Jakarta - Sebagai focal point dalam pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM memiliki peran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui KI. Oleh karena itu, pemahaman terkait pelindungan KI sangatlah penting untuk ditingkatkan.
Direktur Kerja Sama dan Edukasi Yasmon pada kegiatan Rapat Kerja Teknis DJKI Tahun 2024 di Shangri-La Hotel Jakarta, 30 Mei 2024 mengatakan bahwa DJKI selalu berupaya untuk memberikan sosialisasi pengetahuan tentang KI kepada masyarakat salah satunya melalui kegiatan Edukasi Kekayaan Intelektual (EKI) / Intellectual Property Academy (IP Academy) yang merupakan program prioritas DJKI di tahun 2024.
“Terkait IP Academy ini kajiannya sudah dibuat sejak tahun 2021. Kemudian, pada tahun 2023 sudah ada Memorandum of Understanding (MoU) antara DJKI dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) yang berkaitan dengan EKI dan telah disusun juga kurikulum edukasi KI, serta telah dilakukan Training of Trainers (TOT) oleh WIPO kepada para calon pengajar di IP Academy tersebut,” ujar Yasmon.
Pada tahun 2024 ini, ada beberapa kegiatan prioritas berkaitan dengan IP Academy yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang KI, baik bagi masyarakat maupun bagi para pegawai di lingkungan DJKI.
Pertama adalah pemberian edukasi KI dasar bagi 410 orang tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan DJKI; kedua, edukasi KI dasar bagi mitra hukum DJKI; ketiga, edukasi patent drafting bagi para dosen/peneliti; dan terakhir adalah edukasi KI bagi Customer Service DJKI yang merupakan garda terdepan untuk layanan konsultasi dan pengaduan KI.
“Selanjutnya, kita juga sudah mempunyai skema pemberdayaan purnabakti DJKI. Di mana para pegawai yang sudah pensiun masih bisa memberikan kontribusi ilmu dan pengalamannya sebagai tenaga pengajar di IP Academy,” tambah Yasmon.
Lebih lanjut, Yasmon menjelaskan bahwa pada tahun 2025 akan tetap merencanakan program IP Academy sebagai program prioritas yang akan dilaksanakan.
“Harapannya dengan adanya IP Academy ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang KI kepada masyarakat secara merata,” tutup Yasmon. (Arm/Sas)
Di era digital yang semakin kompleks, hubungan antara hak cipta dan hak asasi manusia (HAM) menjadi sorotan penting. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum gelar webinar pada Kamis, 24 April 2025, di Kantor DJKI bersama Anggara Suwahju, Managing Director Chayra Law Center, menyoroti pentingnya mencari keseimbangan antara pelindungan terhadap pencipta karya dan kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi.
Kamis, 24 April 2025
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menguatkan jalinan kolaborasi dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) dalam pengembangan sistem administrasi KI berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dan modern.
Rabu, 23 April 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar pertemuan bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) EXPERT on IP di Kantor DJKI, pada 22 April 2025. Kegiatan yang membahas peluang kerja sama antara DJKI dan JICA tersebut turut mempertemukan Direktur Kerja Sama dan Edukasi Yasmon dengan Inoue Kazutoshi sebagai penerus Oka Hiroyuki yang telah selesai bertugas sebagai JICA EXPERT on IP di tahun ini.
Selasa, 22 April 2025
Kamis, 24 April 2025
Kamis, 24 April 2025
Rabu, 23 April 2025