Rapat Kerja Evaluasi dan Capaian Kinerja Kemenkumham 2017

Jakarta - Rapat kerja evaluasi dan capaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 2017 diawali dengan paparan yang disampaikan oleh Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Bidang kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM, Kantor Staf Kepresidenan, mengenai Program Prioritas Kepastian Hukum dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018.

Menurut Jaleswari, ada 3 (tiga) kegiatan prioritas dalam program kepastian hukum yaitu, pertama penegakan hukum yang berkualitas, kedua pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, dan terakhir penghormatan pelindungan dan pemenuhan hak atas keadilan.

“Diharapkan program ini dapat menghasilkan peningkatan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, upaya pengurangan tindak pidana korupsi, serta menjamin akses masyarakat terhadap hak atas keadilan”, ujar Jaleswari di Grand Mercure Kemayoran, Senin (20/11/2017).

Dalam rangkaian acara, raker ini meliputi diskusi panel mengenai capaian kinerja pada masing-masing unit eselon 1 (satu) yang disampaikan oleh seluruh Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenkumham. Dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang komisi dan sidang pleno mengenai target kinerja di tahun 2018.

Ada yang berbeda dengan raker kali ini, yaitu dipamerkannya stand booth dari masing-masing unit eselon 1 (satu) Kemenkumham. Salah satunya stand Direktorat jenderal Kekayaan Intelektual.


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Menkum: Saya Tidak Akan Toleransi Royalti Dibayarkan kepada yang Tidak Berhak

Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmennya untuk memastikan pembayaran royalti musik hanya diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak. Hal itu disampaikan menanggapi perwakilan komunitas dangdut yang menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari pelindungan hak pencipta lagu, mekanisme royalti untuk pertunjukan hajatan, hingga keterlibatan komunitas dangdut dalam pembahasan kebijakan hak cipta nasional.

Jumat, 11 September 2026

DJKI Siapkan Ketelusuran untuk Pastikan Asal Produk Indikasi Geografis

Konsumen ke depan dapat lebih mudah menelusuri asal-usul produk indikasi geografis melalui sistem ketelusuran (traceability) yang tengah disiapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum. Sistem ini dirancang agar informasi mengenai produk dapat diakses melalui QR Code yang terhubung dengan data indikasi geografis.

Kamis, 10 September 2026

Audiensi Dirjen KI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Hermansyah Siregar, dan Direktur Teknologi Informasi KI Chusni Thamrin melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Asep Kurnia pada 10 September 2026 di Gedung Imigrasi, Jakarta Selatan. Pertemuan ini membahas peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat yang lebih akuntabel dan transparan untuk kedua kementerian.

Kamis, 10 September 2026

Selengkapnya