Jakarta - Permasalahan teknis dalam pelindungan kekayaan intelektual (KI), salah satunya Desain Industri masih sering dialami oleh para pengguna layanan aplikasi, yakni pemohon, konsultan KI, maupun petugas pemeriksa desain industri.
Sebagai upaya mengatasi kendala tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Aplikasi Desain Industri “Wujudkan Solusi Teknis Permasalahan Aplikasi Desain Industri” pada 19 s.d 22 Maret 2024 di Hotel Pullman Jakarta Central Park.
Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah konkret DJKI dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan kinerja aplikasi Desain Industri agar lebih baik.
“Pada pertemuan ini, kita akan membahas atau mengevaluasi performa aplikasi dan mencari solusi atas kendala pada penggunaan aplikasi ini. Setelah itu, dirumuskan langkah penyelesaiannya serta evaluasi terhadap performa penggunaan aplikasi Desain Industri,” ujar Budhi P. Mahardiko sebagai Ketua Kelompok Kerja Layanan Aplikasi Desain Industri DJKI.
Selanjutnya, Budhi menyampaikan bahwa aplikasi Desain Industri yang telah dikembangkan hingga saat ini, masih perlu terus dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan terkait.
“Oleh karena itu, DJKI terus berupaya untuk mengembangkan aplikasi Desain Industri sesuai masukan dari para pengguna. Sehingga harapannya masyarakat sebagai pengguna layanan aplikasi ini dapat merasakan manfaatnya,” tambah Budhi.
Sebagai informasi, pada kegiatan ini terdapat tiga pihak yang terlibat yakni pertama DJKI, khususnya Direktorat Teknologi Informasi KI dan Direktorat Hak Cipta, Desain Industri dan KI Komunal. Kedua, pihak pengembang yang bertanggung jawab untuk mewujudkan aplikasi yang diharapkan, serta pihak ketiga, para konsultan KI sebagai pengguna aplikasi.
Diharapkan hasil FGD ini dapat meningkatkan pelayanan kekayaan intelektual bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan, seperti melengkapi dokumen dan persyaratan Desain Industri yang dapat diakses pada laman desainindustri.dgip.go.id. (Arm/Syl)
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-75 yang diadakan pada 5 s.d. 9 Mei 2025 di Siem Reap, Kamboja. Pihaknya menyampaikan, pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan dari kantor kekayaan intelektual (KI) negara-negara anggota untuk membahas beragam isu KI.
Selasa, 6 Mei 2025
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mencatatkan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan royalti lagu dan musik di Indonesia. Hingga akhir Desember 2024, LMKN berhasil menghimpun royalti sebesar Rp77 miliar, angka ini adalah perolehan tertinggi sejak lembaga ini dibentuk.
Senin, 5 Mei 2025
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan visi dan misi kementerian yang dipimpinnya harus disesuaikan dengan rencana pembangunan Indonesia Emas 2045. Salah satu upayanya adalah berkomitmen mendukung pengembangan ekosistem kekayaan intelektual (KI) nasional melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029.
Selasa, 29 April 2025
Selasa, 6 Mei 2025
Selasa, 6 Mei 2025
Senin, 5 Mei 2025