 2026

DJKI dan Kemenko PMK Rumuskan Isu Strategis Warisan Budaya dan Alam

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menghadiri rapat koordinasi tingkat Eselon I yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Selasa, 10 Maret 2026. Rapat tersebut membahas perumusan isu strategis pengelolaan dan pelestarian warisan budaya serta warisan alam Indonesia sebagai bagian dari agenda kebijakan nasional tahun 2026.

Selasa, 10 Maret 2026

Selengkapnya