Cegah Pelanggaran KI di Bali, DJKI dan Kantor Wilayah Gelar Sosialisasi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali gelar Sosialisasi Edukasi tentang Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Prime Plaza, Bali, Senin 17 Januari 2022.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Kekayaan Intelektual yang dimiliki dapat dijadikan tolak ukur dalam melihat kemajuan dan perkembangan perekonomian suatu bangsa.
“Dalam melakukan pelindungan, pengelolaan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual sangat dibutuhkan kerjasama antar institusi pemerintah maupun seluruh stakeholder baik masyarakat, perangkat desa maupun perguruan tinggi baik negeri dan swasta,” himbau Razilu.
Untuk semakin memotivasi masyarakat dalam melindungi Kekayaan Intelektual yang dimiliki, DJKI terus melakukan inovasi yang mempercepat layanan khususnya pada pencatatan ciptaan.
“Baru baru ini telah diluncurkan aplikasi Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) untuk mempercepat proses persetujuan pencatatan hak cipta yang sebelumnya dalam hitungan hari, sekarang hanya dalam hitungan menit,” ujar Razilu.
Saat ini di Provinsi Bali telah terdapat 14 Unit Layanan Sentra Kekayaan Intelektual yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah dan Perguruan Tinggi yang dapat membantu pemilik Kekayaan Intelektual dalam melindungi KI-nya.
“Kemungkinan tahun 2022 ini akan bertambah dan tentu ini hal yang positif karena akan mempercepat proses pendaftaran KI yang saat ini telah bisa secara online,” tambah Razilu.
Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Constantinus Kristomo menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk penyebarluasan informasi tentang pentingnya pendaftaran dan pelindungan KI.
“Diharapkan kegiatan ini akan meningkatkan sinergitas dan koordinasi antara seluruh aparat penegak hukum serta Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan dan pelindungan Kekayaan Intelektual, baik komunal maupun personal,” tambah Kristomo.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi di DJKI, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, Unit Layanan Sentra Kekayaan Intelektual serta Dinas Kebudayaan pada seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bali.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Kekayaan Intelektual yang dimiliki dapat dijadikan tolak ukur dalam melihat kemajuan dan perkembangan perekonomian suatu bangsa.
“Dalam melakukan pelindungan, pengelolaan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual sangat dibutuhkan kerjasama antar institusi pemerintah maupun seluruh stakeholder baik masyarakat, perangkat desa maupun perguruan tinggi baik negeri dan swasta,” himbau Razilu.
Untuk semakin memotivasi masyarakat dalam melindungi Kekayaan Intelektual yang dimiliki, DJKI terus melakukan inovasi yang mempercepat layanan khususnya pada pencatatan ciptaan.
“Baru baru ini telah diluncurkan aplikasi Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) untuk mempercepat proses persetujuan pencatatan hak cipta yang sebelumnya dalam hitungan hari, sekarang hanya dalam hitungan menit,” ujar Razilu.
Saat ini di Provinsi Bali telah terdapat 14 Unit Layanan Sentra Kekayaan Intelektual yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah dan Perguruan Tinggi yang dapat membantu pemilik Kekayaan Intelektual dalam melindungi KI-nya.
“Kemungkinan tahun 2022 ini akan bertambah dan tentu ini hal yang positif karena akan mempercepat proses pendaftaran KI yang saat ini telah bisa secara online,” tambah Razilu.
Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Constantinus Kristomo menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk penyebarluasan informasi tentang pentingnya pendaftaran dan pelindungan KI.
“Diharapkan kegiatan ini akan meningkatkan sinergitas dan koordinasi antara seluruh aparat penegak hukum serta Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan dan pelindungan Kekayaan Intelektual, baik komunal maupun personal,” tambah Kristomo.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi di DJKI, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, Unit Layanan Sentra Kekayaan Intelektual serta Dinas Kebudayaan pada seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bali.
TAGS
#Dirjen KILIPUTAN TERKAIT
Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital
Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.
Kamis, 17 April 2025
Mantapkan Langkah Digitalisasi KI di Forum WIPO, DJKI Siap Terapkan WIPO Connect
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Kegiatan yang terselenggara di Kantor World Intellectual Property Organization (WIPO) Jenewa tersebut membahas beragam topik penting seputar transformasi digital di bidang kekayaan intelektual (KI).
Rabu, 16 April 2025
Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.
Rabu, 16 April 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital
Kamis, 17 April 2025
Majelis Banding Paten Umumkan Putusan: Satu Diterima, Satu Ditolak
Kamis, 17 April 2025
Mantapkan Langkah Digitalisasi KI di Forum WIPO, DJKI Siap Terapkan WIPO Connect
Rabu, 16 April 2025
