Tingkatkan Persentase Permohonan Paten, DJKI Gelar Layanan Patent One Stop Service di Banten

Banten - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Banten dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menyelenggarakan Layanan Patent One Stop Service selama dua hari di Auditorium Student Center Untirta Serang, Banten, mulai tanggal 20-21 Agustus 2024.

Kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Layanan Paten Terpadu (Patent One Stop Service) yang akan dilaksanakan di 33 kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Dadan Samsudin selaku Pemeriksa Paten Ahli Utama mengatakan bahwa tujuan diadakannya kegiatan ini adalah agar terselesaikannya permohonan paten yang diajukan oleh perguruan tinggi, litbang dan pelaku usaha secara tepat waktu sehingga meningkatkan persentase paten yang dilindungi. 

“Kegiatan ini terbagi menjadi dua pokok acara, yaitu kegiatan sosialisasi terkait permohonan paten, pelindungan paten, pemeliharaan paten, dan penyelesaian sengketa paten yang diikuti oleh total 100 orang, serta kegiatan asistensi penyelesaian substantif paten atau patent drafting yang akan diikuti oleh total 50 orang,” ujarnya. 

“Total keseluruhan peserta adalah 150 orang yang terdiri dari berbagai elemen seperti dosen, peneliti hingga pelaku usaha,” pungkas Dadan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Meidy Firmansyah yang hadir membacakan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Banten Dodot Adikoeswanto berharap dengan adanya kegiatan ini, pengetahuan dan pemahaman inventor dalam mendeskripsikan penelitian yang sedang dilakukan ke dalam bentuk tulisan yang dimintakan pelindungan akan semakin baik. 

“Peningkatan pengetahuan dan pemahaman ini diharapkan akan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pelindungan kekayaan intelektual, khususnya paten,” ujar Meidy.

“Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah permohonan dan jumlah paten yang dilindungi yang berasal dari permohonan dalam negeri,” pungkas Meidy. 

Lebih lanjut, Meidy menambahkan bahwa kenaikan permohonan menunjukkan keberadaan sistem paten, manfaat dan pentingnya pelindungan invensi semakin meningkat di tanah air dan membuat para peneliti saling berpacu untuk terus menghasilkan invensi yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Senada dengan Meidy, Wakil Rektor Untirta Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Alfirano dalam sambutannya menyampaikan bahwa dari data yang dimilikinya, jumlah paten dari dosen Untirta dalam tiga tahun terakhir berjumlah 17 paten. Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah penelitian yang ada. 

“Sebagai gambaran tahun 2021 kami memiliki 12 paten, tahun 2022 sebanyak 3 paten, dan tahun 2023 hanya 2 paten, dan ini menurun trennya,” ujar Alfirano.

“Kami berharap dengan adanya kegiatan ini maka akan memperkuat pemahaman dan kemampuan dosen selaku inventor dalam mengajukan permohonan paten yang berkualitas, dan semoga permohonan paten yang diajukan oleh dosen Untirta dapat terselesaikan tepat waktu sehingga persentase paten kami dapat meningkat,” tutupnya. 

Sebagai informasi, pada kesempatan ini juga telah diberikan sebanyak 33 sertifikat paten kepada inventor yang telah mengikuti asistensi penyelesaian substantif paten dengan Pemeriksa Paten secara daring beberapa minggu lalu sebelum dimulainya kegiatan ini, yaitu antara lain :

  1. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 9 sertifikat, 

  2. Universitas Pamulang 1 sertifikat, 

  3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Swiss German 4 sertifikat, 

  4. LPPM Universitas Serang Raya 2 Sertifikat, 

  5. LPPM Universitas Negeri Jakarta 1 sertifikat, 

  6. LPPM Universitas Multimedia Nusantara 3 sertifikat, 

  7. Institut Pertanian Bogor 13 sertifikat. 

                                                                                                                                                                                                                                      (CRZ/SYL)



LIPUTAN TERKAIT

Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital

Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.

Kamis, 17 April 2025

Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).

Rabu, 16 April 2025

Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.

Rabu, 16 April 2025

Selengkapnya