Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mencanangkan tahun 2024 sebagai Tahun Tematik Indikasi Geografis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait indikasi geografis, cara pelindungannya, dan pemanfaatannya.
Oleh sebab itu, DJKI bekerja sama dengan seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham dan pemerintah daerah demi tercapainya target tersebut. Salah satunya dengan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat yang akan menggelar kegiatan promosi dan diseminasi indikasi geografis dan rapat koordinasi pelayanan hukum dan HAM di Pontianak pada 23 Januari mendatang.
“Kami sangat apresiasi kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Tentunya kami berikan dukungan penuh untuk kanwil yang bersedia sepenuh hati memperhatikan promosi kekayaan intelektual di daerah, sebab ini akan mengangkat produk lokal dan meningkatkan ekonomi daerah,” ujar Sucipto saat menerima Kepala Divisi Pelayanan dan Hukum Kanwil Kalimantan Barat Eva Gantini dan jajarannya di Kantor DJKI, Kuningan, Rasuna Said, pada Kamis, 11 Januari 2024.
Sucipto menyampaikan bahwa banyak potensi indikasi geografis di bumi Kalimantan, misalnya lidah buaya yang telah terkenal di mancanegara. Indikasi geografis sendiri merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
DJKI senantiasa mendukung daerah yang secara proaktif melakukan promosi, diseminasi, dan pelayanan hukum terkait pelindungan indikasi geografis. Pihaknya juga mendukung inovasi baru yang akan diluncurkan kanwil untuk peningkatan layanan KI.
Selain program dari kanwil, Sucipto juga mendorong pelaksanaan DJKI Mendengar di Kalimantan Barat. Program ini memungkinkan ratusan bahkan hingga seribu peserta untuk hadir dalam kegiatan seminar singkat terkait kekayaan intelektual. Narasumber kegiatan ini adalah para ahli di bidang KI. DJKI Mendengar merupakan salah satu agenda rutin yang telah dilaksanakan DJKI sejak 2022 di berbagai daerah di Indonesia.
Jakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu, memberikan arahan dan penguatan mengenai tiga fungsi utama Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada 69 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan orientasi yang diselenggarakan di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada 5 Juni 2025.
Kamis, 5 Juni 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus memperluas akses edukasi kekayaan intelektual (KI) melalui platform Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia (EKII). Inisiatif ini dirancang untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan KI yang relevan dengan kebutuhan inovasi.
Rabu, 4 Juni 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar rapat persiapan untuk kegiatan Expose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual (KI) yang merupakan acara puncak perayaan Hari KI Sedunia 2025, pada Senin, 2 Juni 2025 di Ruang Rapat Dirjen KI. Rapat ini dihadiri oleh jajaran BOD DJKI, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum. Pertemuan tersebut membahas teknis pelaksanaan, susunan acara, serta strategi komunikasi guna memastikan kegiatan yang akan diselenggarakan pada Rabu, 4 Juni 2025 berjalan lancar dan optimal dalam menyosialisasikan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual kepada masyarakat.
Senin, 2 Juni 2025
Kamis, 5 Juni 2025
Rabu, 4 Juni 2025
Rabu, 4 Juni 2025