Plt. Dirjen Kekayaan Intelektual Sebut DJKI Berperan Penting Mensukseskan 5 Agenda Presiden RI Joko Widodo menuju Indonesia Maju
Jayapura - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM memiliki peran penting dalam mensukseskan 5 agenda besar Presiden RI Joko Widodo menuju Indonesia Maju.
Lima agenda tersebut adalah pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam; kedua, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau; ketiga, perlindungan hukum, sosial dan ekonomi untuk rakyat; keempat, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) naik kelas; kelima, pembangunan ibu kota nusantara.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu, mengatakan kelima agenda besar itu berkaitan erat dengan seluruh unsur kekayaan intelektual (KI), baik paten, desain industri, merek, hak cipta dan indikasi geografis yang perlu dilindungi.
Sebab, pelindungan KI menjadi pondasi awal untuk mengembangkan suatu inovasi kreativitas dan usaha yang dapat meningkatkan perekonomian negara. Di mana hal ini tentunya dapat membuat Indonesia menjadi negara maju.
"Oleh karena itu, DJKI sudah siapkan dan terus melakukan pengembangan terkait pangkalan data kekayan intelektual Indonesia (PDKI)," kata Razilu saat memberi penguatan pada acara Kekayaan Intelektual Bergerak atau Mobile IP Clinic (MIC) di Hotel Aston Jayapura, Papua, Selasa, 23 Agustus 2022.
Ia menjelaskan bahwa PDKI merupakan pusat data yang dimiliki DJKI yang berisikan data seluruh pemegang hak kekayaan intelektual, mulai dari informasi status dan jumlah permohonan pencatatan dan pendaftaran KI yang diajukan di Indonesia.
"Karena disanalah bapak ibu harus berselancar untuk mencari informasi, apakah teknologi yang akan saya terapkan atau merek yang akan saya gunakan itu sudah diajukan oleh orang lain atau belum," ucap Razilu.
Hal ini penting dilakukan oleh setiap orang yang ingin melakukan pengajuan permohonan KI guna memastikan dan melihat peluang KI yang akan diajukannya belum diajukan oleh orang lain.
Sebab, DJKI akan menolak permohonan KI yang dianggap menyerupai atau memiliki persamaan dengan merek, paten dan desain industri milik orang lain yang statusnya sudah terdaftar di PDKI.
“Jadi bapak ibu sebelum melakukan pengajuan permohonan harus ada pra perlakuan yang dilakukan oleh bapak ibu dengan berselancar di pangkalan data ini,” terang Razilu.
Untuk menyukseskan 5 program besar menuju Indonesia maju melalui pelindungan KI, DJKI berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia dengan menggelar Kekayaan Intelektual Bergerak atau Mobile IP Clinic ke daerah-daerah, kali ini MIC hadir di Jayapura, Provinsi Papua.
Klinik KI Bergerak ini akan memudahkan masyarakat dan pelaku umkm mendapatkan informasi serta pendampingan terkait pelindungan KI. Karena MIC menyediakan stan-stan layanan konsultasi pencatatan hak cipta, permohonan merek, paten, desain industri, dan indikasi geografis.
Lima agenda tersebut adalah pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam; kedua, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau; ketiga, perlindungan hukum, sosial dan ekonomi untuk rakyat; keempat, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) naik kelas; kelima, pembangunan ibu kota nusantara.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu, mengatakan kelima agenda besar itu berkaitan erat dengan seluruh unsur kekayaan intelektual (KI), baik paten, desain industri, merek, hak cipta dan indikasi geografis yang perlu dilindungi.
Sebab, pelindungan KI menjadi pondasi awal untuk mengembangkan suatu inovasi kreativitas dan usaha yang dapat meningkatkan perekonomian negara. Di mana hal ini tentunya dapat membuat Indonesia menjadi negara maju.
"Oleh karena itu, DJKI sudah siapkan dan terus melakukan pengembangan terkait pangkalan data kekayan intelektual Indonesia (PDKI)," kata Razilu saat memberi penguatan pada acara Kekayaan Intelektual Bergerak atau Mobile IP Clinic (MIC) di Hotel Aston Jayapura, Papua, Selasa, 23 Agustus 2022.
Ia menjelaskan bahwa PDKI merupakan pusat data yang dimiliki DJKI yang berisikan data seluruh pemegang hak kekayaan intelektual, mulai dari informasi status dan jumlah permohonan pencatatan dan pendaftaran KI yang diajukan di Indonesia.
"Karena disanalah bapak ibu harus berselancar untuk mencari informasi, apakah teknologi yang akan saya terapkan atau merek yang akan saya gunakan itu sudah diajukan oleh orang lain atau belum," ucap Razilu.
Hal ini penting dilakukan oleh setiap orang yang ingin melakukan pengajuan permohonan KI guna memastikan dan melihat peluang KI yang akan diajukannya belum diajukan oleh orang lain.
Sebab, DJKI akan menolak permohonan KI yang dianggap menyerupai atau memiliki persamaan dengan merek, paten dan desain industri milik orang lain yang statusnya sudah terdaftar di PDKI.
“Jadi bapak ibu sebelum melakukan pengajuan permohonan harus ada pra perlakuan yang dilakukan oleh bapak ibu dengan berselancar di pangkalan data ini,” terang Razilu.
Untuk menyukseskan 5 program besar menuju Indonesia maju melalui pelindungan KI, DJKI berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia dengan menggelar Kekayaan Intelektual Bergerak atau Mobile IP Clinic ke daerah-daerah, kali ini MIC hadir di Jayapura, Provinsi Papua.
Klinik KI Bergerak ini akan memudahkan masyarakat dan pelaku umkm mendapatkan informasi serta pendampingan terkait pelindungan KI. Karena MIC menyediakan stan-stan layanan konsultasi pencatatan hak cipta, permohonan merek, paten, desain industri, dan indikasi geografis.
LIPUTAN TERKAIT
Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital
Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.
Kamis, 17 April 2025
Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).
Rabu, 16 April 2025
Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.
Rabu, 16 April 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital
Kamis, 17 April 2025
Majelis Banding Paten Umumkan Putusan: Satu Diterima, Satu Ditolak
Kamis, 17 April 2025
Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD
Rabu, 16 April 2025
