Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Kemenkumham Tahun 2018

Jakarta – Penutupan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2018, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membahas mengenai evaluasi kinerja semester I diantaranya, evaluasi realisasi anggaran, target kinerja Tahun 2018, reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Inspektur Jenderal Kemenkumham, Aidir Amin Daud berpesan bahwa seluruh unit eselon I dan Kantor Wilayah di lingkungan Kemenkumham harus bijak dalam mengelola anggaran.

“Kita harus ingat mengenai spending less, spending well, dan spending wise dalam mengelola anggaran”, ujar Aidir Amin Daud saat memberi arahan penutupan Rakor Kemenkumham di Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Sekjen Kemenkumham), Bambang Rantam Sariwanto secara resmi menutup acara Rakor ini.

Dalam sambutannya, Bambang Rantam menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran jangan menjadi hambatan dalam berkinerja secara nyata dan terukur. Aparatur sipi Negara (ASN) di Kemenkumham perlu menanamkan dalam dirinya untuk dapat berkompetensi menjadi lebih baik dan berintegritas sebagai modal dalam bekerja dan berkinerja.

Bambang Rantam juga menghimbau kepada Pimpinan Tinggi Madya untuk terus melakukan pembinaan terhadap Kantor Wilayah dalam memperbaiki kualitas kinerja.

“Agar perbaikan kualitas kinerja Kantor Wilayah dapat terpantau dengan baik dan dapat terukur. Di semester II nanti, kita akan melakukan evaluasi 360 derajat, dengan harapan kualitas kinerja kita semakin membaik dari tahun ke tahun”, ucap Bambang Rantam Sariwanto dalam sambutan penutupan rakor. (Humas DJKI, Juli 2018)


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Menkum: Saya Tidak Akan Toleransi Royalti Dibayarkan kepada yang Tidak Berhak

Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmennya untuk memastikan pembayaran royalti musik hanya diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak. Hal itu disampaikan menanggapi perwakilan komunitas dangdut yang menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari pelindungan hak pencipta lagu, mekanisme royalti untuk pertunjukan hajatan, hingga keterlibatan komunitas dangdut dalam pembahasan kebijakan hak cipta nasional.

Jumat, 11 September 2026

DJKI Siapkan Ketelusuran untuk Pastikan Asal Produk Indikasi Geografis

Konsumen ke depan dapat lebih mudah menelusuri asal-usul produk indikasi geografis melalui sistem ketelusuran (traceability) yang tengah disiapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum. Sistem ini dirancang agar informasi mengenai produk dapat diakses melalui QR Code yang terhubung dengan data indikasi geografis.

Kamis, 10 September 2026

Audiensi Dirjen KI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Hermansyah Siregar, dan Direktur Teknologi Informasi KI Chusni Thamrin melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Asep Kurnia pada 10 September 2026 di Gedung Imigrasi, Jakarta Selatan. Pertemuan ini membahas peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat yang lebih akuntabel dan transparan untuk kedua kementerian.

Kamis, 10 September 2026

Selengkapnya