Pamerkan Produk Kekayaan Intelektual, DJKI Dirikan Booth pada Gelaran AALCO

Nusa Dua - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) turut serta dalam kegiatan The 61st Asian – African Legal Consultative Organization (AALCO) Annual Session dengan membuka booth pameran produk kekayaan intelektual (KI) di Bali, Senin 16 Oktober 2023.

Perhelatan ini dimanfaatkan DJKI untuk mempromosikan layanan KI dan produk indikasi geografis terdaftar negara Indonesia kepada 47 negara anggota AALCO yang hadir.

Adapun produk yang dipamerkan pada booth DJKI antara lain, konsultasi merek, hak cipta, paten, desain industri dan indikasi geografis. Selain itu, terdapat produk indikasi geografis yang dipajang dalam booth seperti Garam Amed Bali, Kopi Kintamani Bali, Kain Tenun Gringsing, Salak Sibetan Karangasem Bali dan Kerajinan Perak Celuk Gianyar Bali.

Booth DJKI juga menyuguhkan demonstrasi cara menenun tenun Gringsing dan melukis karya seni tradisi asal Desa Kamasan, Klungkung, Bali.

Forum AALCO sendiri membahas berbagai isu hukum yang relevan bagi negara-negara Asia dan Afrika, seperti hukum laut, hukum lingkungan, hukum hak asasi manusia dan tentunya hukum perdagangan internasional yang berkaitan erat dengan pelindungan KI.

Pertemuan AALCO ke-61 dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin didampingi oleh Menteri Hukum dan HAM, Yassona H. Laoly, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden RI mengungkapkan bahwa AALCO merupakan wadah penggerak dalam memperjuangkan suara bangsa Asia dan Afrika di tingkat global.

“Suara bangsa Asia dan Afrika merupakan elemen penting pembentukan arsitektur hukum internasional. AALCO harus dapat menjadi mitra sejajar dengan organisasi regional dan global lain dan memiliki posisi tawar yang kuat,” kata Ma’ruf Amin.

“Sehingga pembentukan instrumen dan rezim hukum internasional tidak dikendalikan oleh negara-negara yang secara tradisional mendominasi tata hukum internasional,” lanjutnya.

Wapres Ma’ruf Amin juga menuturkan bahwa saat ini seluruh negara sedang mengerahkan upaya terbaik agar mampu menavigasi revolusi digital sehingga dapat memberikan keuntungan dan mengakselerasi kemajuan, bukannya menjadi ancaman bagi masa depan umat. Untuk itu, dirinya berharap agar AALCO dapat mengambil peran pada upaya ini.

“AALCO diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam mendesain arsitektur hukum yang mengakomodasi kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan untuk mendukung cita-cita luhur Konferensi Asia-Afrika,” imbau Ma’ruf Amin.



LIPUTAN TERKAIT

Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital

Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.

Kamis, 17 April 2025

Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).

Rabu, 16 April 2025

Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.

Rabu, 16 April 2025

Selengkapnya