Jakarta – Mengawali tahun yang baru, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Apel Awal Tahun 2024 secara hybrid yang diikuti oleh seluruh jajaran Kemenkumham pada Jum’at, 5 Januari 2024, di Kuningan, Jakarta Selatan.
“Tahun ini akan menjadi tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kemenkumham Tahun 2020-2024,” ujar Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly selaku pembina apel.
“Dalam hal ini kita telah menyepakati 52 rencana aksi sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kinerja untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu terwujudnya kesadaran hukum dan HAM masyarakat serta terbangunnya budaya kerja yang berorientasi pada kinerja organisasi yang berintegritas, efektif, dan efisien,” lanjutnya.
Kemudian, Yasonna juga menyampaikan tiga hal yang perlu menjadi perhatian bersama dan harus segera dilakukan. Yang pertama adalah bekerja dengan semangat PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) Ber-Akhlak dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas, serta solidaritas.
Kedua, memperkuat sinergi dan kolaborasi, baik internal maupun eksternal, dan terakhir khusus para pegawai usia muda untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi yang maksimal dan terus belajar untuk meningkatkan kinerja Kemenkumham.
“Manfaatkan momentum awal tahun ini untuk lebih meningkatkan kualitas kerja dan kontribusi kita terhadap kemajuan Institusi Kemenkumham yang kita cintai. Apabila selama ini kita sudah bekerja dengan penuh dedikasi, maka di tahun ini, saya harap kinerja kita lebih meningkat secara signifikan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Yasonna.
Di tahun 2024 ini, Kemenkumham telah menetapkan resolusinya, yakni Perkuat Sinergi yang Semakin Pasti dan Berakhlak untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak. Sejalan dengan hal tersebut, DJKI juga telah mencanangkan tahun 2024 sebagai Tahun Tematik Indikasi Geografis.
Pencanangan ini sendiri membutuhkan kolaborasi dan sinergitas kuat antara DJKI, Kantor Wilayah Kemenkumham, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama memberdayakan kekayaan intelektual komunal Indonesia yang khas.
Diharapkan dengan dicanangkannya tahun 2024 sebagai Tahun Tematik Indikasi Geografis mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait Indikasi Geografis sekaligus menaikkan angka pendaftarannya. (Sas/Ver)
Sebuah desain tak sekadar estetika visual, namun juga memiliki nilai ekonomi. Inilah gagasan utama yang diangkat dalam OKE KI Seri Webinar #24 bertema “Nilai Daya Saing Desain Industri dalam Bisnis Furniture” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum pada Senin, 14 Juli 2025. Dalam kegiatan yang berlangsung interaktif ini, praktisi desain furniture dan akademisi Universitas Tarumanegara, Eddy Supriyatna Marizar hadir sebagai narasumber.
Senin, 14 Juli 2025
Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyelenggarakan kegiatan Bakti Sosial dan Tadabbur Alam dengan mengusung tema Membangun Semangat Hijrah dalam Meningkatkan Iman dan Amal Sholeh di Yayasan As-Zalika, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Kamis, 10 Juli 2025.
Kamis, 10 Juli 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melihat masih kecilnya jumlah perguruan tinggi yang mengajukan paten di Indonesia dibandingkan keseluruhan jumlah universitas Indonesia. Meskipun secara keseluruhan perguruan tinggi menyumbang lebih dari 50% permohonan paten dalam negeri, baru sekitar 153 perguruan tinggi yang memegang paten. Fakta ini menjadi perhatian penting bagi DJKI dalam upayanya mewujudkan ekosistem kekayaan intelektual (KI) yang merata dan produktif.
Kamis, 3 Juli 2025
Senin, 14 Juli 2025
Selasa, 15 Juli 2025
Senin, 14 Juli 2025