Upaya DJKI dalam Memberikan Pelayanan Terbaik di Bidang Merek dan Indikasi Geografis

Bogor - Pengembangan inovasi dan kreativitas dalam kekayaan intelektual (KI) merupakan salah satu pilar strategis dalam membangun ekonomi nasional. Untuk itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menggelar Finalisasi Rancangan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek dan Indikasi Geografis yang diselenggarakan pada 10 sampai 12 November 2021 di Hotel Bigland Sentul, Jawa Barat.

Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu menilai bahwa peran dan fungsi sistem Kl perlu ditingkatkan melalui penyesuaian regulasi terhadap tuntutan dan perkembangan zaman. Dengan demikian kegiatan ini bertujuan untuk dilakukan finalisasi petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan substantif terkait merek dan indikasi geografis. 

Razilu menjelaskan bahwa salah satu kebutuhan aspek organisasi dan prosedur yang harus dipersiapkan adalah juklak dan juknis pemeriksaan substantif untuk permohonan pendaftaran  merek maupun indikasi geografis.

“Harus diprioritaskan demi mewujudkan sistem kekayaan intelektual yang transparan, akuntabel dan dinamis,” ujar Razilu dalam sambutannya pada Rabu, 10 November 2021.

Saat ini juklak dan juknis tersebut masih berupa rancangan surat keputusan direktur jenderal. Oleh karena itu, rancangan tersebut memiliki prioritas agar bisa segera disahkan sehingga penyelesaian proses permohonan menjadi cepat, tepat dan terarah.

Adanya juklak dan juknis ini berfungsi untuk memperbaiki peraturan standar waktu pelayanan. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan KI dan memberikan kepuasan pada masyarakat serta menghilangkan potensi terjadinya korupsi. 

“Hal ini harus disesuaikan dengan proses bisnis berbasis elektronik yang terotomasi sehingga menghilangkan potensi korupsi demi mewujudkan sistem KI yang kuat,” tegas Razilu. 

Razilu berharap adanya dukungan dari semua pihak dalam melaksanakan tugas agar juklak dan juknis ini dapat disusun dengan baik. Tujuannya demi meningkatkan akuntabilitas kinerja DJKI khususnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis guna mencapai World Class IP Office 2024

“Saya berharap kita dapat bersama-sama mewujudkan layanan kekayaan intelektual yang lebih baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. 


LIPUTAN TERKAIT

DJKI dan Qualcomm Gelar Seminar for ASEAN Patent Examiners: Perkuat Perlindungan KI di Era Teknologi

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bekerja sama dengan Qualcomm menggelar Seminar for ASEAN Patent Examiners di The Westin Hotel, Jakarta, pada Senin, 21 April 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas para pemeriksa paten dari Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang pesat.

Senin, 21 April 2025

DJKI dan DKPTO Gelar Lokakarya Internasional:  Perkuat Penegakan KI Jelang Hari KI Sedunia 2025.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bekerja sama dengan Danish Patent and Trademark Office (DKPTO) menyelenggarakan Lokakarya Internasional tentang Penegakan Kekayaan Intelektual (KI) pada 21 hingga 25 April 2025 di The Westin Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia tahun 2025 serta bentuk nyata implementasi kerja sama yang telah ditandatangani antara DJKI dan DKPTO sejak tahun 2020. 

Senin, 21 April 2025

Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital

Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.

Kamis, 17 April 2025

Selengkapnya