Sosialisasi Pendaftaran Merek Internasional Madrid Protocol
Sejak Indonesia mengaksesi protokol Madrid pada 2 Oktober 2017 lalu, banyak masyarakat yang belum mengetahui cara mendaftarkan mereknya ke luar negeri dengan memanfaatkan sistem protokol Madrid.
Hal ini mendorong Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya dalam mensosialisasikan protokol Madrid keberbagai lapisan masyarakat khususnya pelaku usaha kecil menengah, salah satunya dengan mengadakan sosialisasi pendaftaran merek interasional Madrid Protocol di Hotel Harris Malang, Kamis (19/7/2018).
Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Molan Karim Tarigan mengatakan bahwa sejak DJKI menerima permohonan pada Januari 2018, jumlah permohonan merek dari Indonesia yang didaftarkan melalui protokol Madrid masih sedikit.
“Sampai saat ini jumlah yang tercatat baru 14 (empat belas) permohonan merek, sedangkan permohonan merek yang berasal dari luar negeri yang masuk ke Indonesia cukup banyak”, ujar Molan Tarigan dalam paparan.
Molan Tarigan berharap dengan adanya sosialisasi ini,khususnya masyarakat kota Malang dapat memanfaatkan protokol Madrid untuk melindungi mereknya tidak hanya di dalam negeri, tetapi meluas hingga ke luar negeri.
Ada syarat yang perlu diketahui oleh pemohon sebelum mengajukan merek internasionalnya, diantaranya adalah pemohon sudah memiliki merek terdaftar di DJKI atau sedang dalam pengajuan permohonan pendaftaran.
Kemudian pemohon adalah warga Negara Indonesia, atau pemohon yang memiliki domisili/ tempat kedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemohon memiliki kegiatan usaha industri/ komersial yang nyata di Indonesia.
Setelah syarat di atas terpenuhi, selanjutnya Pemohon mengisi Formulir MM2 dalam bahasa Inggris, dimana formulir tersebut dapat diunduh di http://www.dgip.go.id/prosedur-pendaftaran-madrid-protocol atau di http://www.wipo.int/madrid/en/forms/, nantinya berkas tersebut akan dikirimkan ke Biro Internasional di Jenewa, Swiss.
Menurut Pemeriksa Merek, Irnie Mela Yusnita bahwa dalam mengisi formulir MM2, pengisian datanya harus sesuai dengan data pada pengajuan permohonan merek nasional atau biasa disebut basic application.
“Kantor KI akan melakukan verifikasi terhadap formulir MM2 ini, bahwa setiap data-data yang di isi dalam formulir MM2 itu harus sesuai dengan basic aplikasinya”, ujar Irnie.
Setelah lulus verifikasi dan berkas dinyatakan lengkap, maka DJKI akan mengirimkan formulir MM2 tersebut ke Biro Internasional yang di kelola oleh World Intellectual Property Organization (WIPO). Selanjutnya Biro Internasional akan mengirimkan berkas MM2 tersebut ke Negara-negara yang dituju.
Selain biaya administrasi yang perlu dibayarkan kepada DJKI, pemohon merek internasional akan dikenakan biaya yang harus dibayarkan secara langsung kepada Biro Internasional berupa basic fee senilai 653 Swiss Franc (CHF) dan biaya Individual fee dimana nominal biaya tersebut tergantung Negara tujuan.
“Untuk mempermudah dalam memperkirakan biaya yang dikeluarkan, pemohon dapat menghitungnya menggunakan fee calculation yang dapat di akses di http://www.wipo.int/madrid/feecalc/FirstStep, dan biaya yang tertuang tersebut adalah biaya resmi dari WIPO”, ujar Analis Permohonan Kekayaan Intelektual, Erick Christian Fabrian Siagian.
Hal ini mendorong Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya dalam mensosialisasikan protokol Madrid keberbagai lapisan masyarakat khususnya pelaku usaha kecil menengah, salah satunya dengan mengadakan sosialisasi pendaftaran merek interasional Madrid Protocol di Hotel Harris Malang, Kamis (19/7/2018).
Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Molan Karim Tarigan mengatakan bahwa sejak DJKI menerima permohonan pada Januari 2018, jumlah permohonan merek dari Indonesia yang didaftarkan melalui protokol Madrid masih sedikit.
“Sampai saat ini jumlah yang tercatat baru 14 (empat belas) permohonan merek, sedangkan permohonan merek yang berasal dari luar negeri yang masuk ke Indonesia cukup banyak”, ujar Molan Tarigan dalam paparan.
Molan Tarigan berharap dengan adanya sosialisasi ini,khususnya masyarakat kota Malang dapat memanfaatkan protokol Madrid untuk melindungi mereknya tidak hanya di dalam negeri, tetapi meluas hingga ke luar negeri.
Ada syarat yang perlu diketahui oleh pemohon sebelum mengajukan merek internasionalnya, diantaranya adalah pemohon sudah memiliki merek terdaftar di DJKI atau sedang dalam pengajuan permohonan pendaftaran.
Kemudian pemohon adalah warga Negara Indonesia, atau pemohon yang memiliki domisili/ tempat kedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemohon memiliki kegiatan usaha industri/ komersial yang nyata di Indonesia.
Setelah syarat di atas terpenuhi, selanjutnya Pemohon mengisi Formulir MM2 dalam bahasa Inggris, dimana formulir tersebut dapat diunduh di http://www.dgip.go.id/prosedur-pendaftaran-madrid-protocol atau di http://www.wipo.int/madrid/en/forms/, nantinya berkas tersebut akan dikirimkan ke Biro Internasional di Jenewa, Swiss.
Menurut Pemeriksa Merek, Irnie Mela Yusnita bahwa dalam mengisi formulir MM2, pengisian datanya harus sesuai dengan data pada pengajuan permohonan merek nasional atau biasa disebut basic application.
“Kantor KI akan melakukan verifikasi terhadap formulir MM2 ini, bahwa setiap data-data yang di isi dalam formulir MM2 itu harus sesuai dengan basic aplikasinya”, ujar Irnie.
Setelah lulus verifikasi dan berkas dinyatakan lengkap, maka DJKI akan mengirimkan formulir MM2 tersebut ke Biro Internasional yang di kelola oleh World Intellectual Property Organization (WIPO). Selanjutnya Biro Internasional akan mengirimkan berkas MM2 tersebut ke Negara-negara yang dituju.
Selain biaya administrasi yang perlu dibayarkan kepada DJKI, pemohon merek internasional akan dikenakan biaya yang harus dibayarkan secara langsung kepada Biro Internasional berupa basic fee senilai 653 Swiss Franc (CHF) dan biaya Individual fee dimana nominal biaya tersebut tergantung Negara tujuan.
“Untuk mempermudah dalam memperkirakan biaya yang dikeluarkan, pemohon dapat menghitungnya menggunakan fee calculation yang dapat di akses di http://www.wipo.int/madrid/feecalc/FirstStep, dan biaya yang tertuang tersebut adalah biaya resmi dari WIPO”, ujar Analis Permohonan Kekayaan Intelektual, Erick Christian Fabrian Siagian.
TAGS
#MerekLIPUTAN TERKAIT
Kemenkum dan Kementerian PANRB Bahas Penataan Organisasi
Kementerian Hukum bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) membahas usulan perubahan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum dalam rangka memperkuat struktur organisasi, efektivitas pelaksanaan tugas, serta transformasi layanan pemerintahan. Rapat persiapan pembahasan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis 3 September 2026.
Kamis, 3 September 2026
DJKI Perkuat Kualitas Perencanaan Anggaran Program Pelayanan Hukum TA 2027
Bali - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum melaksanakan Kegiatan Supervisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Anggaran Program Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2027 di Holiday Inn Baruna Bali, pada 1 s.d 4 September 2026. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan perencanaan dan penganggaran program di Kantor Wilayah selaras dengan arah kebijakan, prioritas, dan target kinerja.
Rabu, 2 September 2026
Indonesia Dorong Reformasi KI dan Tata Kelola Royalti Digital Global pada Pertemuan BRICS di India
NEW DELHI – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia memaparkan arah transformasi ekosistem kekayaan intelektual nasional dalam Pertemuan ke-18 Kepala Kantor Kekayaan Intelektual BRICS (18th Meeting of Heads of IP BRICS Offices) yang berlangsung di New Delhi, India. Dalam forum tersebut, Indonesia menegaskan komitmen untuk memperkuat sistem pelindungan KI melalui reformasi regulasi, penyusunan Rencana Induk Kekayaan Intelektual Nasional (RIKIN) 2027–2036, serta penguatan kerja sama internasional dalam tata kelola royalti digital.
Selasa, 1 September 2026
