Peringati Dua Tahun Berdirinya Satgas Ops, DJKI Adakan Pertemuan Dengan Para Stakeholder

Jakarta - Dalam rangka memperingati dua tahun dibangunnya Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) Pengeluaran Indonesia dari Status Priority Watch List (PWL), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Fun Shooting Event of Intellectual Property Task Force 2022 di Senayan Shooting Range, Jakarta Pusat pada Kamis, 3 November 2022.

“Pertandingan ini bukan untuk mencari kemenangan melainkan merangkul semua penegak hukum baik secara nasional maupun internasional sehingga dalam penegakan hukum kekayaan intelektual (KI) bisa lebih kuat dan lebih baik lagi,” ujar Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo. 

Anom juga mengatakan bahwa dengan diadakannya kegiatan latihan menembak dan kompetisi persahabatan ini,  dirinya sangat mengharapkan kerja sama juga lebih luas dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri serta semua anggota Satgas Ops.

Selaras dengan Anom, Muhammad Taat Resdi selaku Perwakilan dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim POLRI mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang menarik untuk meningkatkan keakraban dan memperkuat mitra kerja antar negara. 

“Satgas ini memang berupaya untuk membawa Indonesia keluar dari PWL, saya sangat salut dengan adanya kegiatan ini, semoga bersama-sama Indonesia bisa segera keluar dari PWL,” ujarnya.

Bagi Taat, penegakan hukum khususnya dalam menghadapi pelanggaran KI harus lebih dioptimalkan dan harus bekerja sama dengan baik. Dirinya optimis apabila hal tersebut dilakukan maka keluarnya Indonesia dari status PWL bukanlah hanya angan-angan. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat Kejahatan Lintas Negara Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Souvenir Yustianto yang juga merupakan bagian dari Satgas Ops mengatakan bahwa dari semua instansi pasti memiliki tantangan-tantangannya yang berbeda dalam mengeluarkan Indonesia dari status PWL. 

“Untuk mengeluarkan Indonesia dari status PWL masing-masing instansi harus bisa mengidentifikasi tantangan yang ada, setelah teridentifikasi, sinergitas ini harus kita tingkatkan sehingga status PWL pada Indonesia bisa kita hilangkan,” tutur Souvenir. 

Sebagai informasi, turut hadir dalam kegiatan ini mitra khusus kepolisian dari berbagai negara seperti Federal Bureau of Investigation (FBI) dan Homeland Security Investigation of The United States (HSI), Australian Federal Police (AFP) serta kepolisian dari Jerman, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Filipina dan Malaysia. (CAN/SYL)



LIPUTAN TERKAIT

Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital

Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.

Kamis, 17 April 2025

Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).

Rabu, 16 April 2025

Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.

Rabu, 16 April 2025

Selengkapnya