Sosialisasi Klasifikasi Arsip Untuk Ketertiban Administrasi

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar Sosialisasi Klasifikasi Arsip untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham RI) yang baru saja diterbitkan. 

“Tujuannya adalah untuk mengetahui apa itu klasifikasi arsip dan mengedepankan ketertiban administrasi,” ujar Tria Mulya Khoirunnisa selaku Sub Koordinator Persuratan dan Perjalanan Dinas saat membuka kegiatan melalui Zoom Cloud Meeting pada Kamis, 17 Maret 2022. 

Dalam kesempatan ini, Arsiparis Ahli Muda Kemenkumham Andri Budi mengatakan bahwa arsip tidak melulu soal kertas dan berbentuk fisik. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara.

“Tidak hanya lembaga negara, arsip juga dapat diterima oleh pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ungkapnya. 

Menurut Andri, klasifikasi arsip sendiri adalah bagian terpenting dalam organisasi karena hal ini berfungsi sebagai instrumen untuk penomoran surat, pemberkasan dan penyusunan jadwal retensi arsip (JRA). 

“JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip,” jelasnya.

Selain itu, klasifikasi arsip juga merupakan acuan dalam pengelolaan arsip di lingkungan Kementerian, mulai dari penciptaan arsip sampai dengan penyimpanan arsip. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari tertib administrasi. 

Diharapkan dengan mengikuti sosialisasi klasifikasi arsip ini dapat meningkatkan pengelolaan arsip yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari DJKI serta terlaksananya klasifikasi arsip yang logis, faktual, berkelanjutan, sistematis, akomodatif, dan kronologis. (CAN/AMH). 


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Orientasi CPNS DJKI 2024: Pondasi Birokrasi Profesional dan Berintegritas

Jakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu, memberikan arahan dan penguatan mengenai tiga fungsi utama Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada 69 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan orientasi yang diselenggarakan di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada 5 Juni 2025.

Kamis, 5 Juni 2025

DJKI Hadirkan EKII, Wadah Belajar Kekayaan Intelektual untuk Semua

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus memperluas akses edukasi kekayaan intelektual (KI) melalui platform Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia (EKII). Inisiatif ini dirancang untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan KI yang relevan dengan kebutuhan inovasi.

Rabu, 4 Juni 2025

Persiapkan Expose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi KI, DJKI Perkuat Kolaborasi

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar rapat persiapan untuk kegiatan Expose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual (KI) yang merupakan acara puncak perayaan Hari KI Sedunia 2025, pada Senin, 2 Juni 2025 di Ruang Rapat Dirjen KI. Rapat ini dihadiri oleh jajaran BOD DJKI, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum. Pertemuan tersebut membahas teknis pelaksanaan, susunan acara, serta strategi komunikasi guna memastikan kegiatan yang akan diselenggarakan pada Rabu, 4 Juni 2025 berjalan lancar dan optimal dalam menyosialisasikan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual kepada masyarakat.

Senin, 2 Juni 2025

Selengkapnya