Jenewa - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM RI, terus memperkuat kerja sama internasional di bidang kekayaan intelektual (KI). Hal ini diwujudkan melalui pertemuan bilateral antara DJKI dan Japan Patent Office (JPO) di sela rangkaian Sidang Umum ke-66 World Intellectual Property Organization (WIPO) yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 10 Juli 2025.
Pertemuan ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, bersama jajaran delegasi DJKI. Dalam kesempatan tersebut, Razilu menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah terjalin dengan JPO serta mengucapkan selamat kepada Mr. Yasuyuki Kasai atas penunjukannya sebagai Commissioner JPO yang baru.
“Merupakan kehormatan besar dapat melanjutkan hubungan erat ini dengan JPO. Kami percaya, kerja sama yang telah dibangun dapat diperkuat melalui berbagai inisiatif teknis dan pertukaran pengalaman,” ujar Razilu.
Sementara itu, JPO menegaskan bahwa berbagi pengalaman dengan kantor kekayaan intelektual lain merupakan bagian penting dari strategi kerja sama internasional mereka.
“JPO percaya bahwa berbagi pengalaman dengan kantor kekayaan intelektual di berbagai negara, termasuk DJKI, merupakan bagian penting dari komitmen kami dalam memperkuat kerja sama internasional. Kami juga terus membuka peluang pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dapat memberikan manfaat konkret bagi kedua lembaga,” ujar Yasuyuki.
JPO juga menyampaikan bahwa program pelatihan internasional tahun 2025 tetap menjadi prioritas dan akan kembali ditawarkan bagi negara-negara mitra.
Dalam diskusi, beberapa poin penting kerja sama dibahas, antara lain pengembangan kapasitas pegawai DJKI dengan mengikuti program fellowship dari JPO. DJKI juga mengusulkan pengembangan kerja sama dalam bentuk on-the-job training (OJT) selama minimal tiga bulan bagi pemeriksa KI Indonesia di lingkungan JPO. Selain itu JPO mendorong DJKI untuk menerbitkan pedoman pemeriksaan paten, desain industri, dan merek dagang. Langkah ini dinilai dapat memperkuat transparansi serta mempermudah pemahaman masyarakat terhadap proses pemeriksaan KI.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan JPO, antara lain Yasuyuki Kasai (Commissioner), Minoru Nitta (Director, International Cooperation Division), Yasuaki Naito (Director for IP, JETRO Bangkok), Junichi Nagumo (Deputy Director), dan Jun Fujiyama (Assistant Director).
DJKI menyambut baik komitmen JPO dalam memperkuat pertukaran pengetahuan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem kekayaan intelektual yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar pertemuan bilateral dengan Delegasi Federasi Rusia di sela-sela Sidang Umum ke-66 World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss, pada Rabu, 10 Juli 2025. Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerja sama teknis dan peningkatan kapasitas di bidang kekayaan intelektual (KI) antara kedua negara.
Kamis, 10 Juli 2025
Penegakan hak kekayaan intelektual (KI) menjadi perhatian utama bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dalam memerangi pelanggaran barang palsu yang tengah merajalela. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dalam pertemuan bilateralnya bersama International Trademark Association (INTA). Kegiatan yang berlangsung pada 11 Juli 2025 ini masih dalam rangkaian kegiatan Sidang Umum ke-66 World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss.
Jumat, 11 Juli 2025
Kementerian Hukum Republik Indonesia menyelenggarakan podcast bertajuk “What’s Up” sebagai sarana edukasi publik seputar kekayaan intelektual, pada Jumat, 11 Juli 2025. Pada episode kali ini, Kementerian Hukum menghadirkan musisi senior Armand Maulana, vokalis grup musik GIGI, bersama dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Andrieansjah selaku narasumber, dalam tema "Melodi Keadilan: Suara Musisi & Perlindungan Karya di Era Digital".
Jumat, 11 Juli 2025