Upaya DJKI dan Tokopedia dalam Pelindungan KI di Platform DigitalĀ 

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)  terus berkomitmen melindungi persaingan usaha sehat, mendukung komersialisasi produk kekayaan intelektual (KI) dan penegakan pelindungan KI di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen saat bertemu dengan salah satu perusahaan perdagangan elektronik yaitu Tokopedia pada kesempatan audiensi di Gedung Eks Sentra Mulia pada 26 Juli 2023. 

“Kami apresiasi atas upaya Tokopedia untuk terus melakukan pelindungan KI terhadap produk - produk yang  dijual di Tokopedia. Di mana hal ini dapat membantu meminimalisir penjualan barang palsu,” ujar Min.

Menurutnya, apa yang sudah dilakukan Tokopedia dapat dijadikan contoh baik. Salah satunya, melalui kerja sama, sosialisasi, sampai dengan menyediakan portal pelaporan KI pada aplikasi Tokopedia. Oleh karena itu, Min berharap sebagai regulator atau Pemerintah hal ini dapat dijadikan contoh untuk e-commerce lainnya dalam hal melindungi penjual maupun pembelinya. 

“DJKI selama ini terus berupaya melakukan pencegahan dan pemberantasan barang - barang palsu. Tidak hanya online tetapi offline juga. Oleh karena itu, DJKI juga melakukan Sertifikasi Mall. Kami berharap kerja sama DJKI dan Tokopedia dapat terus berlanjut,” tutur Min.

Pada kesempatan yang sama, Astri Wahyuni selaku Direktur Kebijakan Publik dan Hubung Tokopedia mengatakan sebagai marketplace, Tokopedia berkomitmen untuk melindungi KI dan memastikan keamanan seluruh ekosistem di Tokopedia. 

Marketplace hanya platform, kami hanya pengelola dan kami memastikan penjual dan pembeli bertransaksi secara aman. Di mana pedagang di Tokopedia asalnya semua di Indonesia. Kami juga dapat memastikan originalitas barang tersebut,” kata Astri. 

Lebih lanjut, Astri mengatakan terhadap pelindungan KI, untuk meminimalisir barang palsu itu ada prosedurnya. Tokopedia memiliki portal pelaporan KI dan ada timnya untuk menangani ini. Ada sanksi bagi pelanggar, ada sistem point berkurang yang nantinya akan berdampak pada reputasi toko. 

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI Sri Lastami juga menyampaikan harapan dari terselenggaranya kolaborasi - kolaborasi DJKI dengan para stakeholder terkait. 

“Kedepan, diharapkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk pelindungan KI semakin meningkat. Oleh karena itu, pentingnya menyadari untuk menghargai karya orang lain bagi masyarakat sangat diperlukan. Hal ini dapat juga dilakukan melalui sosialisasi maupun diseminasi KI,” pungkasnya. 

Sebagai informasi, kerja sama antara DJKI dan Tokopedia sebelumnya telah dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani pada 29 September 2022 di Makassar. Di mana komitmen tersebut diharapkan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan dari potensi pembajakan dan pemalsuan produk dari pihak lain dalam mengembahkan usahanya. (Ver/Eka)



TAGS

#Merek #MoU

LIPUTAN TERKAIT

Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital

Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.

Kamis, 17 April 2025

Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).

Rabu, 16 April 2025

Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.

Rabu, 16 April 2025

Selengkapnya