RPP Tentang Lisensi Musik dan Lagu Masuk Tahap Finalisasi
Yogyakarta - Penyusunan draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Lisensi Lagu dan/atau Musik sudah masuk tahap finalisasi.
Hal ini diungkapkan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Anggoro Dasananto saat pembahasan RPP tentang Lisensi Lagu dan/atau Musik yang digelar di Hyatt Regency Yogyakarta pada Senin, 30 Mei 2022.
Pengaturan tentang lisensi Lagu dan/atau Musik ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan pelindungan atas hak-hak individual dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait, khususnya di era digital saat ini.
“Kami mengharapkan agar pembahasan aturan-aturan pelindungan Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait, serta royaltinya (meminimalisir) pelanggaran-pelanggaran pada musik digital,” kata Anggoro dalam sambutan pembuka pembahasan RPP tentang Lisensi Lagu dan/atau Musik.
Mengingat, perkembangan digital mempengaruhi perkembangan musik dunia yang memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu adanya akses yang jauh lebih luas pada referensi musik. Dengan teknologi digital pula karya-karya lagu dan musik lebih mudah untuk disebar ke seluruh dunia.
Namun di sisi lain, teknologi digital juga membawa dampak buruk. Yaitu, mudahnya penyalinan file membuat lagu atau karya musik bisa berpindah tangan dan digandakan dengan begitu cepat dan masif.
Akibatnya, karya musik tidak terlindungi. Pembajakan merajalela, pelanggaran hak cipta secara digital semakin mudah disebarluaskan, musisi tidak lagi mendapat royalti dari lagu yang diputar penggemarnya.
Sebagai solusinya, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM bersama para musisi, pencipta lagu, pemangku kepentingan, dan akademisi merancang penyusunan RPP tentang Lisensi Lagu dan/atau Musik ini.
Selain itu, aturan ini merupakan ketentuan untuk mengantisipasi perkembangan musik digital yang belum terakomodasi dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Serta untuk mengoptimalkan pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait di bidang lagu dan musik.
Musisi senior Candra Darusman menyambut baik penyusunan RPP ini. Ia mengatakan bahwa RPP ini dapat mewakili aspirasi para pencipta lagu, penyanyi.
“Karena selama ini memang penggunaan lagu dan penampilan para penyanyi kurang diberikan pelindungan hukumnya, karena dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan teknologi atau platform digital,” ucapnya.
Menurut Candra, dengan adanya perkembangan musik digital saat ini tidak boleh menyengsarakan dan menzalimi para pencipta, pemilik hak cipta dan hak terkait dalam mempertahankan hak moral dan mendapatkan hak ekonominya.
“Kita tidak bisa menghambat perkembangan teknologi yang memudahkan konsumen untuk menikmati lagu, tetapi (di sisi lain) para pencipta dan penyanyi ingin supaya di saat yang sama, konsumen bisa menikmati secara mudah dan hak-hak dari pencipta serta penyanyi juga harus diberi pelindungan dan hak ekonominya,” ungkapnya.
Di sisi lain, pelantun lagu Semusim Marcel Siahaan juga menyoroti RPP tentang Lisensi Lagu dan/atau Musik ini. Ia mengatakan bahwa RPP ini memberi ruang hak bagi pelaku pertunjukan.
“Dari sisi Pelaku Pertunjukan banyak sering kali pelaku pertunjukan sendiri di nomor duakan, di RPP ini sedikit banyak memberikan porsi lebih kepada pelaku pertunjukan bahwa kita juga bisa memiliki hak yang sama,” ujar Marcel.
Ia menjelaskan bahwa ketika fiksasi pertunjukan digunakan oleh orang lain tanpa seizin pelaku pertunjukan, kemudian terjadi namanya distorsi ataupun mutilasi ataupun penambahan-penambahan lain sebagainya, maka pelaku pertunjukan dapat mempertahankan haknya untuk melarang orang lain mengunggah video tersebut.
“Karena bagaimanapun juga, di dalam fiksasi pertunjukan terdapat suara dan visual yang mengandung image yang ingin kami pertahankan dan kami jaga,” ungkap Marcel.
“Sering kali banyak eksploitasi-eksploitasi yang tidak meminta ijin, di RPP ini kami diberikan keleluasaan untuk punya hak untuk bisa ini men-take down atau tidak, ini boleh diteruskan atau tidak,” lanjutnya.
Ia merasa dengan RPP tentang Lisensi Lagu dan/atau Musik yang nantinya akan menjadi Peraturan Pemerintah ini, para pelaku pertunjukan akan terlindungi hak-haknya, baik hak moral maupun hak ekonominya.
“Jadi hak hak prerogatif yang selama ini kita lihat, hak eksklusif itu lebih terasa lagi, bukan hanya di hak pencipta saja, akan tetapi di hak terkait, khususnya buat saya di hak pelaku pertunjukan,” tuturnya.
Hal ini diungkapkan Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Anggoro Dasananto saat pembahasan RPP tentang Lisensi Lagu dan/atau Musik yang digelar di Hyatt Regency Yogyakarta pada Senin, 30 Mei 2022.
Pengaturan tentang lisensi Lagu dan/atau Musik ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan pelindungan atas hak-hak individual dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait, khususnya di era digital saat ini.
“Kami mengharapkan agar pembahasan aturan-aturan pelindungan Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait, serta royaltinya (meminimalisir) pelanggaran-pelanggaran pada musik digital,” kata Anggoro dalam sambutan pembuka pembahasan RPP tentang Lisensi Lagu dan/atau Musik.
Mengingat, perkembangan digital mempengaruhi perkembangan musik dunia yang memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu adanya akses yang jauh lebih luas pada referensi musik. Dengan teknologi digital pula karya-karya lagu dan musik lebih mudah untuk disebar ke seluruh dunia.
Namun di sisi lain, teknologi digital juga membawa dampak buruk. Yaitu, mudahnya penyalinan file membuat lagu atau karya musik bisa berpindah tangan dan digandakan dengan begitu cepat dan masif.
Akibatnya, karya musik tidak terlindungi. Pembajakan merajalela, pelanggaran hak cipta secara digital semakin mudah disebarluaskan, musisi tidak lagi mendapat royalti dari lagu yang diputar penggemarnya.
Sebagai solusinya, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM bersama para musisi, pencipta lagu, pemangku kepentingan, dan akademisi merancang penyusunan RPP tentang Lisensi Lagu dan/atau Musik ini.
Selain itu, aturan ini merupakan ketentuan untuk mengantisipasi perkembangan musik digital yang belum terakomodasi dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Serta untuk mengoptimalkan pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait di bidang lagu dan musik.
Musisi senior Candra Darusman menyambut baik penyusunan RPP ini. Ia mengatakan bahwa RPP ini dapat mewakili aspirasi para pencipta lagu, penyanyi.
“Karena selama ini memang penggunaan lagu dan penampilan para penyanyi kurang diberikan pelindungan hukumnya, karena dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan teknologi atau platform digital,” ucapnya.
Menurut Candra, dengan adanya perkembangan musik digital saat ini tidak boleh menyengsarakan dan menzalimi para pencipta, pemilik hak cipta dan hak terkait dalam mempertahankan hak moral dan mendapatkan hak ekonominya.
“Kita tidak bisa menghambat perkembangan teknologi yang memudahkan konsumen untuk menikmati lagu, tetapi (di sisi lain) para pencipta dan penyanyi ingin supaya di saat yang sama, konsumen bisa menikmati secara mudah dan hak-hak dari pencipta serta penyanyi juga harus diberi pelindungan dan hak ekonominya,” ungkapnya.
Di sisi lain, pelantun lagu Semusim Marcel Siahaan juga menyoroti RPP tentang Lisensi Lagu dan/atau Musik ini. Ia mengatakan bahwa RPP ini memberi ruang hak bagi pelaku pertunjukan.
“Dari sisi Pelaku Pertunjukan banyak sering kali pelaku pertunjukan sendiri di nomor duakan, di RPP ini sedikit banyak memberikan porsi lebih kepada pelaku pertunjukan bahwa kita juga bisa memiliki hak yang sama,” ujar Marcel.
Ia menjelaskan bahwa ketika fiksasi pertunjukan digunakan oleh orang lain tanpa seizin pelaku pertunjukan, kemudian terjadi namanya distorsi ataupun mutilasi ataupun penambahan-penambahan lain sebagainya, maka pelaku pertunjukan dapat mempertahankan haknya untuk melarang orang lain mengunggah video tersebut.
“Karena bagaimanapun juga, di dalam fiksasi pertunjukan terdapat suara dan visual yang mengandung image yang ingin kami pertahankan dan kami jaga,” ungkap Marcel.
“Sering kali banyak eksploitasi-eksploitasi yang tidak meminta ijin, di RPP ini kami diberikan keleluasaan untuk punya hak untuk bisa ini men-take down atau tidak, ini boleh diteruskan atau tidak,” lanjutnya.
Ia merasa dengan RPP tentang Lisensi Lagu dan/atau Musik yang nantinya akan menjadi Peraturan Pemerintah ini, para pelaku pertunjukan akan terlindungi hak-haknya, baik hak moral maupun hak ekonominya.
“Jadi hak hak prerogatif yang selama ini kita lihat, hak eksklusif itu lebih terasa lagi, bukan hanya di hak pencipta saja, akan tetapi di hak terkait, khususnya buat saya di hak pelaku pertunjukan,” tuturnya.
TAGS
#Hak CiptaLIPUTAN TERKAIT
Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital
Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.
Kamis, 17 April 2025
Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).
Rabu, 16 April 2025
Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.
Rabu, 16 April 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital
Kamis, 17 April 2025
Majelis Banding Paten Umumkan Putusan: Satu Diterima, Satu Ditolak
Kamis, 17 April 2025
Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD
Rabu, 16 April 2025
