Kunjungan Delegasi American Chamber (Amcham) Indonesia dan US-ASEAN Business Council
Jakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Freddy Harris menerima kunjungan delegasi American Chamber (Amcham) Indonesia dan US-ASEAN Business Council di Ruang Rapat Dirjen KI, Lantai 18, Gedung ex-Sentra Mulia, Rabu (31/1/2018).
Pertemuan tersebut membahas mengenai pelaksanaan Undang-undang (UU) No.13 Tahun 2016 tentang Paten yang dinilai memberatkan sejumlah perusahaan pemegang paten dari luar negeri. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memahami bahwa untuk pelaksanaan Undang-undang ini, diperlukan beberapa peraturan pelaksanaan Undang-Undang Paten.
“Karena itu, saat ini kami masih merumuskan draf Peraturan Menteri terkait dengan UU Paten”, ujar Freddy Harris.
Peraturan Menteri yang sedang dibuat untuk menunjang pelaksanaan Undang-undang No.13 Tahun 2016 ini yaitu, pertama, Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib dan Peraturan Menteri tentang Komisi Banding Paten.Kedua Peraturan Menteri tentang Permohonan Paten dan Peraturan Menteri tentang Lisensi, serta Peraturan Menteri mengenai penundaan pelaksanaan Pasal 20.
“Dalam draf Peraturan Menteri ini, Pemegang Paten dapat mengusulkan untuk menangguhkan pelaksanaan produksi atau penggunaan proses Paten di Indonesia kepada Menteri. Penangguhan produksi dan penggunaan proses Paten, akan diberikan dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan dan dapat diperbaharui dengan alasannya”, ucap Freddy Harris menjelaskan.
Pertemuan tersebut, Dirjen KI juga meminta kepada para pelaku industri farmasi luar negeri untuk membuat bahan baku obatnya di Indonesia. ”Saya minta temen-temen dari farmasi, tolong dong buat obat bahan baku bahan dasar di Indonesia”, harapnya.
Saat Indonesia berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem kekayaan intelektual (KI) sebagai alat untuk mempromosikan inovasi, kreativitas dan untuk meningkatkan ekonomi nasional. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem KI termasuk juga penegakan hukum pelaksanaan UU.
Dirjen KI, Freddy Harris membuka tangan untuk berdiskusikan lebih lanjut untuk kepentingan kedua belah pihak antara Indonesia dan Amerika Serikat, diantaranya mengenai industri farmasi. “Kita agendakan pertemuan khusus mengenai pembahasan pharmaceutical industry”, ucapnya.
Pertemuan tersebut membahas mengenai pelaksanaan Undang-undang (UU) No.13 Tahun 2016 tentang Paten yang dinilai memberatkan sejumlah perusahaan pemegang paten dari luar negeri. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memahami bahwa untuk pelaksanaan Undang-undang ini, diperlukan beberapa peraturan pelaksanaan Undang-Undang Paten.
“Karena itu, saat ini kami masih merumuskan draf Peraturan Menteri terkait dengan UU Paten”, ujar Freddy Harris.
Peraturan Menteri yang sedang dibuat untuk menunjang pelaksanaan Undang-undang No.13 Tahun 2016 ini yaitu, pertama, Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib dan Peraturan Menteri tentang Komisi Banding Paten.Kedua Peraturan Menteri tentang Permohonan Paten dan Peraturan Menteri tentang Lisensi, serta Peraturan Menteri mengenai penundaan pelaksanaan Pasal 20.
“Dalam draf Peraturan Menteri ini, Pemegang Paten dapat mengusulkan untuk menangguhkan pelaksanaan produksi atau penggunaan proses Paten di Indonesia kepada Menteri. Penangguhan produksi dan penggunaan proses Paten, akan diberikan dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan dan dapat diperbaharui dengan alasannya”, ucap Freddy Harris menjelaskan.
Pertemuan tersebut, Dirjen KI juga meminta kepada para pelaku industri farmasi luar negeri untuk membuat bahan baku obatnya di Indonesia. ”Saya minta temen-temen dari farmasi, tolong dong buat obat bahan baku bahan dasar di Indonesia”, harapnya.
Saat Indonesia berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem kekayaan intelektual (KI) sebagai alat untuk mempromosikan inovasi, kreativitas dan untuk meningkatkan ekonomi nasional. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem KI termasuk juga penegakan hukum pelaksanaan UU.
Dirjen KI, Freddy Harris membuka tangan untuk berdiskusikan lebih lanjut untuk kepentingan kedua belah pihak antara Indonesia dan Amerika Serikat, diantaranya mengenai industri farmasi. “Kita agendakan pertemuan khusus mengenai pembahasan pharmaceutical industry”, ucapnya.
TAGS
#PatenLIPUTAN TERKAIT
DJKI Atur Prosedur Perbaikan dan Koreksi Sertifikat Paten Lewat SAKI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 38 Tahun 2018 mengatur secara teknis pengajuan perbaikan dan koreksi pada sertifikat paten. Kebijakan ini dilakukan guna meningkatkan ketepatan data dalam dokumen paten dan mendukung pelindungan hukum yang sah bagi pemegang paten.
Senin, 21 April 2025
Perempuan Indonesia di Balik Kesuksesan Film Animasi Jumbo
Film animasi terbaru Indonesia, 'Jumbo' yang melibatkan lebih dari 420 kreator lokal dari berbagai daerah ternyata menyimpan banyak kisah menarik mengenai peran perempuan di balik layarnya. Dari total kreator yang terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pengembangan visual hingga pasca-produksi, sekitar 15 persen di antaranya adalah perempuan.
Senin, 21 April 2025
DJKI dan Qualcomm Gelar Seminar for ASEAN Patent Examiners: Perkuat Perlindungan KI di Era Teknologi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bekerja sama dengan Qualcomm menggelar Seminar for ASEAN Patent Examiners di The Westin Hotel, Jakarta, pada Senin, 21 April 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas para pemeriksa paten dari Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang pesat.
Senin, 21 April 2025
