Standing Committee on the Law of Patents (SCP) ke – 28 di Jenewa
Swiss - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mewakili Indonesia hadir dalam pertemuan Standing Committee on the Law of Patents (SCP) ke – 28 yang berlangsung di Jenewa selama empat hari dari tanggal 9-12 Juli 2018.
Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan SCP ke 27 untuk mendapatkan persetujuan dari anggota komite dalam membahas aspek hukum paten regional maupun nasional.
Aspek hukum tersebut diantaranya terkait pengecualian dan batasan untuk hak paten, kualitas paten, sistem oposisi dalam pemeriksaan paten dan paten kesehatan publik atau akses terhadap obat-obatan.
Standing Committee on the Law of Patents ini merupakan forum untuk membahas masalah, memfasilitasi, dan memberikan panduan mengenai perkembangan hukum paten internasional yang progresif.
Pada pertemuan ini delegasi Indonesia di wakili oleh pemeriksa utama paten yaitu, Aslin Sihite, Dadan Samsudin, Ahmad Fauzi dan Bambang Sagitanto.
Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan SCP ke 27 untuk mendapatkan persetujuan dari anggota komite dalam membahas aspek hukum paten regional maupun nasional.
Aspek hukum tersebut diantaranya terkait pengecualian dan batasan untuk hak paten, kualitas paten, sistem oposisi dalam pemeriksaan paten dan paten kesehatan publik atau akses terhadap obat-obatan.
Standing Committee on the Law of Patents ini merupakan forum untuk membahas masalah, memfasilitasi, dan memberikan panduan mengenai perkembangan hukum paten internasional yang progresif.
Pada pertemuan ini delegasi Indonesia di wakili oleh pemeriksa utama paten yaitu, Aslin Sihite, Dadan Samsudin, Ahmad Fauzi dan Bambang Sagitanto.
TAGS
#PatenLIPUTAN TERKAIT
Menkum: Saya Tidak Akan Toleransi Royalti Dibayarkan kepada yang Tidak Berhak
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmennya untuk memastikan pembayaran royalti musik hanya diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak. Hal itu disampaikan menanggapi perwakilan komunitas dangdut yang menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari pelindungan hak pencipta lagu, mekanisme royalti untuk pertunjukan hajatan, hingga keterlibatan komunitas dangdut dalam pembahasan kebijakan hak cipta nasional.
Jumat, 11 September 2026
DJKI Siapkan Ketelusuran untuk Pastikan Asal Produk Indikasi Geografis
Konsumen ke depan dapat lebih mudah menelusuri asal-usul produk indikasi geografis melalui sistem ketelusuran (traceability) yang tengah disiapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum. Sistem ini dirancang agar informasi mengenai produk dapat diakses melalui QR Code yang terhubung dengan data indikasi geografis.
Kamis, 10 September 2026
Audiensi Dirjen KI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Hermansyah Siregar, dan Direktur Teknologi Informasi KI Chusni Thamrin melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Asep Kurnia pada 10 September 2026 di Gedung Imigrasi, Jakarta Selatan. Pertemuan ini membahas peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat yang lebih akuntabel dan transparan untuk kedua kementerian.
Kamis, 10 September 2026
TAG TERPOPULER
#Merek #KI Komunal #Paten #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Desain Industri #Penegakan Hukum #KI Umum #DTLST & Rahasia Dagang #Sekretariat #Teknologi Informasi #Kerja Sama & EdukasiLIPUTAN TERBARU
Menkum: Saya Tidak Akan Toleransi Royalti Dibayarkan kepada yang Tidak Berhak
Jumat, 11 September 2026
DJKI Siapkan Ketelusuran untuk Pastikan Asal Produk Indikasi Geografis
Kamis, 10 September 2026
Audiensi Dirjen KI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Kamis, 10 September 2026
