Jakarta – Di era digital yang semakin berkembang ini, pelindungan kekayaan intelektual (KI) menjadi aspek penting bagi para pelaku usaha di platform e-commerce. Hal tersebut dibahas dalam podcast OKE KI bersama Vonny Ernita Susamto, Director of Tokopedia and TikTok e-Commerce, yang menekankan pentingnya pelindungan KI serta strategi sukses berjualan online pada Kamis, 6 Februari 2025, di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta.
Podcast Obrolan Kreatif dan Edukatif Kekayaan Intelektual (OKE KI) merupakan salah satu program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum yang bertujuan untuk memberikan wawasan, motivasi, dan inspirasi kepada masyarakat luas mengenai pentingnya pelindungan KI, khususnya bagi para pelaku industri kreatif dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di kesempatan kali ini OKE KI hadir dengan diskusi menarik seputar KI dalam rangkaian INACRAFT 2025, salah satunya membahas mengenai tantangan dan solusi bagi seller dalam melindungi produk dari pelanggaran KI serta cara meningkatkan daya saing di pasar digital.
Dewasa ini, peran platform e-commerce semakin kuat dalam melindungi hak merek serta hak dagang para seller. Vonny menegaskan bahwa Tokopedia dan Shop Tokopedia berupaya mematuhi peraturan pemerintah guna melindungi hak para penjual. “Kami berkomitmen untuk mensosialisasikan serta mengedukasi seller mengenai pentingnya memiliki hak KI, baik dalam bentuk merek dagang maupun hak cipta,” ujarnya.
Tokopedia dan Shop Tokopedia telah menyediakan portal khusus untuk melaporkan pelanggaran KI. Jika seller menemukan produk palsu atau penjual yang tidak resmi, mereka dapat melaporkan melalui portal ini. Sanksi tegas juga diberlakukan, seperti penurunan produk hingga penutupan toko secara permanen, guna menjamin kualitas serta orisinalitas barang yang dijual.
Dalam mendukung UMKM, Tokopedia dan Shop Tokopedia turut memberikan sosialisasi dan fasilitasi dalam pengajuan merek dagang. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 65 juta UMKM, tetapi tidak semuanya memiliki sertifikat merek. Oleh karena itu, platform ini berupaya membantu pelaku usaha kecil agar dapat memiliki perlindungan hukum yang kuat. Salah satu inisiatifnya adalah kerja sama dengan DJKI dalam kegiatan Geographical Indication (GI) Goes to Marketplace pada tahun 2024.
Selanjutnya, Vonny juga membagikan beberapa strategi efektif bagi seller untuk meningkatkan omzet penjualan di platform online. Beberapa di antaranya adalah pemanfaatan fitur diskon, gratis ongkir, flash sale, serta promo double date untuk menarik lebih banyak pembeli. Selain itu, seller juga disarankan untuk aktif dalam mengunggah konten video, melakukan live streaming, serta bergabung dalam program affiliate.
Ulasan atau review positif dari pelanggan juga menjadi faktor krusial dalam membangun kredibilitas bisnis. “Kejujuran dalam berbisnis sangat penting. Seller harus memastikan deskripsi produk sesuai dengan kenyataan dan tidak melakukan overclaiming agar tetap mendapatkan kepercayaan pelanggan,” tambah Vonny.
Sebagai pesan penutup bagi UMKM, Vonny mengingatkan untuk tetap menjadi diri sendiri, jujur dalam berbisnis, dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan upaya ini, diharapkan UMKM dapat berkembang dan naik kelas dalam persaingan pasar digital. (yun/sas)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menerima audiensi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Papua di Kantor DJKI, pada Kamis, 08 Mei 2025. Kunjungan ini disambut langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu didampingi Direktur Teknologi Informasi Ika Ahyani Kurniawati dengan Kepala Kanwil Kemenkum Papua Anthonius M Ayorbaba membahas terkait laporan kegiatan yang diselenggarakan saat Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2025 pada 26 April lalu. Kanwil Kemenkum Papua berhasil mencatat pencapaian luar biasa, yakni menerbitkan sebanyak 3.960 sertifikat kekayaan intelektual, yang terdiri dari pendaftaran merek, hak cipta, dan desain industri. Angka tersebut jauh melampaui target awal sebanyak 1.000 pendaftaran dari tahun 2021 hingga 2025. Pencapaian ini menjadi bukti antusiasme atas meningkatnya kesadaran masyarakat Papua terhadap pentingnya pelindungan kekayaan intelektual.
Kamis, 8 Mei 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan Korean Intellectual Property Office (KIPO) di sela-sela Pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-75 yang diadakan pada 6 Mei 2025 di Siem Reap, Kamboja. Pertemuan ini untuk membahas perkembangan informasi kekayaan intelektual (KI) di antara kedua negara.
Selasa, 6 Mei 2025
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-75 yang diadakan pada 5 s.d. 9 Mei 2025 di Siem Reap, Kamboja. Pihaknya menyampaikan, pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan dari kantor kekayaan intelektual (KI) negara-negara anggota untuk membahas beragam isu KI.
Selasa, 6 Mei 2025
Jumat, 9 Mei 2025
Kamis, 8 Mei 2025
Kamis, 8 Mei 2025