Tekan Jumlah Pengangguran di Gorontalo Melalui Peningkatan Pelindungan KI
Gorontalo - Pandemi Covid-19 memberikan dampak besar bagi perekonomian Indonesia, oleh sebab itu pemerintah berupaya penuh untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai sektor, salah satunya melalui pelindungan kekayaan intelektual (KI).
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Gorontalo Heni Susila Wardoyo menyampaikan bahwa pelindungan KI memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan setiap orang yang memiliki KI mendapatkan manfaat dari karya yang mereka buat.
“Dengan demikian, insentif bagi seseorang untuk berinovasi dan membuat karya kreatif, sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Heni dalam pembukaan Mobile IP Clinic (MIC) di Hotel Maqna Gorontalo pada Rabu, 18 Mei 2022.
Selain itu, Heni juga menyampaikan bahwa pelindungan terhadap KI juga merupakan pendorong bagi masyarakat untuk selalu menghasilkan karya dan berinovasi yang dapat dirasakan manfaatnya secara finansial.
Apabila tidak ada pelindungan hukum terhadap KI, maka orang lain dapat dengan mudah mencuri atau memalsukan karya maupun produk - produk yang dihasilkan, sehingga dapat menurunkan motivasi para pelaku usaha maupun investor untuk berinvestasi dan membangun usaha.
Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai instansi yang memberikan kepastian hukum terhadap pelindungan KI di Indonesia, senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai cara salah satunya memberikan sosialisasi dan pendampingan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Provinsi Gorontalo Muhalim DJ Litty mengapresiasi kegiatan sosialisasi dan diseminasi KI sebagai pembuka rangkaian kegiatan MIC di wilayah Gorontalo.
“Peran Kadin Provinsi Gorontalo dalam mendorong pelindungan karya - karya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di provinsi Gorontalo, akan bekerja sama dengan Kemenkumham dalam memberikan pendampingan pendaftaran KI bagi UMKM serta memberikan sosialisasi tentang pentingnya KI,” ujar Muhalim.
Dalam kesempatan ini pula, Muhalim menyampaikan bahwa peran pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pelindungan KI khususnya bagi para UMKM tidak cukup tanpa adanya kerja sama dari pihak swasta untuk saling menjaga dan mendukung karya dan inovasi yang dihasilkan.
Melalui Program MIC, diharapkan masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengetahui pentingnya pelindungan KI dan memahami tata cara mengajukan permohonan KI melalui sosialisasi dan pendampingan yang diselenggarakan dari tanggal 17 sampai dengan 20 mei 2022.
Pembangunan MIC atau Klinik KI Bergerak di wilayah Gorontalo merupakan wujud kerja sama DJKI dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo. Kegiatan ini juga merupakan sebuah rintisan pembentukan Klinik KI Bergerak di wilayah yang memiliki peran untuk menginisiasi terwujudnya layanan - layanan KI oleh para pemangku kepentingan KI di wilayah. (daw/dit)
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Gorontalo Heni Susila Wardoyo menyampaikan bahwa pelindungan KI memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan setiap orang yang memiliki KI mendapatkan manfaat dari karya yang mereka buat.
“Dengan demikian, insentif bagi seseorang untuk berinovasi dan membuat karya kreatif, sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Heni dalam pembukaan Mobile IP Clinic (MIC) di Hotel Maqna Gorontalo pada Rabu, 18 Mei 2022.
Selain itu, Heni juga menyampaikan bahwa pelindungan terhadap KI juga merupakan pendorong bagi masyarakat untuk selalu menghasilkan karya dan berinovasi yang dapat dirasakan manfaatnya secara finansial.
Apabila tidak ada pelindungan hukum terhadap KI, maka orang lain dapat dengan mudah mencuri atau memalsukan karya maupun produk - produk yang dihasilkan, sehingga dapat menurunkan motivasi para pelaku usaha maupun investor untuk berinvestasi dan membangun usaha.
Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai instansi yang memberikan kepastian hukum terhadap pelindungan KI di Indonesia, senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai cara salah satunya memberikan sosialisasi dan pendampingan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Provinsi Gorontalo Muhalim DJ Litty mengapresiasi kegiatan sosialisasi dan diseminasi KI sebagai pembuka rangkaian kegiatan MIC di wilayah Gorontalo.
“Peran Kadin Provinsi Gorontalo dalam mendorong pelindungan karya - karya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di provinsi Gorontalo, akan bekerja sama dengan Kemenkumham dalam memberikan pendampingan pendaftaran KI bagi UMKM serta memberikan sosialisasi tentang pentingnya KI,” ujar Muhalim.
Dalam kesempatan ini pula, Muhalim menyampaikan bahwa peran pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pelindungan KI khususnya bagi para UMKM tidak cukup tanpa adanya kerja sama dari pihak swasta untuk saling menjaga dan mendukung karya dan inovasi yang dihasilkan.
Melalui Program MIC, diharapkan masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengetahui pentingnya pelindungan KI dan memahami tata cara mengajukan permohonan KI melalui sosialisasi dan pendampingan yang diselenggarakan dari tanggal 17 sampai dengan 20 mei 2022.
Pembangunan MIC atau Klinik KI Bergerak di wilayah Gorontalo merupakan wujud kerja sama DJKI dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo. Kegiatan ini juga merupakan sebuah rintisan pembentukan Klinik KI Bergerak di wilayah yang memiliki peran untuk menginisiasi terwujudnya layanan - layanan KI oleh para pemangku kepentingan KI di wilayah. (daw/dit)
LIPUTAN TERKAIT
Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital
Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.
Kamis, 17 April 2025
Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).
Rabu, 16 April 2025
Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.
Rabu, 16 April 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital
Kamis, 17 April 2025
Majelis Banding Paten Umumkan Putusan: Satu Diterima, Satu Ditolak
Kamis, 17 April 2025
Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD
Rabu, 16 April 2025
