Menkumham Lakukan Rapat Kerja Bersama Komisi III DPR RI

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly melakukan Rapat Kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan agenda pembahasan mengenai rencana kerja dan anggaran, serta evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Rabu, 12 Juni 2024 di Jakarta.

Pada bidang kekayaan intelektual (KI), Yasonna menyampaikan bahwa realisasi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Tahun Anggaran 2024 per 4 Juni 2024 telah tercapai sebesar Rp365.189.903.273 atau 40,58% dari target sebesar Rp900 miliar.

Selain itu, ia juga menyampaikan mengenai capaian permohonan layanan (KI) hingga 31 Mei, yaitu desain industri sebanyak 2.206, hak cipta sebanyak 44.141, merek sebanyak 46.507, dan paten sebanyak 4.035.

"Setiap tahunnya, jumlah permohonan kekayaan intelektual terus meningkat. Hal ini terjadi, salah satunya karena DJKI aktif melakukan sosialiasi kekayaan intelektual. Misalnya melalui program seperti DJKI Mengajar," ujar Yasonna.

Dalam forum, Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat terhadap DJKI, khususnya karena masih cukup banyaknya kasus sengketa merek.

Menanggapi hal tersebut, Yasonna meyakinkan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, salah satunya diterapkan melalui layanan KI yang dapat diakses secara daring. Terlebih, beberapa jenis permohonan KI saat ini dapat selesai dalam waktu kurang dari 10 menit melalui Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) dan Persetujuan Otomatis Pelayanan (POP) Merek (untuk permohonan perpanjangan pelindungan merek, pencatatan lisensi dan petikan resmi). 

"Kita sudah menyelenggarakan layanan berbasis teknologi informasi. Jadi, masyarakat dapat mengajukan pendaftaran KI secara online dari mana saja. Kita juga sedang membuat database sistem informasi musik dan lagu untuk mempermudah penerapan aturan royalti," tuturnya.

Selanjutnya, DJKI telah memiliki rencana strategis yang akan dilaksanakan di tahun 2025, antara lain melanjutkan program Intellectual Property Academy untuk meningkatkan pemahaman KI; penetapan tahun tematik desain industri yang akan berfokus pada promosi dan diseminasi desain industri melalui bimbingan teknis bagi desainer, UMKM, pengrajin, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Selain itu, akan dilakukan Patent Examiners Go To Industries untuk mendukung komersialisasi paten milik industri dalam negeri.

 



TAGS

#Menkumham

LIPUTAN TERKAIT

Satgas IP Task Force Perkuat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Ranah Digital

Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.

Kamis, 17 April 2025

Bahas Transformasi Digital di Bidang KI, DJKI Hadir dalam Forum WILD

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).

Rabu, 16 April 2025

Dirjen KI Terima Audiensi GNIK Bahas Program Pengembangan Talenta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.

Rabu, 16 April 2025

Selengkapnya