World Bank Dukung Indonesia Keluar dari Priority Watch List

Jakarta - Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Anom Wibowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam memberantas pelanggaran kekayaan intelektual (KI).

Hal tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan delegasi Bank Dunia, Tony Monaghan yang menjabat Country Security Specialist Indonesia, Singapore & Timor Leste, East Asia and Pacific pada hari Jumat (3/9/2021) di Kantor DJKI.

Kedatangan delegasi Bank Dunia ini merupakan bagian dari dukungan lembaganya terhadap komitmen Indonesia untuk keluar dari status negara dengan pelanggaran KI berat atau Priority Watch List (PWL).

“Mendengar informasi bahwa DJKI bekerja sama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat mengenai PWL, sehingga dari World Bank pun tertarik untuk memperkenalkan diri di sini, manakala nanti ada program-program yang bisa dilakukan bersama seperti pemberian pelatihan,” kata Anom.

Menurutnya, hal ini merupakan dampak positif dari komitmen pemerintah Indonesia dalam mendeklarasikan penanganan pelanggaran KI di Tanah Air.

“Semoga ke depannya, dengan langkah positif ini dapat mengundang lebih banyak lagi para investor luar negeri untuk berinventasi di Indonesia,” pungkas Anom.


LIPUTAN TERKAIT

DJKI dan DKPTO Gelar Lokakarya Internasional:  Perkuat Penegakan KI Jelang Hari KI Sedunia 2025.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bekerja sama dengan Danish Patent and Trademark Office (DKPTO) menyelenggarakan Lokakarya Internasional tentang Penegakan Kekayaan Intelektual (KI) pada 21 hingga 25 April 2025 di The Westin Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia tahun 2025 serta bentuk nyata implementasi kerja sama yang telah ditandatangani antara DJKI dan DKPTO sejak tahun 2020. 

Senin, 21 April 2025

Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital

Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.

Kamis, 17 April 2025

Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).

Rabu, 16 April 2025

Selengkapnya