Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Arsip Dinamis guna meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan DJKI. Kegiatan ini diadakan di Hotel JS Luwansa Jakarta pada 7 s.d. 10 November 2022.
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Sucipto menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada prinsip birokrasi yang baik yaitu 3T (tertib administrasi, tertib substansi dan tertib hukum) dan filosofi jawa 5T (tata, titi, titis, tatas, dan tutug).
“Tata memiliki makna yaitu perencanaan, di mana diharapkan giat ini pelaksanaannya telah direncanakan dengan baik dan benar. Titi memiliki makna, yaitu diteliti dahulu, untuk diteliti perencanaan dari kegiatan ini. Titis adalah tepat sasaran, di mana diharapkan pelaksanaan kegiatan ini tepat sasaran dan dapat menghasilkan outcome yang baik,” jelas Sucipto.
“Selanjutnya maksud dari tatas adalah pelaksanaan kegiatan ini harus dilakukan dengan baik.Tutug, yaitu kegiatan ini pelaksanaannya telah diperiksa sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat dan organisasi,” lanjut Sucipto.
Sucipto juga berharap kegiatan ini dapat memberikan semangat dan motivasi bagi para pegawai untuk bekerja lebih keras, cerdas, dan ikhlas berlandaskan tata nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif).
Ia menjelaskan pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah.
“Arsip itu sangat penting, kelola dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan agar menghasilkan informasi yang transparan dan mudah didapatkan oleh masyarakat sesuai Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik,” tutur Sucipto.
“Melalui kegiatan Focus Group Discussion diharapkan dapat menghasilkan perencanaan pengelolaan arsip yang baik di tahun 2023 sehingga dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan akurat,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Umum, Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan Cumarya juga menjelaskan pentingnya kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan arsiparis di lingkungan DJKI.
“DJKI tiap tahunnya menghasilkan arsip yang banyak. Oleh karena hal tersebut, arsip-arsip dimaksud perlu untuk dikelola dengan baik. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para arsiparis di Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya DJKI, agar mampu bersaing untuk memberikan yang terbaik di masing-masing unit kerjanya,” tutur Cumarya.
“Kegiatan seperti ini akan terus kami laksanakan sebagai wujud bahwa arsiparis DJKI masih terus menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan arsip dinamis,” lanjut Cumarya.
Sebagai informasi, kegiatan ini diikuti 70 peserta dari lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga menghadirkan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kemenkumham.(yun/syl)
Di era komunikasi yang semakin dinamis, peran aparatur tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga pada kemampuan menyampaikan informasi dan kebijakan secara tepat kepada masyarakat. Kompleksitas isu kekayaan intelektual mulai dari pelindungan, pemanfaatan, hingga penegakan hukum menuntut penyampaian pesan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.
Selasa, 3 Maret 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum melanjutkan penyusunan roadmap strategis pengembangan kekayaan intelektual (KI) melalui Forum Group Discussion (FGD) pendalaman per jenis KI. Kegiatan yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum, Depok, pada 2–6 Maret 2026 ini difokuskan untuk merumuskan arah kebijakan dan rencana regulasi KI yang lebih komprehensif.
Senin, 2 Maret 2026
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi melantik sejumlah pejabat pada jabatan fungsional baru di lingkungan Sekretariat DJKI. Acara yang berlangsung di Kantor DJKI, Jakarta, pada Kamis, 26 Februari 2026 ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat tata kelola arsip, pembentukan regulasi, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur guna mendukung program prioritas di awal tahun anggaran.
Kamis, 26 Februari 2026
Rabu, 4 Maret 2026
Rabu, 4 Maret 2026
Selasa, 3 Maret 2026