Penyempurnaan Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)
Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris mengundang para musisi, pencipta lagu di antaranya adalah Ahmad Dhani, Anji, Adhe Govinda, serta produser rekaman ternama di Indonesia untuk duduk bersama membahas solusi persoalan royalti yang selama ini terjadi.
Hal tersebut, lantaran banyak para musisi dan pencipta lagu merasa belum sepenuhnya mendapat haknya dalam mendapatkan royalti atas karya ciptaannya.
“Ironinya terjadi di beberapa sosial media banyak sekali yang tidak bisa menuliskan hak moral pencipta. Ketika pencitpa melakukan komplain atau protes dfianggap kita yang nggak mengerti industri digital,” kata Doabadai Hollo atau yang lebih dikenal sebagai Badai eks Krispatih pada Selasa, 25 Agustus 2020 di Aula Oemar Seno Adji, Gedung Eks Sentra Mulia, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
“ Kebanyakan menganggap lagu atau musik yang sudah dipublikasikan itu adalah milik masyarakat,” lanjutnya
Freddy Harris mengatakan bahwa DJKI selaku instansi pemerintah yang menangani hak kekayaan intelektual siap membantu memfasilitasi membangunkan database musik dan lagu untuk membantu memecahkan solusi tersebut.
Menurutnya, melalui database yang memiliki teknologi tinggi, diharapkan akan memudahkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk menentukan besarnya penarikan dan pendistribusian royalti.
“Makanya kami mau membangun mesin, dan nanti kami serahkan mesinnya itu ke teman-teman. Gak apa-apa mesinnya dari pemerintah,” kata Freddy
Untuk mendukung semua itu, saat ini pemerintah juga sedang mempersiapkan regulasi melalui Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai mekanisme dari database tersebut. Mulai dari pencarian data pencipta, penyanyi, dan produser rekaman hingga ke penghitungan persentase royalti yang didapat.
“Maka kita sedang membuat Peraturan Pemerintahnya. Bagaimana seluruh lagu-lagu Indonesia dari dulu sampai sekarang ada di mesin itu nanti, dan orang akan meng-collect nya dari situ,” ujar Freddy.
“Jadi kelihatan tuh, siapa penciptanya, siapa penyanyinya, penciptanya ada berapa orang, dia dapat berapa persen, siapa recording company-nya,” tambahnya.
Freddy Harris berharap dari pertemuan awal ini, nantinya dapat menghasilkan sistem aturan yang transparan dan tentunya mewaliki seluruh pemangku kepentingan dari penarikan dan pendistribusian royalti.
“Saya senang sekali dengan meeting hari ini karena pihak pemerintah dalam hal ini hak yg sangat sangat berminat atau saat sangat ingin membantu kami dari stakeholder musik di Indonesia karena memang pendapatan dari digital ini sangat besar sekali,” ujar Yonathan Nugroho, Managing Director Trinity Optima.
Penulis: KAD
Editor: AMH
Hal tersebut, lantaran banyak para musisi dan pencipta lagu merasa belum sepenuhnya mendapat haknya dalam mendapatkan royalti atas karya ciptaannya.
“Ironinya terjadi di beberapa sosial media banyak sekali yang tidak bisa menuliskan hak moral pencipta. Ketika pencitpa melakukan komplain atau protes dfianggap kita yang nggak mengerti industri digital,” kata Doabadai Hollo atau yang lebih dikenal sebagai Badai eks Krispatih pada Selasa, 25 Agustus 2020 di Aula Oemar Seno Adji, Gedung Eks Sentra Mulia, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
“ Kebanyakan menganggap lagu atau musik yang sudah dipublikasikan itu adalah milik masyarakat,” lanjutnya
Freddy Harris mengatakan bahwa DJKI selaku instansi pemerintah yang menangani hak kekayaan intelektual siap membantu memfasilitasi membangunkan database musik dan lagu untuk membantu memecahkan solusi tersebut.
Menurutnya, melalui database yang memiliki teknologi tinggi, diharapkan akan memudahkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk menentukan besarnya penarikan dan pendistribusian royalti.
“Makanya kami mau membangun mesin, dan nanti kami serahkan mesinnya itu ke teman-teman. Gak apa-apa mesinnya dari pemerintah,” kata Freddy
Untuk mendukung semua itu, saat ini pemerintah juga sedang mempersiapkan regulasi melalui Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai mekanisme dari database tersebut. Mulai dari pencarian data pencipta, penyanyi, dan produser rekaman hingga ke penghitungan persentase royalti yang didapat.
“Maka kita sedang membuat Peraturan Pemerintahnya. Bagaimana seluruh lagu-lagu Indonesia dari dulu sampai sekarang ada di mesin itu nanti, dan orang akan meng-collect nya dari situ,” ujar Freddy.
“Jadi kelihatan tuh, siapa penciptanya, siapa penyanyinya, penciptanya ada berapa orang, dia dapat berapa persen, siapa recording company-nya,” tambahnya.
Freddy Harris berharap dari pertemuan awal ini, nantinya dapat menghasilkan sistem aturan yang transparan dan tentunya mewaliki seluruh pemangku kepentingan dari penarikan dan pendistribusian royalti.
“Saya senang sekali dengan meeting hari ini karena pihak pemerintah dalam hal ini hak yg sangat sangat berminat atau saat sangat ingin membantu kami dari stakeholder musik di Indonesia karena memang pendapatan dari digital ini sangat besar sekali,” ujar Yonathan Nugroho, Managing Director Trinity Optima.
Penulis: KAD
Editor: AMH
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
DJKI Dukung Industri Film Indonesia dalam Forum Internasional “Indonesia’s Success Stories”
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum Republik Indonesia, turut berpartisipasi aktif dalam forum internasional bertajuk Indonesia’s Success Stories yang diselenggarakan di Park Hyatt Jakarta pada Rabu, 11 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Motion Picture Association (MPA), Kementerian Kebudayaan, serta berbagai asosiasi film nasional dan internasional.
Rabu, 11 Juni 2025
Pelindungan Hukum Jadi Kunci Kewirausahaan Nasional
Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pentingnya pelindungan hukum bagi pengusaha dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dalam pidatonya pada acara Hari Kewirausahaan Nasional yang diadakan di Gedung SMESCO, Jakarta. Yusril menyampaikan bahwa tanpa adanya pelindungan hukum yang jelas, pengusaha akan kesulitan berkembang, khususnya di tengah tantangan global.
Selasa, 10 Juni 2025
Melindungi Warisan Budaya: DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum dan Dekranasda NTB
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB pada 4 Juni 2025. Kegiatan yang terselenggara di Gedung DJKI ini dilakukan dalam rangka membahas upaya maksimalisasi potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam melindungi dan mengembangkan berbagai warisan budaya serta produk unggulan UMKM di NTB.
Rabu, 4 Juni 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
DJKI Dukung Industri Film Indonesia dalam Forum Internasional “Indonesia’s Success Stories”
Rabu, 11 Juni 2025
Pelindungan Hukum Jadi Kunci Kewirausahaan Nasional
Selasa, 10 Juni 2025
Sidang Terbuka KBP: Koreksi Klaim Diterima, Pelindungan Paten Diperkuat
Selasa, 10 Juni 2025
