Dengar Pendapat Umum dengan para akademisi, konsultan kekayaan intelektual (KI), dan penerbit buku
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus berupaya mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan yang good government dan clean government dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, khususnya pencatatan hak cipta dan permohonan desain industri yang bersih bebas dari korupsi dan nepotisme.
Hal ini diungkapkan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Erni Widhyastari dalam acara Dengar Pendapat Umum dengan mengundang para akademisi, konsultan kekayaan intelektual (KI), dan penerbit buku sebagai perwakilan masyarakat terkait Standar Layanan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri di Jakarta, Selasa (21/8/2018).
Menurut Erni, salah satu wujud nyata komitmen membangun zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dengan terbentuknya standar pelayanan permohonan desain industri industri dengan layanan yang dipercepat dan inovasi layanan pencatatan hak cipta online.
“Terbentuknya standar layanan pencatatan hak cipta online yang mengikuti perkembangan teknologi informasi dalam menyegerakan proses untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam layanan cepat, tepat dan akuntabel”, ujar Erni Widhyastari.
Kepala Sub Dit Permohonan dan Publikasi, Suratno mengatakan bahwa acara ini dilakukan untuk mendapat masukan dari akademisi, konsultan kekayaan intelektual (KI), dan penerbit sebagai perwakilan masyarakat terkait standar pelayanan pencatatan hak cipta yang saat ini sudah online.
“Permohonan pencatatan hak cipta sekarang sudah online, dan dapat dilakukan dalam waktu satu hari”, ucap Suratno.
Hal ini diungkapkan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Erni Widhyastari dalam acara Dengar Pendapat Umum dengan mengundang para akademisi, konsultan kekayaan intelektual (KI), dan penerbit buku sebagai perwakilan masyarakat terkait Standar Layanan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri di Jakarta, Selasa (21/8/2018).
Menurut Erni, salah satu wujud nyata komitmen membangun zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dengan terbentuknya standar pelayanan permohonan desain industri industri dengan layanan yang dipercepat dan inovasi layanan pencatatan hak cipta online.
“Terbentuknya standar layanan pencatatan hak cipta online yang mengikuti perkembangan teknologi informasi dalam menyegerakan proses untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam layanan cepat, tepat dan akuntabel”, ujar Erni Widhyastari.
Kepala Sub Dit Permohonan dan Publikasi, Suratno mengatakan bahwa acara ini dilakukan untuk mendapat masukan dari akademisi, konsultan kekayaan intelektual (KI), dan penerbit sebagai perwakilan masyarakat terkait standar pelayanan pencatatan hak cipta yang saat ini sudah online.
“Permohonan pencatatan hak cipta sekarang sudah online, dan dapat dilakukan dalam waktu satu hari”, ucap Suratno.
TAGS
#Hak CiptaLIPUTAN TERKAIT
Roadmap KI Masuki Tahap Pendalaman
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melanjutkan penyusunan roadmap strategis pengembangan kekayaan intelektual (KI) melalui Forum Group Discussion (FGD) pendalaman per jenis KI. Kegiatan yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum, Depok, pada 2–6 Maret 2026 ini difokuskan untuk merumuskan arah kebijakan dan rencana regulasi KI yang lebih komprehensif.
Senin, 2 Maret 2026
DJKI Lantik Tujuh Pejabat Baru demi Percepatan Transformasi Kelembagaan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi melantik sejumlah pejabat pada jabatan fungsional baru di lingkungan Sekretariat DJKI. Acara yang berlangsung di Kantor DJKI, Jakarta, pada Kamis, 26 Februari 2026 ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat tata kelola arsip, pembentukan regulasi, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur guna mendukung program prioritas di awal tahun anggaran.
Kamis, 26 Februari 2026
DJKI Gelar Rapat Refocusing Anggaran, Fokus Perkuat Program Strategis KI
Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Refocusing Anggaran DJKI untuk mendukung program-program strategis Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai 10 DJKI, Kamis, 26 Februari 2026. Rapat yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar tersebut membahas optimalisasi anggaran melalui penataan ulang belanja kegiatan agar lebih selaras dengan tugas dan fungsi organisasi.
Kamis, 26 Februari 2026
