Kanwil Jawa Tengah Punya Fitur SIPENDAKI untuk Layanan Permohonan Kekayaan Intelektual

MAGELANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil) Jawa Tengah memiliki inovasi sendiri untuk meningkatkan pendaftaran dan pelindungan kekayaan intelektual untuk masyarakat yang diayominya.

Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah telah meluncurkan aplikasi SILANDU pada tanggal 12 Agustus 2020, di mana terdapat fitur SIPENDAKI (Sistem Pendaftaran Kekayaan Intelektual) dapat memberi kemudahan masyarakat mendaftarkan Kekayaan Intelektualnya, seperti Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri.

Tak hanya membangun aplikasi, Kanwil Jateng juga menjalin sinergitas bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk sosialisasinya ke 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Diharapkan kesadaran pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pelindungan hukum Hak Kekayaan Intelektualnya akan meningkat sehingga menciptakan daya saing UMKM itu sendiri.

Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Priyadi, memandang hal ini semakin menunjukkan progres yang menggembirakan. Hal tersebut dikatakannya disela-sela kegiatan Gowes dan Aksi Peduli Pelindungan Kekayaan Intelektual bersama Menteri Hukum dan HAM, di Magelang, Sabtu (14/11).

"Menjadi optimisme buat Kementerian Hukum dan HAM bahwa sampai pada tingkat masyarakat desa, kesadaran terkait Hak Kekayaan Intelektual cukup menggembirakan, dan ini ternyata masyarakat melihat kecenderungan kita melakukan sosialisasi terutama melalui aplikasi SILANDU sehingga masyarakat bisa langsung mengakses layanan yang ada di Kemenkumham  berupa Kekayaan Intelektual," terangnya saat ditemui Tim Humas Kanwil Kemenkumham Jateng.

"Meskipun di tengah pandemi Covid 19, Jawa Tengah tetap produktif dan mudah-mudahan ini menjadi pertanda positif buat bangsa kita," sambungnya.

Kakanwil juga melihat positif terhadap upaya Kanwil Jawa Tengah melakukan inovasi melalui aplikasi SILANDU guna memberi kemudahan terhadap masyarakat dalam mengakses layanan di Kementerian Hukum dan HAM.

"Yang jelas apa yang disampaikan oleh masyarakat di sekitar Magelang, Borobudur ini melihat informasi dari layanan informasi publik kita berkaitan dengan SILANDU. Tentu ini adalah sambutan masyarakat kita. Bapak Menteri tadi juga mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh masyarakat di sekitar Magelang dan Borobudur, " tutupnya.

Sebagai informasi, masyarakat saat ini juga dapat memanfaatkan layanan permohonan kekayaan intelektual secara virtual melalui IPROLINE (IP Online).

Penulis: DAW
Editor: KAD


TAGS

LIPUTAN TERKAIT

Melindungi Warisan Budaya: DJKI Terima Audiensi Kanwil Kemenkum dan Dekranasda NTB

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menerima audiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB pada 4 Juni 2025. Kegiatan yang terselenggara di Gedung DJKI ini dilakukan dalam rangka membahas upaya maksimalisasi potensi kekayaan intelektual (KI) di wilayah tersebut. Audiensi ini menjadi langkah awal dalam melindungi dan mengembangkan berbagai warisan budaya serta produk unggulan UMKM di NTB.

Rabu, 4 Juni 2025

Kemenkum Raih Rekor MURI atas Mars Kekayaan Intelektual Indonesia

Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas kategori institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak. Penghargaan MURI ini diberikan pada Rabu 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman Jakarta dan diterima langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.

Rabu, 4 Juni 2025

Satu Dekade DJKI: Apresiasi Kontributor Kekayaan Intelektual dan Komitmen Memperkuat Ekosistem Inovasi Nasional

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Ekspose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual (KI) ) dalam rangka hari KI sedunia tahun 2025 pada 4 Juni 2025 di Graha Pengayoman sebagai refleksi perjalanan 10 tahun pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah apresiasi dan pembuktian atas tumbuhnya ekosistem KI nasional sebagai penopang kemajuan bangsa di era digital.

Rabu, 4 Juni 2025

Selengkapnya