Kunjungan Delegasi American Chamber (Amcham) Indonesia dan US-ASEAN Business Council
Jakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Freddy Harris menerima kunjungan delegasi American Chamber (Amcham) Indonesia dan US-ASEAN Business Council di Ruang Rapat Dirjen KI, Lantai 18, Gedung ex-Sentra Mulia, Rabu (31/1/2018).
Pertemuan tersebut membahas mengenai pelaksanaan Undang-undang (UU) No.13 Tahun 2016 tentang Paten yang dinilai memberatkan sejumlah perusahaan pemegang paten dari luar negeri. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memahami bahwa untuk pelaksanaan Undang-undang ini, diperlukan beberapa peraturan pelaksanaan Undang-Undang Paten.
“Karena itu, saat ini kami masih merumuskan draf Peraturan Menteri terkait dengan UU Paten”, ujar Freddy Harris.
Peraturan Menteri yang sedang dibuat untuk menunjang pelaksanaan Undang-undang No.13 Tahun 2016 ini yaitu, pertama, Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib dan Peraturan Menteri tentang Komisi Banding Paten.Kedua Peraturan Menteri tentang Permohonan Paten dan Peraturan Menteri tentang Lisensi, serta Peraturan Menteri mengenai penundaan pelaksanaan Pasal 20.
“Dalam draf Peraturan Menteri ini, Pemegang Paten dapat mengusulkan untuk menangguhkan pelaksanaan produksi atau penggunaan proses Paten di Indonesia kepada Menteri. Penangguhan produksi dan penggunaan proses Paten, akan diberikan dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan dan dapat diperbaharui dengan alasannya”, ucap Freddy Harris menjelaskan.
Pertemuan tersebut, Dirjen KI juga meminta kepada para pelaku industri farmasi luar negeri untuk membuat bahan baku obatnya di Indonesia. ”Saya minta temen-temen dari farmasi, tolong dong buat obat bahan baku bahan dasar di Indonesia”, harapnya.
Saat Indonesia berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem kekayaan intelektual (KI) sebagai alat untuk mempromosikan inovasi, kreativitas dan untuk meningkatkan ekonomi nasional. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem KI termasuk juga penegakan hukum pelaksanaan UU.
Dirjen KI, Freddy Harris membuka tangan untuk berdiskusikan lebih lanjut untuk kepentingan kedua belah pihak antara Indonesia dan Amerika Serikat, diantaranya mengenai industri farmasi. “Kita agendakan pertemuan khusus mengenai pembahasan pharmaceutical industry”, ucapnya.
Pertemuan tersebut membahas mengenai pelaksanaan Undang-undang (UU) No.13 Tahun 2016 tentang Paten yang dinilai memberatkan sejumlah perusahaan pemegang paten dari luar negeri. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memahami bahwa untuk pelaksanaan Undang-undang ini, diperlukan beberapa peraturan pelaksanaan Undang-Undang Paten.
“Karena itu, saat ini kami masih merumuskan draf Peraturan Menteri terkait dengan UU Paten”, ujar Freddy Harris.
Peraturan Menteri yang sedang dibuat untuk menunjang pelaksanaan Undang-undang No.13 Tahun 2016 ini yaitu, pertama, Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib dan Peraturan Menteri tentang Komisi Banding Paten.Kedua Peraturan Menteri tentang Permohonan Paten dan Peraturan Menteri tentang Lisensi, serta Peraturan Menteri mengenai penundaan pelaksanaan Pasal 20.
“Dalam draf Peraturan Menteri ini, Pemegang Paten dapat mengusulkan untuk menangguhkan pelaksanaan produksi atau penggunaan proses Paten di Indonesia kepada Menteri. Penangguhan produksi dan penggunaan proses Paten, akan diberikan dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan dan dapat diperbaharui dengan alasannya”, ucap Freddy Harris menjelaskan.
Pertemuan tersebut, Dirjen KI juga meminta kepada para pelaku industri farmasi luar negeri untuk membuat bahan baku obatnya di Indonesia. ”Saya minta temen-temen dari farmasi, tolong dong buat obat bahan baku bahan dasar di Indonesia”, harapnya.
Saat Indonesia berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem kekayaan intelektual (KI) sebagai alat untuk mempromosikan inovasi, kreativitas dan untuk meningkatkan ekonomi nasional. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem KI termasuk juga penegakan hukum pelaksanaan UU.
Dirjen KI, Freddy Harris membuka tangan untuk berdiskusikan lebih lanjut untuk kepentingan kedua belah pihak antara Indonesia dan Amerika Serikat, diantaranya mengenai industri farmasi. “Kita agendakan pertemuan khusus mengenai pembahasan pharmaceutical industry”, ucapnya.
TAGS
#PatenLIPUTAN TERKAIT
Ke Mana Produk Dibawa, Di Sana Selera Berbicara
Sebuah produk bisa saja dibuat dengan bahan terbaik, diproses dengan cermat, dan memiliki kualitas yang tak perlu diragukan. Namun, sebelum konsumen mencicipi atau menggunakan isinya, ada satu hal yang lebih dulu mereka lihat: kemasannya.
Jumat, 14 Agustus 2026
Program PASTI Ada Solusi, DJKI Percepat Layanan Pendaftaran Merek
Kementerian Hukum terus mendorong pelayanan kekayaan intelektual yang lebih cepat dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), proses pendaftaran merek dipercepat agar pemohon dapat memperoleh sertifikat merek dalam waktu yang lebih singkat.
Jumat, 14 Agustus 2026
DJKI dan BSKDN Dorong Pelindungan KI Berbasis Inovasi Daerah
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum mendorong agar arah kebijakan kekayaan intelektual (KI) nasional dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret di daerah. Untuk itu, DJKI memperkuat sinergi dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri agar tata kelola KI dapat disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah.
Kamis, 13 Agustus 2026
