Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) Kembali Hadir di Banten
Serang - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Banten kembali menggelar Klinik Kekayaan Intelektual (KI) bergerak atau Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) pada tanggal 25 s.d 29 Juli 2022 di Hotel Forbis, Kabupaten Serang dan Cilegon Center Mall (CCM) Kota Cilegon.
Dalam sambutannya, Walikota Cilegon H. Helldy Agustian menjelaskan bahwa kekayaan intelektual sudah menjadi mata uang khusus di era ekonomi kreatif. dengan adanya hak eksklusif ini akan mendorong masyarakat untuk terus menciptakan karya baru tanpa harus takut karyanya diambil oleh pihak lain.
“Kekayaan intelektual dapat dijadikan salah satu tolak ukur dalam perkembangan perekonomian Indonesia, di mana semakin tinggi penghargaan negara terhadap kekayaan intelektual, maka akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara,” ucap Helldy.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten Tejo Harwanto menyampaikan bahwa ekonomi atau industri berbasis kekayaan intelektual dalam beberapa tahun ke belakang ini semakin menggeliat tumbuh dan diyakini akan semakin maju dalam beberapa tahun kedepan.
“Menurut hasil penelitian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) setiap peningkatan 1% kenaikan jumlah paten mampu berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia sebesar 0,06%,” ujar Tejo.
Selain itu, dari hasil penelitian lain yang dilakukan oleh INDEF pada tahun 2018 menyebutkan bahwa setiap kenaikan 10% paten di seluruh sektor industri berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB sebesar 1,69%, sementara 10% kenaikan investasi hanya berdampak sebesar 1,64%.
“Dari berbagai data ini memperlihatkan bahwa ekonomi atau industri berbasis kekayaan intelektual semakin vital, bahkan tidak kalah penting dengan industri-industri yang sudah mapan seperti pertambangan ataupun minyak dan gas,” pungkas Tejo.
Selanjutnya, Sri Yusuf selaku ketua pelaksana kegiatan juga menyampaikan kegiatan MIC ini bertujuan untuk memfasilitasi beberapa hal, diantaranya layanan konsultasi, pendampingan pendaftaran, layanan penelusuran, hingga pelayanan pengaduan serta upaya untuk membantu masyarakat yang memiliki kendala akan keterjangkauan akses pelayanan kekayaan intelektual.
Sri juga berharap dengan adanya kegiatan MIC ini dapat mempermudah UMKM untuk melakukan pendaftaran kekayaan intelektual (KI).
“Diharapkan dinas-dinas terkait dengan pembinaan UMKM dapat menginformasikan bahwa pendaftaran KI dapat dilakukan dengan mudah dan cepat,” harap Sri.
Dalam kegiatan pembukaan juga diselenggarakan launching aplikasi Pesan Pintar Otomatis (Pepito) Layanan Informasi Kekayaan Intelektual. Selain itu juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan terkait pembinaan pelaku usaha melalui pemberian fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual dan piagam mitra kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten serta sertifikat merek berupa logo Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lebak dengan Nomor Permohonan IDM000969528 yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Walikota Cilegon dan Bupati Lebak.
Sebagai Informasi, kegiatan ini diselenggarakan di dua wilayah yaitu Tangerang Raya yang diselenggarakan pada tanggal 13 s.d 17 Juni dan Serang Raya yang dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 29 Juli 2022 dan dihadiri sebanyak 100 peserta .
“kegiatan ini dihadiri oleh seluruh unsur Dinas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Stakeholder Banten, dan Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Banten,” pungkas Sri.
Dalam sambutannya, Walikota Cilegon H. Helldy Agustian menjelaskan bahwa kekayaan intelektual sudah menjadi mata uang khusus di era ekonomi kreatif. dengan adanya hak eksklusif ini akan mendorong masyarakat untuk terus menciptakan karya baru tanpa harus takut karyanya diambil oleh pihak lain.
“Kekayaan intelektual dapat dijadikan salah satu tolak ukur dalam perkembangan perekonomian Indonesia, di mana semakin tinggi penghargaan negara terhadap kekayaan intelektual, maka akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara,” ucap Helldy.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten Tejo Harwanto menyampaikan bahwa ekonomi atau industri berbasis kekayaan intelektual dalam beberapa tahun ke belakang ini semakin menggeliat tumbuh dan diyakini akan semakin maju dalam beberapa tahun kedepan.
“Menurut hasil penelitian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) setiap peningkatan 1% kenaikan jumlah paten mampu berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia sebesar 0,06%,” ujar Tejo.
Selain itu, dari hasil penelitian lain yang dilakukan oleh INDEF pada tahun 2018 menyebutkan bahwa setiap kenaikan 10% paten di seluruh sektor industri berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB sebesar 1,69%, sementara 10% kenaikan investasi hanya berdampak sebesar 1,64%.
“Dari berbagai data ini memperlihatkan bahwa ekonomi atau industri berbasis kekayaan intelektual semakin vital, bahkan tidak kalah penting dengan industri-industri yang sudah mapan seperti pertambangan ataupun minyak dan gas,” pungkas Tejo.
Selanjutnya, Sri Yusuf selaku ketua pelaksana kegiatan juga menyampaikan kegiatan MIC ini bertujuan untuk memfasilitasi beberapa hal, diantaranya layanan konsultasi, pendampingan pendaftaran, layanan penelusuran, hingga pelayanan pengaduan serta upaya untuk membantu masyarakat yang memiliki kendala akan keterjangkauan akses pelayanan kekayaan intelektual.
Sri juga berharap dengan adanya kegiatan MIC ini dapat mempermudah UMKM untuk melakukan pendaftaran kekayaan intelektual (KI).
“Diharapkan dinas-dinas terkait dengan pembinaan UMKM dapat menginformasikan bahwa pendaftaran KI dapat dilakukan dengan mudah dan cepat,” harap Sri.
Dalam kegiatan pembukaan juga diselenggarakan launching aplikasi Pesan Pintar Otomatis (Pepito) Layanan Informasi Kekayaan Intelektual. Selain itu juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan terkait pembinaan pelaku usaha melalui pemberian fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual dan piagam mitra kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten serta sertifikat merek berupa logo Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lebak dengan Nomor Permohonan IDM000969528 yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Walikota Cilegon dan Bupati Lebak.
Sebagai Informasi, kegiatan ini diselenggarakan di dua wilayah yaitu Tangerang Raya yang diselenggarakan pada tanggal 13 s.d 17 Juni dan Serang Raya yang dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 29 Juli 2022 dan dihadiri sebanyak 100 peserta .
“kegiatan ini dihadiri oleh seluruh unsur Dinas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Stakeholder Banten, dan Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Banten,” pungkas Sri.
TAGS
LIPUTAN TERKAIT
Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital
Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.
Kamis, 17 April 2025
Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).
Rabu, 16 April 2025
Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.
Rabu, 16 April 2025
TAG TERPOPULER
#Musik Digital #Layanan DJKI #Ujian Konsultan #Merek #UMKM #KI Komunal #Menkumham #Agenda KI #Pameran #Paten #Kunjungan Universitas #Hak Cipta #Indikasi Geografis #Dirjen KI #Desain Industri #MoU #WIPO #AWGIPC #WBK #Penyidikan #Priority Watch List #Roving Seminar Kekayaan Intelektual #Yasonna Mendengar #Mobile IP Clinic #KI sebagai Jaminan Fidusia #IP Marketplace #IP and Tourism #Mediasi Kasus Pelanggaran KI #Komisi Banding #OPERA DJKI #DTLSTLIPUTAN TERBARU
Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital
Kamis, 17 April 2025
Majelis Banding Paten Umumkan Putusan: Satu Diterima, Satu Ditolak
Kamis, 17 April 2025
Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD
Rabu, 16 April 2025
