Kekayaan Intelektual adalah Faktor Kunci dalam Ekspansi Perdagangan Global

Bandung - Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Sri Lastami menuturkan pentingnya mempersiapkan para pelaku bisnis dalam negeri agar terus memaksimalkan kreatifitas dan mengekplorasi nilai ekonomi kekayaan intelektual (KI) sebagai salah satu potensi yang dapat menggerakkan roda perekonomian sebuah negara pada era globalisasi.

 

Dalam sambutannya pada kegiatan Forum Discussion Group (FGD) tentang Pemanfaatan Perjanjian Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) Bidang KI Untuk Pelaku Bisnis Dalam Pasar Global di Hotel Mercure Bandung City Centre pada 27 Oktober 2022, Sri Lastami mengambil contoh kepopuleran Tokyo Banana, sebuah merek produk makanan dari Jepang.

 

“Kalau diperhatikan, Tokyo Banana itu semacam produk kue bolu yang dibentuk seperti pisang. Namun, dengan kemampuan branding yang baik, nilai jual Tokyo Banana bisa mencapai seribu sampai seribu dua ratus Yen.” ujar Lastami.

 

Lastami melanjutkan bahwa bangsa Indonesia harus beralih dari ketergantungan pada sektor raw material ke sektor kekayaan intelektual. Dengan sentuhan kreatifitas, kayu gelondongan yang harganya sepuluh juta per meter, dapat meningkat berkali-kali lipat nilai jualnya jika diolah menjadi mebel.

 

“Kekayaan Intelektual adalah aspek penting yang perlu diperhatikan dalam perdagangan internasional. karena KI menjadi faktor kunci dalam ekspansi perdagangan di mana daya saing sebagian besar didorong oleh inovasi.” jelas Lastami.

 

Lastami menekankan bahwa diperlukan siasat yang tepat untuk bisa bersaing dengan negara lain dalam industri pasar global. Sebagai bentuk dukungan agar mampu bersaing di pasar global, DJKI telah melakukan terobosan berupa peluncuran IP Market Place sebagai wadah untuk memasarkan kekayaan intelektual yang ada di Indonesia.

 

Sebagai informasi, kekayaan intelektual mempunyai keterkaitan dengan perdagangan internasional, hal ini tertera dalam Trade Related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) yang merupakan perjanjian internasional di bidang KI terkait perdagangan. TRIPS Agreement adalah perjanjian yang merupakan bagian dari WTO agreement yang ditandatangani oleh seluruh anggota WTO.

 

Keikutsertaan pada WTO-TRIPS telah memberi konsekuensi kepada anggotanya termasuk Indonesia untuk mengharmonisasi Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual sebagai kebutuhan yang semakin mendesak.

 

“Dalam TRIPS telah ditetapkan ketentuan-ketentuan yang merupakan batasan minimum pelindungan kekayaan intelektual yang harus diberikan oleh semua anggota WTO yang diterapkan di perdagangan. Sebagai contoh, undang-undang paten pertama itu masa pelindungannya empat belas tahun, yang kemudian kita sesuaikan menjadi dua puluh tahun.” jelas Lastami.

 

Mengakhiri sambutannya, Lastami berharap melalui perjanjian FTA/CEPA, tidak saja akan memberikan peluang untuk para inventor, pelaku usaha untuk dapat masuk dalam pasar global tetapi juga memberikan peluang pula untuk pengembangan sistem kekayaan intelektual dan pemanfaatan ekonominya secara komprehensif.(daw/iwm)



LIPUTAN TERKAIT

Pelindungan KI di Papua Meningkat, Dirjen KI Terima Audiensi Kantor Wilayah Kemenkum Papua

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menerima audiensi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Papua di Kantor DJKI, pada Kamis, 08 Mei 2025. Kunjungan ini disambut langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu didampingi Direktur Teknologi Informasi Ika Ahyani Kurniawati dengan Kepala Kanwil Kemenkum Papua Anthonius M Ayorbaba membahas terkait laporan kegiatan yang diselenggarakan saat Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2025 pada 26 April lalu. Kanwil Kemenkum Papua berhasil mencatat pencapaian luar biasa, yakni menerbitkan sebanyak 3.960 sertifikat kekayaan intelektual, yang terdiri dari pendaftaran merek, hak cipta, dan desain industri. Angka tersebut jauh melampaui target awal sebanyak 1.000 pendaftaran dari tahun 2021 hingga 2025. Pencapaian ini menjadi bukti antusiasme atas meningkatnya kesadaran masyarakat Papua terhadap pentingnya pelindungan kekayaan intelektual.

Kamis, 8 Mei 2025

Pertemuan Bilateral DJKI-KIPO Bahas Kerja Sama di Bidang Akademi dan Patent Prosecution Highway

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan Korean Intellectual Property Office (KIPO) di sela-sela Pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-75 yang diadakan pada 6 Mei 2025 di Siem Reap, Kamboja. Pertemuan ini untuk membahas perkembangan informasi kekayaan intelektual (KI) di antara kedua negara.

Selasa, 6 Mei 2025

DJKI Hadiri Pertemuan AWGIPC ke-75 di Siem Reap, Kamboja

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-75 yang diadakan pada 5 s.d. 9 Mei 2025 di Siem Reap, Kamboja. Pihaknya menyampaikan, pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan dari kantor kekayaan intelektual (KI) negara-negara anggota untuk membahas beragam isu KI.

Selasa, 6 Mei 2025

Selengkapnya