Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Kemenkumham RI, Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) yang ke-78 pada Senin, 21 Agustus 2023 di Lapangan Upacara Kemenkumham, Jakarta. Kegiatan ini dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly yang bertindak selaku Inspektur Upacara.
Pada kesempatan tersebut, Yasonna menjelaskan bahwa peringatan hari Kemenkumham yang mengusung tema “Kementerian Hukum dan HAM Semakin Berkualitas untuk Indonesia Maju” ini merupakan momentum untuk merefleksikan diri agar menjadi lebih baik dan berkualitas.
“Refleksi diri kembali apa saja yang telah kita perbuat dalam pengabdian ini, berbenah diri dan memperbaikinya apabila terdapat kekurangan. Tingkatkanlah kemampuan dan kompetensi masing-masing individu sehingga keberadaan kita dapat dirasakan secara positif oleh masyarakat,” ujar Yasonna.
Lebih lanjut, Yasonna menghimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenkumham untuk tidak melakukan penyalahgunaan tugas dan wewenang agar dapat membangun citra positif Kemenkumham.
“Pada dasarnya, Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga masyarakat mengawasi kita, sekecil apapun gerak-gerik kita terus dipantau. Mengembalikan kepercayaan publik tidaklah mudah, maka pertahankan dan terus tingkatkan kepercayaan masyarakat dengan berkinerja baik, beretika, profesional serta berintegritas,” tambah Yasonna.
Pada momen peringatan hari Kemenkumham tersebut, Yasonna juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu Kemenkumham meraih berbagai prestasi sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
Yasonna menjelaskan bahwa Kemenkumham telah menerima berbagai penghargaan atas kinerja dan inovasi yang telah dilakukan. Salah satunya dalam hal komunikasi publik, di mana Kemenkumham berhasil meraih penghargaan sebagai badan publik yang informatif, hal ini menunjukan bahwa Kemenkumham transparan dalam hal keterbukaan informasi.
Kemudian terdapat juga penghargaan atas penerapan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dalam hal ini kemenkumham telah melaksanakan program digitalisasi dalam memudahkan pekerjaan dan meningkatkan pelayanan publik yang semakin berkualitas demi mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
“Saya sangat mengapresiasi atas aksi nyata yang progresif, tetapi kita jangan sampai terlena serta cepat merasa puas dan akhirnya berhenti disini saja. Pertahankanlah capaian prestasi yang telah berhasil diraih, teruslah melakukan terobosan kreatif dan inovasi baru untuk memberikan kemudahan dalam bekerja dan memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat,” tutur Yasonna.
Pada acara ini, terdapat pemberian penghargaan kepada beberapa Kementerian/Lembaga, mitra kerja dan pegawai berprestasi atas kinerja dan kontribusinya dalam mendukung kemajuan Kemenkumham. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menkumham yang didampingi oleh Wakil Menteri Hukum dan Ham Edward Omar Sharif serta Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto.
Selanjutnya, pada kesempatan yang sama juga Kemenkumham yang diwakilkan oleh Yasonna menerima Rekor Muri atas Rekor Donor Darah secara Estafet oleh ASN terbanyak dari satu Kementerian/Lembaga dan layanan paspor serentak oleh kantor imigrasi terbanyak pada akhir pekan.
Kemudian terdapat penandatangan perjanjian kerja sama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dengan Kepala Lembaga Pendidikan. Serta terdapat peluncuran perdana aplikasi Administrasi Bersurat Elektronik (ABE) Kemenkumham, aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Negara (SIPBMN) dan E-book Modul KUHP. (Arm/Ver)
Menjawab tantangan tren pelanggaran kekayaan intelektual (KI) yang semakin marak melalui platform belanja daring dan sistem elektronik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual bersama Satuan Tugas (Satgas) IP Task Force di Ruang Rapat DJKI Lantai 7, Jakarta, pada Kamis, 17 April 2025.
Kamis, 17 April 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia berpartisipasi aktif dalam acara WIPO ICT Leadership Dialogue (WILD) yang berlangsung pada 14 hingga 16 April 2025. Keikutsertaan DJKI dalam forum global yang terselenggara di Kantor WIPO tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman terkait strategi digital, tantangan transformasi, dan praktik terbaik dalam lingkup administrasi dan layanan kekayaan intelektual (KI).
Rabu, 16 April 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) di Kantor DJKI, pada Selasa, 16 April 2025. Kunjungan yang mempertemukan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Razilu dengan Ketua Steering Committee GNIK Yunus Triyonggo ini membahas kolaborasi dalam penguatan manajemen pengembangan talenta bagi aparatur sipil negara khususnya DJKI. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia unggul berbasis lima pilar strategis: manajemen modal manusia, kepemimpinan, pemahaman bisnis, ekonomi hijau, serta literasi dan keterampilan digital. Dengan harapan kolaborasi antara DJKI dan GNIK dapat melahirkan generasi pemimpin masa depan yang kompeten, adaptif, dan visioner.
Rabu, 16 April 2025
Kamis, 17 April 2025
Kamis, 17 April 2025
Rabu, 16 April 2025