Aceh - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri akan melakukan pencanangan Kawasan Karya Cipta (KKC) pada Tahun 2024. Pencanangan ini bertujuan untuk menginisiasi terciptanya wilayah yang memiliki kreasi atau karya cipta yang bersifat tradisional maupun kontemporer sebagai identitas wilayah tersebut.
Maka demi tercapainya pencanangan KKC tersebut, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri menggelar diskusi teknis penguatan hak cipta untuk membangun KKC sebagai persiapan berbasis kekayaan intelektual (KI) di Aceh pada Selasa, 9 Agustus 2023.
Dalam sambutannya, Anggoro Dasananto selaku Direktur Hak Cipta dan Desain Industri menyampaikan bahwa dengan adanya program unggulan KKC ini, DJKI berharap akan ada peningkatan turisme di daerah sehingga perekonomian di daerah akan meningkat.
“Dengan pelindungan hak cipta yang kuat, Kawasan Karya Cipta dapat membangun citra yang baik sebagai pusat kreativitas dan inovasi, menarik lebih banyak investasi dan peluang kerja di sektor industri kreatif. Sebelumnya saya telah mengunjungi kampung Gampong Krueng kalee yang berada di Aceh Besar.Di sana ada 19 motif tenun yang sudah didaftarkan di DJKI dan ada empat yang sudah mendapatkan pelindungan hukum,” ujar Anggoro.
Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Aceh Lilik Sujandi menambahkan pentingnya pelindungan hak cipta bagi masyarakat. Sebab tanpa pelindungan, ciptaan dapat ditiru kapan saja oleh siapa saja.
“Pelindungan hak cipta itu sangat penting, contoh jika kita tidak melindungi suatu ciptaan baik itu berupa tarian ataupun cinderamata dan ketika ada wisatawan yang datang kemudian dicontoh kita sudah tertinggal,” jelas Lilik.
Selain itu, Anggoro dan Lilik memberikan tiga surat pencatatan ciptaan kepada Lembaga Pariwisata Nusa dan Ekspresi Budaya Tradisional Motif Bungong Rante Lhee kepada Dekranasda Aceh Besar.
Sebagai Informasi tambahan, kegiatan ini dihadiri sebanyak 100 orang yang terdiri 20 dua puluh orang dari dinas-dinas pemangku kepentingan kekayaan intelektual di wilayah Aceh, lima orang dari dekranasda yakni Dekranasda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, sembilan orang dari Kanwil Kumham Aceh, empat orang peserta dari Asosiasi Perhotelan Aceh, dua puluh satu orang dari Komunitas Seni dan Ekonomi Kreatif Aceh, dan sepuluh orang dari Sekretariat Pekan Kebudayaan Aceh. (ahz/kad)
Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.
Kamis, 17 April 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).
Rabu, 16 April 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.
Rabu, 16 April 2025
Kamis, 17 April 2025
Kamis, 17 April 2025
Rabu, 16 April 2025