Rapat Kerja Evaluasi dan Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 2017
Jakarta - Rapat kerja evaluasi dan capaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 2017 diawali dengan paparan yang disampaikan oleh Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Bidang kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM, Kantor Staf Kepresidenan, mengenai Program Prioritas Kepastian Hukum dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018.
Menurut Jaleswari, ada 3 (tiga) kegiatan prioritas dalam program kepastian hukum yaitu, pertama penegakan hukum yang berkualitas, kedua pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, dan terakhir penghormatan pelindungan dan pemenuhan hak atas keadilan.
“Diharapkan program ini dapat menghasilkan peningkatan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, upaya pengurangan tindak pidana korupsi, serta menjamin akses masyarakat terhadap hak atas keadilan”, ujar Jaleswari di Grand Mercure Kemayoran, Senin (20/11/2017).
Dalam rangkaian acara, raker ini meliputi diskusi panel mengenai capaian kinerja pada masing-masing unit eselon 1 (satu) yang disampaikan oleh seluruh Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenkumham. Dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang komisi dan sidang pleno mengenai target kinerja di tahun 2018.
Ada yang berbeda dengan raker kali ini, yaitu dipamerkannya stand booth dari masing-masing unit eselon 1 (satu) Kemenkumham. Salah satunya stand Direktorat jenderal Kekayaan Intelektual. (Humas DJKI, November 2017)
Menurut Jaleswari, ada 3 (tiga) kegiatan prioritas dalam program kepastian hukum yaitu, pertama penegakan hukum yang berkualitas, kedua pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, dan terakhir penghormatan pelindungan dan pemenuhan hak atas keadilan.
“Diharapkan program ini dapat menghasilkan peningkatan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, upaya pengurangan tindak pidana korupsi, serta menjamin akses masyarakat terhadap hak atas keadilan”, ujar Jaleswari di Grand Mercure Kemayoran, Senin (20/11/2017).
Dalam rangkaian acara, raker ini meliputi diskusi panel mengenai capaian kinerja pada masing-masing unit eselon 1 (satu) yang disampaikan oleh seluruh Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenkumham. Dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang komisi dan sidang pleno mengenai target kinerja di tahun 2018.
Ada yang berbeda dengan raker kali ini, yaitu dipamerkannya stand booth dari masing-masing unit eselon 1 (satu) Kemenkumham. Salah satunya stand Direktorat jenderal Kekayaan Intelektual. (Humas DJKI, November 2017)
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Atur Prosedur Perbaikan dan Koreksi Sertifikat Paten Lewat SAKI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 38 Tahun 2018 mengatur secara teknis pengajuan perbaikan dan koreksi pada sertifikat paten. Kebijakan ini dilakukan guna meningkatkan ketepatan data dalam dokumen paten dan mendukung pelindungan hukum yang sah bagi pemegang paten.
Senin, 21 April 2025
Perempuan Indonesia di Balik Kesuksesan Film Animasi Jumbo
Film animasi terbaru Indonesia, 'Jumbo' yang melibatkan lebih dari 420 kreator lokal dari berbagai daerah ternyata menyimpan banyak kisah menarik mengenai peran perempuan di balik layarnya. Dari total kreator yang terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pengembangan visual hingga pasca-produksi, sekitar 15 persen di antaranya adalah perempuan.
Senin, 21 April 2025
DJKI dan Qualcomm Gelar Seminar for ASEAN Patent Examiners: Perkuat Perlindungan KI di Era Teknologi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bekerja sama dengan Qualcomm menggelar Seminar for ASEAN Patent Examiners di The Westin Hotel, Jakarta, pada Senin, 21 April 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas para pemeriksa paten dari Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang pesat.
Senin, 21 April 2025
