Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly melantik 100 Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Kemenkumham, Rabu (14/3/2018).

Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), R. Natanegara K.P, S.E., M.Si masuk menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) dan Yurod Saleh, S.H., M.H., menjabat sebagai Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Ditjen KI.

Dalam sambutannya, Menkumham berpesan kepada seluruh pejabat yang dilantik agar mampu mendorong kinerja Kemenkumham dengan cepat dan dilakukan secara profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif.

“Jaman sudah berubah, kompleksitas permasalahan semakin beragam, oleh karenanya perlu orang-orang yang mempunyai kompetensi, berkinerja tinggi, berintegritas, mempunyai moralitas yang bagus seta mampu mengabdi dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya di Kemenkumham”, ujar Yasonna H Laoly.

Yasonna juga mengingatkan kepada 100 pejabat yang dilantik ini untuk memastikan layanan publik yang dijalankan harus sesuai dengan aturan-aturan yang jelas dan bebas dari pungutan liar.

“Lakukan pengawasan secara terus menerus, jika terjadi penyimpangan atau permasalahan, maka dua tingkat berjenjang akan dimintakan tanggung jawabnya”, tegas Yasonna dalam pidatonya.


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

DJKI Evaluasi Sistem Digital, Siapkan Langkah Strategis Migrasi ke IPAS

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus melanjutkan reformasi digital dengan menyiapkan langkah strategis migrasi ke Industrial Property Administration System (IPAS). Sistem berbasis internasional ini dinilai dapat menghadirkan layanan kekayaan intelektual (KI) yang lebih efisien, aman, dan terintegrasi.

Kamis, 24 April 2025

Menemukan Titik Temu: Hak Cipta dan Hak Asasi Manusia di Era Digital

Di era digital yang semakin kompleks, hubungan antara hak cipta dan hak asasi manusia (HAM) menjadi sorotan penting. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum gelar webinar pada Kamis, 24 April 2025, di Kantor DJKI bersama Anggara Suwahju, Managing Director Chayra Law Center, menyoroti pentingnya mencari keseimbangan antara pelindungan terhadap pencipta karya dan kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi.

Kamis, 24 April 2025

DJKI dan WIPO Bahas Penguatan Transformasi Digital Layanan KI

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menguatkan jalinan kolaborasi dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) dalam pengembangan sistem administrasi KI berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dan modern.

Rabu, 23 April 2025

Selengkapnya