Menkumham Tekankan Perkembangan Birokrasi Digital Kepada Jajarannya
Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) diharapkan untuk terus memanfaatkan perkembangan teknologi dalam mendukung birokrasi secara digital yang cepat dan bukan hanya prosedur semata.
Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly saat memberi sambutan upacara Hari Dharma Karyadhika (HDKD) Tahun 2019 di Lapangan Merah Kantor Pusat Kemenkumham, Rabu, (30/10/2019).
“Dalam tahun 2019 ini, Kemenkumham benar-benar ingin memastikan bahwa ada perubahan yang signifikan, ada sebuah transformasi yang berarti, bermanfaat, dan dirasakan oleh masyarakat,” ujar Yasonna H. Laoly.
Ia meminta seluruh Sumber Daya Manusia di lingkungan Kemenkumham agar bertransformasi dengan kemajuan teknologi dan tidak gagap teknologi.
“Kalau kita tidak mampu beradaptasi, belajar, maka kita akan menjadi birokrasi yang lamban seperti keong,” lanjutnya.
Yasonna H. Laoly juga menyampaikan pesan Presiden bahwa ke depannya bukan Negara besar yang mengalahkan Negara kecil, melainkan Negara cepat yang akan mengalahkan Negara lambat.
Penulis: KAD
Editor: AMH
Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly saat memberi sambutan upacara Hari Dharma Karyadhika (HDKD) Tahun 2019 di Lapangan Merah Kantor Pusat Kemenkumham, Rabu, (30/10/2019).
“Dalam tahun 2019 ini, Kemenkumham benar-benar ingin memastikan bahwa ada perubahan yang signifikan, ada sebuah transformasi yang berarti, bermanfaat, dan dirasakan oleh masyarakat,” ujar Yasonna H. Laoly.
Ia meminta seluruh Sumber Daya Manusia di lingkungan Kemenkumham agar bertransformasi dengan kemajuan teknologi dan tidak gagap teknologi.
“Kalau kita tidak mampu beradaptasi, belajar, maka kita akan menjadi birokrasi yang lamban seperti keong,” lanjutnya.
Yasonna H. Laoly juga menyampaikan pesan Presiden bahwa ke depannya bukan Negara besar yang mengalahkan Negara kecil, melainkan Negara cepat yang akan mengalahkan Negara lambat.
Penulis: KAD
Editor: AMH
TAGS
#MenkumhamLIPUTAN TERKAIT
DJKI Atur Prosedur Perbaikan dan Koreksi Sertifikat Paten Lewat SAKI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 38 Tahun 2018 mengatur secara teknis pengajuan perbaikan dan koreksi pada sertifikat paten. Kebijakan ini dilakukan guna meningkatkan ketepatan data dalam dokumen paten dan mendukung pelindungan hukum yang sah bagi pemegang paten.
Senin, 21 April 2025
Perempuan Indonesia di Balik Kesuksesan Film Animasi Jumbo
Film animasi terbaru Indonesia, 'Jumbo' yang melibatkan lebih dari 420 kreator lokal dari berbagai daerah ternyata menyimpan banyak kisah menarik mengenai peran perempuan di balik layarnya. Dari total kreator yang terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pengembangan visual hingga pasca-produksi, sekitar 15 persen di antaranya adalah perempuan.
Senin, 21 April 2025
DJKI dan Qualcomm Gelar Seminar for ASEAN Patent Examiners: Perkuat Perlindungan KI di Era Teknologi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bekerja sama dengan Qualcomm menggelar Seminar for ASEAN Patent Examiners di The Westin Hotel, Jakarta, pada Senin, 21 April 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas para pemeriksa paten dari Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang pesat.
Senin, 21 April 2025
