Yasonna Laoly Minta Kemenkumham Kerja Lebih Cepat Lagi

Jakarta – Yasonna H Laoly kembali ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019 – 2024.
Setelah resmi diumumkan dan dilantik di Istana pada Rabu (23/10), Yasonna H. Laoly langsung menuju ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Jakarta Selatan untuk melakukan serah terima jabatan dengan Plt. Tjahjo Kumolo.
Dalam sambutannya, Yasonna H. Laoly menyampaikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Kemenkumham untuk lebih fokus membangun Sumber Daya Manusia dalam rangka penyelesaian Undang-undang Omnibus Law dan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik lagi.

“Saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk menyingsingkan lengan untuk kerja lebih cepat lagi, lebih keras lagi,” kata Yasonna H. Laoly.

Beliau juga menyinggung hasil pencapaiannya dalam 5 tahun terakhir yakni penerapan Electronic Government (E-Gov) dalam rangka mempercepat pelayanan publik di lingkungan Kemenkumham.

Dalam penerapan E-Gov, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang merupakan salah satu unit utama di Kemenkumham telah melakukan terobosan tersebut, yaitu dengan memberlakukan layanan permohonan Kekayaan Intelektual (KI) secara daring. Di mana masyarakat dapat mengakses permohonan KI baik itu Paten, Merek, Hak Cipta, dan Desain Industri di mana pun dan kapan pun.

Selain itu, DJKI juga memiliki portal website dalam bentuk aplikasi mobile yang berfungsi untuk memudahkan akses masyarakat dalam berinteraksi dengan DJKI. Masyarakat dapat mengakses informasi DJKI, melakukan pengaduan, serta mendaftarkan perlindungan Kekayaan Intelektual secara online melalui aplikasi Portal DJKI.

Yasonna H. Laoly juga berharap kepada seluruh jajarannya untuk selalu taat asas dan tetap menganut nilai PASTI yakni Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Penulis: KAD
Editor: AMH


TAGS

#Menkumham

LIPUTAN TERKAIT

DJKI Selenggarakan Sosialisasi Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis Secara Daring: Komitmen terhadap Efisiensi dan Percepatan Layanan Publik

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis secara daring sebagai bagian dari upaya percepatan pelayanan publik serta penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran nasional.

Kamis, 12 Juni 2025

DJKI Dukung Industri Film Indonesia dalam Forum Internasional “Indonesia’s Success Stories”

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum Republik Indonesia, turut berpartisipasi aktif dalam forum internasional bertajuk Indonesia’s Success Stories yang diselenggarakan di Park Hyatt Jakarta pada Rabu, 11 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Motion Picture Association (MPA), Kementerian Kebudayaan, serta berbagai asosiasi film nasional dan internasional.

Rabu, 11 Juni 2025

Pelindungan Hukum Jadi Kunci Kewirausahaan Nasional

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pentingnya pelindungan hukum bagi pengusaha dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dalam pidatonya pada acara Hari Kewirausahaan Nasional yang diadakan di Gedung SMESCO, Jakarta. Yusril menyampaikan bahwa tanpa adanya pelindungan hukum yang jelas, pengusaha akan kesulitan berkembang, khususnya di tengah tantangan global.

Selasa, 10 Juni 2025

Selengkapnya