Mobile IP Clinic Mudahkan Masyarakat Lindungi Kekayaan Intelektual


Kupang - Antusiasme masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada diseminasi kekayaan intelektual (KI) dan layanan konsultasi KI pada kegiatan Mobile IP Clinic (MIC) atau Klinik KI Bergerak yang diselenggarakan di Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTT pada 21 Juli 2022 sangat tinggi.

Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan MIC ini. Salah satunya adalah Valentino yang datang untuk berkonsultasi terkait pengajuan Indikasi Geografis (IG).


 “Hari ini saya datang untuk mendaftarkan indikasi geografis kain tenun. Awalnya saya mencoba mendaftarkan kain tenun secara mandiri. Namun ternyata pengajuan IG harus didaftarkan melalui dinas dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan didaftarkan oleh perkumpulan/asosiasi. Akhirnya kami membuat asosiasi untuk mengajukan IG tersebut,” ujar Valentino.

Dikarenakan ini merupakan pengajuan IG yang pertama kali, Valentino merasakan kehadiran MIC sangat membantu dalam proses pengajuan IG yang akan dilakukan. “Saya kurang begitu paham dengan prosedur pengajuan IG sehingga kegiatan MIC ini sangat penting untuk saya hadiri. Khususnya dalam penulisan deskripsi buku IG. Saya berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pelindungan KI,” lanjut Valentino. 

Tidak berbeda jauh dengan Valentino, Ketua Pelaksanaan Harian Dekranasda Kabupaten Manggarai Livinus V. Livens Turuk turut merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan MIC ini.


 
“Sebelumnya Kabupaten Manggarai telah memiliki beberapa IG terdaftar, yaitu Kopi Arabika Flores Manggarai dan Kopi Robusta Flores Manggarai. Kami berencana mendaftarkan potensi IG lainnya dan telah mendapat banyak masukan dari kegiatan MIC ini terkait prosedur dan persiapan dokumen yang diperlukan,” ujar Livens.

“Selain berkonsultasi terkait pengajuan IG, Dekranasda Kabupaten Manggarai juga berkonsultasi terkait pengajuan KI komunal (KIK) berupa ekspresi budaya tradisional (EBT) untuk motif songket,” lanjutnya. Tim Ahli Indikasi Geografis Tri Reni Budiharti sangat menyambut baik antusiasme masyarakat NTT yang hadir pada acara ini. 

“Banyak pemohon dari berbagai kabupaten yang melakukan konsultasi terkait kelengkapan persyaratannya IG. Di provinsi NTT banyak IG dalam bentuk kain tenun. Karena pembahasannya terkait tenun, jadi tenunnya harus punya karakteristik. Tenun di suatu daerah harus punya pembeda dari tenun daerah lain,” jelas Tri.

Selain kegiatan diseminasi dan layanan konsultasi KI, hari ini juga dilakukan penyerahan Tanda Terima Pencatatan Permohonan Inventarisasi KIK oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT Erni Mamo Li kepada Dekranasda Kabupaten Manggarai. 


 
“Kami hari ini mendapatkan KIK untuk 6 (enam) pengajuan KIK EBT untuk Motif Matang Rintu, Motif Panggal Oka, Motif Ringgit, Motif Ledek Ca, Motif Pangka Leka dan Motif Panggal. Hal ini semakin memotivasi kami untuk melindungi KI yang daerah kami miliki,” pungkas Livens.(yun/syl) 


LIPUTAN TERKAIT

Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital

Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.

Kamis, 17 April 2025

Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).

Rabu, 16 April 2025

Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.

Rabu, 16 April 2025

Selengkapnya