Plt. Dirjen KI Ajak Sivitas Akamedika Kota Baubau Sulawesi Tenggara Lindungi Kekayaan Intelektual

Baubau - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu mengajak kepada sivitas akademika di universitas Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melindungi hasil kreasi dan inovasi melalui pelindungan kekayaan intelektual (KI).

Hal itu disampaikan Razilu sebagai pembicara dalam Kulian Umum di Universitas Dayanu Ikhsanuddin Kota Baubau pada hari Senin, 17 Oktober 2022.

Menurut Razilu, perguruan tinggi merupakan salah satu tulang punggung penghasil KI di Indonesia. Di mana banyak bermunculan inovasi baru yang berguna bagi kemudahan aktifitas manusia berasal dari penelitian perguruan tinggi. 

Razilu menyebut beberapa hal terkait pentingnya pelindungan KI dalam penelitian. Pertama, untuk menghindari duplikasi pekerjaan riset. Kedua, bebas dari tuntutan pihak lain atas pelanggaran KI. Ketiga, mengenali state-of-the-art, untuk mengetahui  perkembangan terakhir di bidang teknologi tertentu. Keempat, untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kelima, pelindungan KI juga dapat mengidentifikasi teknologi alternatif dan sumbernya. Keenam, KI dapat memperbaiki mutu/kualitas produk atau proses yang sudah ada dan mengembangkan solusi teknis. Ketujuh, KI dapat mengembangkan solusi teknis, produk atau proses baru. Dan kedelapan, KI sebagai indikator hasil penelitian.

Dalam mendukung peningkatan pelindungan KI bagi universitas dan perguruan tinggi di Indonesia, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM memberikan fasilitas kemudahan.

Seperti kemudahan dalam melakukan permohonan pencatatan dan pendaftaran KI melalui sistem daring atau online, baik berupa hak cipta, merek, paten, dan desain industri.

“Perguruan tinggi tidak hanya mendapatkan kemudahan dalam pendaftaran KI, tetapi juga insentif berupa keringanan biaya pengajuan permohonan KI dengan tarif khusus. Perguruan tinggi juga diberikan keringanan pembayaran biaya pemeliharaan tahunan paten untuk tahun pertama sampai tahun kelima sebesar nol rupiah,” kata Razilu.

Selain itu, DJKI juga memberikan pendampingan kepada para inventor dalam menyusun draf permohonan paten melalui program Klinik KI Bergerak dan Drafting Patent Camp.

Selain itu, dipenghujung kuliah umumnya, Razilu mengingatkan kepada para sivitas akademika mengenai 5 (lima) agenda Presiden RI Joko Widodo menuju Indonesia Maju. Di mana kelima agenda tersebut sangat berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap pelindungan KI.

Lima agenda tersebut antara lain, pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam; kedua, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau; ketiga, perlindungan hukum, sosial dan ekonomi untuk rakyat; keempat, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) naik kelas; kelima, pembangunan ibu kota nusantara.

“Untuk menghirilisasi dan mengindustrialisasi sumber daya alam perlu kekayaan intelektual, perlu sentuhan teknologi, perlu sentuhan kreatifitas, perlu sentuhan yang inovatif, dan itulah peran dari kekayaan intelektual,” pungkas Razilu.

Pelindungan KI menjadi menjadi penting, sebab sebagai pondasi awal untuk mengembangkan suatu inovasi kreativitas dan usaha yang dapat meningkatkan perekonomian negara.

Pada kesempatan yang sama, DJKI melakukan penandatangan perjanjian kerja sama tentang pelindungan dan pemanfaatan KI dengan Universitas Dayanu Ikhsanuddin dan Universitas Muslim Buton.



LIPUTAN TERKAIT

Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital

Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.

Kamis, 17 April 2025

Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).

Rabu, 16 April 2025

Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.

Rabu, 16 April 2025

Selengkapnya