Refleksi Akhir Tahun 2021 Kemenkumham untuk Kinerja Semakin PASTI
Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, mengajak seluruh pejabat dan pegawai Kemenkumham untuk tetap menjaga komitmen, disiplin, dan mengedepankan sinergi serta kolaborasi untuk mewujudkan Kemenkumham semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif) dan Berakhlak.
“Refleksi akhir tahun ini adalah sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan kinerja Kemenkumham selama tahun anggaran 2021,” ujar Yasonna pada Rabu, 29 Desember 2021 di Graha Pengayoman Kemenkumham RI dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2021 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran unit utama, 33 kantor wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis dari Sabang hingga Merauke secara langsung dan daring melalui aplikasi Zoom dan YouTube.
Menurut Menkumham, di tahun 2021 ini Kemenkumham telah melakukan transformasi digital ke semua lini layanan publik dan administrasi perkantoran guna merespon cepat situasi kondisi yang muncul akibat dampak pandemi Covid-19, salah satunya adalah kondisi menurunnya tingkat perekonomian masyarakat.
Bukti nyata transformasi tersebut adalah inovasi aplikasi perseroan perorangan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha secara perorangan dalam membuka usaha/ investasi dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Tidak hanya itu, Kemenkumham juga melakukan pembaruan sistem pada Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang bertujuan untuk perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia.
“Kerja keras tidak mengkhianati hasil, berkat kolaborasi dan sinergi internal Kemenkumham, Kementerian/Lembaga lain, dan dukungan stakeholder lainnya, akhirnya Kemenkumham berhasil menorehkan prestasi sepanjang tahun 2021,” tutur Yasonna.
Adapun beberapa prestasi 2021 yang Kemenkumham dapati adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 10 kali berturut-turut; Penghargaan KPK kepada Kemenkumham atas pelaporan dan pengendalian gratifikasi; Penghargaan TOP DIGITAL Awards 2021 di Bidang Teknologi Digital (IT & TELCO) Kategori Instansi Pemerintah; dan sebagainya.
“Saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Perbaikan sistem dan pembaruan prosedur harus terus menerus kita update dan awasi, tujuannya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Saya minta hal ini dilakukan dengan cepat dan tepat,” jelas Yasonna.
Menkumham menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pimpinan Kementerian/Lembaga, seluruh jajaran Kemenkumham baik di tingkat pusat dan daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Kementerian Kesehatan atas fasilitas vaksin di Kemenkumham.
Apresiasi kepada media baik cetak maupun elektronik juga disampaikan oleh Menkumham atas dukungan rekan-rekan media dalam pemberitaan positif, membangun, dan mengedukasi publik khususnya tentang Hukum dan HAM.
“Kita songsong 2022 dengan doa dan harapan, agar kita mampu menjadi insan pengayoman yang lebih baik lagi,” pungkas Yasonna. (AMO/AMH)
“Refleksi akhir tahun ini adalah sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan kinerja Kemenkumham selama tahun anggaran 2021,” ujar Yasonna pada Rabu, 29 Desember 2021 di Graha Pengayoman Kemenkumham RI dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2021 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran unit utama, 33 kantor wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis dari Sabang hingga Merauke secara langsung dan daring melalui aplikasi Zoom dan YouTube.
Menurut Menkumham, di tahun 2021 ini Kemenkumham telah melakukan transformasi digital ke semua lini layanan publik dan administrasi perkantoran guna merespon cepat situasi kondisi yang muncul akibat dampak pandemi Covid-19, salah satunya adalah kondisi menurunnya tingkat perekonomian masyarakat.
Bukti nyata transformasi tersebut adalah inovasi aplikasi perseroan perorangan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha secara perorangan dalam membuka usaha/ investasi dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Tidak hanya itu, Kemenkumham juga melakukan pembaruan sistem pada Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang bertujuan untuk perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia.
“Kerja keras tidak mengkhianati hasil, berkat kolaborasi dan sinergi internal Kemenkumham, Kementerian/Lembaga lain, dan dukungan stakeholder lainnya, akhirnya Kemenkumham berhasil menorehkan prestasi sepanjang tahun 2021,” tutur Yasonna.
Adapun beberapa prestasi 2021 yang Kemenkumham dapati adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 10 kali berturut-turut; Penghargaan KPK kepada Kemenkumham atas pelaporan dan pengendalian gratifikasi; Penghargaan TOP DIGITAL Awards 2021 di Bidang Teknologi Digital (IT & TELCO) Kategori Instansi Pemerintah; dan sebagainya.
“Saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Perbaikan sistem dan pembaruan prosedur harus terus menerus kita update dan awasi, tujuannya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Saya minta hal ini dilakukan dengan cepat dan tepat,” jelas Yasonna.
Menkumham menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pimpinan Kementerian/Lembaga, seluruh jajaran Kemenkumham baik di tingkat pusat dan daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Kementerian Kesehatan atas fasilitas vaksin di Kemenkumham.
Apresiasi kepada media baik cetak maupun elektronik juga disampaikan oleh Menkumham atas dukungan rekan-rekan media dalam pemberitaan positif, membangun, dan mengedukasi publik khususnya tentang Hukum dan HAM.
“Kita songsong 2022 dengan doa dan harapan, agar kita mampu menjadi insan pengayoman yang lebih baik lagi,” pungkas Yasonna. (AMO/AMH)
TAGS
#MenkumhamLIPUTAN TERKAIT
Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital
Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.
Kamis, 17 April 2025
Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).
Rabu, 16 April 2025
Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.
Rabu, 16 April 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital
Kamis, 17 April 2025
Majelis Banding Paten Umumkan Putusan: Satu Diterima, Satu Ditolak
Kamis, 17 April 2025
Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD
Rabu, 16 April 2025
