Menkumham Terima Kunjungan United State Intellectual Property Enforcement Coordinator

Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menerima kunjungan delegasi United State Intellectual Property Enforcement Coordinator (IPEC) di Ruang Rapat Menkumham, Gd. Ex-Sentra Mulia, Selasa (13/11/2018).

Pada kesempatan tersebut, IPEC berdiskusi terkait penanganan pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang terjadi di Indonesia. Melihat perekonomian negara maju saat ini ditopang oleh kekayaan intelektual, khususnya di Amerika Serikat.

“Kekayaan intelektual berperan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi suatu negara,” ujar Vishal Amin, IPEC Office Management and Budget Executive Office Of The President Of The US Of America.

Menkumham mengatakan bahwa untuk melindungi KI di Indonesia, saat ini Kemenkumham selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan Polri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta Kejaksaan Agung.

“Selama lebih dari 6 (enam) tahun Indonesia secara aktif telah menindaklanjuti pelanggaran dan pembajakan KI yang dilakukan oleh 187 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJKI,” ujar Yasonna H Laoly.

Yasonna menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2018, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI telah menangani 93 kasus pelanggaran KI. Diantaranya, 17 kasus yang terdiri dari 7 (tujuh) kasus merek dagang, 5 (lima) kasus hak cipta, dan 5 (lima) kasus desain industri.

“Laporan dari Asosiasi Produsen Film Indonesia, Asosiasi Gambar Film, PARFI, PAPRI, Konsultan Properti Intelektual, dan lisensi Hak Cipta, DJKI bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir dan menutup 471 situs web yang melanggar hak cipta,” Yasonna menambahkan.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan KI di Indonesia, pada 14 Mei 2018 lalu, Indonesia dan Amerika Serikat telah melakukan kerja sama dalam menyusun rencana kerja KI. Adapun kerja sama ini meliputi, Edukasi kepada masyarakat tentang KI, Penguatan Kerangka Hukum KI, dan Penegakan Hukum KI.

Pertemuan tersebut, Menkumham didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Inteletual (Sesditjen KI) R. Natanegara bersama Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Yurod Saleh dan Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman.


TAGS

#Hak Cipta

LIPUTAN TERKAIT

Kemenkum Sampaikan Tanggapan 17 Isu Krusial RUU Desain Industri

Pemerintah menyampaikan tanggapan atas 17 isu krusial dalam pembahasan RUU tentang Desain Industri pada Rapat Panitia Kerja (Panja) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 18 November 2026. Rapat yang digelar bersama Pansus RUU Desain Industri itu merupakan tahap awal pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh DPR dan Pemerintah.

Rabu, 18 November 2026

DJKI Kenalkan Kekayaan Intelektual kepada Manba’ul Ulum Boarding School

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menerima kunjungan edukasi dan eksplorasi karier dari SMA Manbaul Ulum Boarding School, Tangerang Selatan, untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai pelindungan kekayaan intelektual sekaligus mengenalkan berbagai peluang karier di bidang tersebut. Kegiatan yang berlangsung di lantai 8 gedung DJKI, Jakarta, 18 November 2026, diikuti oleh 99 santri dan siswa serta 20 guru pendamping dengan mengusung tema “Membangun Generasi Santri Kreatif, Melek Hukum, dan Siap Berkarier di Era Kekayaan Intelektual”.

Rabu, 18 November 2026

Menteri Hukum Luncurkan GI Tourism Indonesia, Dorong Produk Indikasi Geografis Jadi Daya Tarik Wisata

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas resmi meluncurkan GI Tourism Indonesia atau Wisata Indikasi Geografis di Bukit Telaga Menjer, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu (18/11/2026). Program ini mengintegrasikan pelindungan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya indikasi geografis, dengan sektor pariwisata untuk meningkatkan nilai ekonomi produk unggulan daerah dan kesejahteraan masyarakat produsen.

Rabu, 18 November 2026

Selengkapnya