Wamenkumham dan DJKI Inisiasi Pembahasan RPP Hak Mekanikal di Bidang Musik
Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (RPP) tentang Hak Mekanikal bidang Musik dan/atau Lagu pada Senin, 8 Februari 2021 di Aula Oemar Seno Aji, Gedung Eks Sentra Mulia, Jakarta Selatan.
Pada pertemuan ini, Wamenkumham Eddy mengatakan bahwa pihaknya sebagai pemerintah mengundang diskusi terkait hak mekanikal musik dan/atau lagu untuk membangun payung hukum di tengah berkembangnya platform digital musik dan lagu di tengah masyarakat. Pemerintah akan berusaha netral dan mengakomodir kebutuhan pemusik.
“Kami di pemerintah hanya regulator, yang mengisi (peraturan) adalah teman-teman. Untuk itu kami undang seluruh stakeholder. Silakan berdebat dan berunding, nanti kesepakatan akan kita tuangkan di RPP,” ujar Eddy membuka pertemuan.
Eddy mengatakan bahwa meski 2021 merupakan Tahun Paten, tak ada salahnya memulai pembicaraan tentang Hak Cipta yang rencananya baru akan dicanangkan pada 2022. Harapannya, peraturan ini telah siap diajukan ke DPR begitu memasuki Tahun Pencanangan Hak Cipta.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris juga mengatakan hal yang sama bahwa pemerintah tidak akan condong ke pihak manapun dalam perumusan RPP ini.
Dia berharap diskusi tetap terarah dan menghasilkan keputusan yang dapat diterima semua pihak.
“Ini kita undang semua ya mulai dari pemilik hak cipta, produser, CMO, ada LMKN dan penasihat LMKN juga tujuannya biar tidak ada pihak yang merasa tidak dilibatkan dalam RPP ini,” sambungnya.
Di sisi lain, para musisi dan seluruh undangan yang terlibat dalam industri musik menyampaikan apresiasi mereka karena telah diundang dalam pertemuan ini. Mereka juga sempat membagikan kasus-kasus yang mereka alami , tetapi belum bisa ditangani karena tidak adanya payung hukum.
“Ada lagu-lagu saya yang dicover di Youtube oleh entitas yang bahkan kami tidak tahu keberadaannya dan siapa dia. Sementara itu, saya tidak mendapatkan sepeserpun dari lagu yang saya ciptaan tersebut,” ujar musisi sekaligus komposer, Piyu Padi.
Sebagai informasi, pertemuan ini dilaksanakan secara hybrid (online dan offline) dengan mengundang penyanyi, pencipta lagu, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), produser musik, hingga Candra Darusman dari World Intellectual Property Organization (WIPO).
Sementara itu, hak mekanikal merupakan hak eksklusif pemegang hak cipta yang diberikan kepada label atau perusahaan rekaman untuk melakukan penggandaan mekanikal komposisi musik, lagu atau album rekaman yang nantinya akan diedarkan di pasaran. Hanya saja selama ini, hak mekanikal Indonesia baru mengatur penggandaan melalui media rekaman fisik.
Pada pertemuan ini, Wamenkumham Eddy mengatakan bahwa pihaknya sebagai pemerintah mengundang diskusi terkait hak mekanikal musik dan/atau lagu untuk membangun payung hukum di tengah berkembangnya platform digital musik dan lagu di tengah masyarakat. Pemerintah akan berusaha netral dan mengakomodir kebutuhan pemusik.
“Kami di pemerintah hanya regulator, yang mengisi (peraturan) adalah teman-teman. Untuk itu kami undang seluruh stakeholder. Silakan berdebat dan berunding, nanti kesepakatan akan kita tuangkan di RPP,” ujar Eddy membuka pertemuan.
Eddy mengatakan bahwa meski 2021 merupakan Tahun Paten, tak ada salahnya memulai pembicaraan tentang Hak Cipta yang rencananya baru akan dicanangkan pada 2022. Harapannya, peraturan ini telah siap diajukan ke DPR begitu memasuki Tahun Pencanangan Hak Cipta.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris juga mengatakan hal yang sama bahwa pemerintah tidak akan condong ke pihak manapun dalam perumusan RPP ini.
Dia berharap diskusi tetap terarah dan menghasilkan keputusan yang dapat diterima semua pihak.
“Ini kita undang semua ya mulai dari pemilik hak cipta, produser, CMO, ada LMKN dan penasihat LMKN juga tujuannya biar tidak ada pihak yang merasa tidak dilibatkan dalam RPP ini,” sambungnya.
Di sisi lain, para musisi dan seluruh undangan yang terlibat dalam industri musik menyampaikan apresiasi mereka karena telah diundang dalam pertemuan ini. Mereka juga sempat membagikan kasus-kasus yang mereka alami , tetapi belum bisa ditangani karena tidak adanya payung hukum.
“Ada lagu-lagu saya yang dicover di Youtube oleh entitas yang bahkan kami tidak tahu keberadaannya dan siapa dia. Sementara itu, saya tidak mendapatkan sepeserpun dari lagu yang saya ciptaan tersebut,” ujar musisi sekaligus komposer, Piyu Padi.
Sebagai informasi, pertemuan ini dilaksanakan secara hybrid (online dan offline) dengan mengundang penyanyi, pencipta lagu, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), produser musik, hingga Candra Darusman dari World Intellectual Property Organization (WIPO).
Sementara itu, hak mekanikal merupakan hak eksklusif pemegang hak cipta yang diberikan kepada label atau perusahaan rekaman untuk melakukan penggandaan mekanikal komposisi musik, lagu atau album rekaman yang nantinya akan diedarkan di pasaran. Hanya saja selama ini, hak mekanikal Indonesia baru mengatur penggandaan melalui media rekaman fisik.
TAGS
#Hak CiptaLIPUTAN TERKAIT
DJKI Atur Prosedur Perbaikan dan Koreksi Sertifikat Paten Lewat SAKI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 38 Tahun 2018 mengatur secara teknis pengajuan perbaikan dan koreksi pada sertifikat paten. Kebijakan ini dilakukan guna meningkatkan ketepatan data dalam dokumen paten dan mendukung pelindungan hukum yang sah bagi pemegang paten.
Senin, 21 April 2025
Perempuan Indonesia di Balik Kesuksesan Film Animasi Jumbo
Film animasi terbaru Indonesia, 'Jumbo' yang melibatkan lebih dari 420 kreator lokal dari berbagai daerah ternyata menyimpan banyak kisah menarik mengenai peran perempuan di balik layarnya. Dari total kreator yang terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pengembangan visual hingga pasca-produksi, sekitar 15 persen di antaranya adalah perempuan.
Senin, 21 April 2025
DJKI dan Qualcomm Gelar Seminar for ASEAN Patent Examiners: Perkuat Perlindungan KI di Era Teknologi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bekerja sama dengan Qualcomm menggelar Seminar for ASEAN Patent Examiners di The Westin Hotel, Jakarta, pada Senin, 21 April 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas para pemeriksa paten dari Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang pesat.
Senin, 21 April 2025
