Perkuat Ekonomi Indonesia, Yasonna Ikuti Diskusi Meja Bundar di Swiss

Zurich - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, mengikuti diskusi meja bundar yang membahas isu-isu terkait kebijakan pendirian usaha, kekayaan intelektual, dan imigrasi. Pertemuan ini dilaksanakan bersama Swiss-Asian Chamber of Commerce (SACC) dalam Roundtable Discussion on Recent Development in Indonesia yang berlangsung pada tanggal 12 Juli 2022 di Zurich, Swiss. 

Dalam kesempatan ini, Yasonna mewakili pemerintah Indonesia menyampaikan langkah strategis yang telah diambil untuk mendukung program pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. 


“Reformasi regulasi sangat diperlukan untuk meningkatkan tingkat kemudahan dalam melaksanakan bisnis dalam rangka menarik komunitas bisnis dan para investor asing, termasuk bisnis dan investasi yang berasal dari negara Swiss,” ujar Yasonna. 

Reformasi regulasi ini khususnya dibuat setelah berlakunya perjanjian Pemerintah Indonesia dengan anggota negara European Free Trade Association (EFTA) yang beroperasi sejak November 2021. 



Tujuan dari pertemuan ini adalah pemulihan ekonomi dan rencana dalam mempertahankan momentum ekonomi, arah dan stabilitas terkait kebijakan investasi asing langsung di Indonesia. Gunanya untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan, kemajuan dalam digitalisasi dan investasi, meningkatkan literasi keuangan dan penetrasi asuransi, serta kemajuan dan pencapaian terkait Kepresidenan G20 Indonesia di tahun 2022.

Sebagai informasi, SACC memiliki 520 anggota, baik perusahaan maupun perorangan, yang sangat aktif dan berpengetahuan luas mengenai negara-negara dan wilayah ekonomi dari SACC. Pada kesempatan ini, anggota SACC yang hadir berdiskusi khususnya isu-isu legal yang terkait dengan bisnis dan investasi Swiss di Indonesia.

Yasonna juga sempat bertemu dengan perwakilan dari Japan Tobacco International (JTl) dan Zurich Insurance Company Ltd pada pertemuan penting ini.

Seperti diketahui, produk kekayaan intelektual merupakan salah satu sumber potensi ekonomi kreatif yang diandalkan Indonesia dalam pemulihan ekonomi nasional. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga di belakang Korea Selatan dan Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) terbanyak dari ekonomi kreatif. KI mencatat kontribusi baik terhadap PDB Indonesia yaitu sebesar Rp 1.105 Triliun atau sekitar 7% dari rata-rata PDB pada tahun 2019. (kad/dit)


LIPUTAN TERKAIT

DJKI Dorong Diplomasi dan Kolaborasi Global dalam Forum CDIP ke-34 di Jenewa

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia menunjukkan komitmennya dalam diplomasi kekayaan intelektual (KI) di tingkat global. DJKI berpartisipasi aktif pada Sesi ke-34 Sidang Committee on Development and Intellectual Property (CDIP) serta International Conference for Intellectual Property and Development yang diselenggarakan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) pada 5–9 Mei 2025 di Jenewa, Swiss.

Jumat, 9 Mei 2025

Penguatan Pelindungan KI, DJKI Ukur Maturitas Daerah

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus memperkuat pelindungan kekayaan intelektual (KI) nasional dengan menyelenggarakan kegiatan “Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual” di Aula Soepomo Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jawa Barat pada 15 s.d. 16 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk menilai sejauh mana kesiapan wilayah dalam mengelola layanan KI secara profesional, terukur, dan adaptif.

Kamis, 15 Mei 2025

Dirjen KI Hadiri Soft Launching Aplikasi CoP

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu menghadiri soft launching dan sosialisasi aplikasi Community of Practice (CoP) yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum secara hybrid pada 15 Mei 2025. Aplikasi tersebut diluncurkan dalam rangka peningkatan kompetensi bagi jabatan fungsional dengan instansi pembina Kementerian Hukum.

Kamis, 15 Mei 2025

Selengkapnya