Jakarta - Sebagai focal point dalam pelindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM memiliki peran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui KI. Oleh karena itu, pemahaman terkait pelindungan KI sangatlah penting untuk ditingkatkan.
Direktur Kerja Sama dan Edukasi Yasmon pada kegiatan Rapat Kerja Teknis DJKI Tahun 2024 di Shangri-La Hotel Jakarta, 30 Mei 2024 mengatakan bahwa DJKI selalu berupaya untuk memberikan sosialisasi pengetahuan tentang KI kepada masyarakat salah satunya melalui kegiatan Edukasi Kekayaan Intelektual (EKI) / Intellectual Property Academy (IP Academy) yang merupakan program prioritas DJKI di tahun 2024.
“Terkait IP Academy ini kajiannya sudah dibuat sejak tahun 2021. Kemudian, pada tahun 2023 sudah ada Memorandum of Understanding (MoU) antara DJKI dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) yang berkaitan dengan EKI dan telah disusun juga kurikulum edukasi KI, serta telah dilakukan Training of Trainers (TOT) oleh WIPO kepada para calon pengajar di IP Academy tersebut,” ujar Yasmon.
Pada tahun 2024 ini, ada beberapa kegiatan prioritas berkaitan dengan IP Academy yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang KI, baik bagi masyarakat maupun bagi para pegawai di lingkungan DJKI.
Pertama adalah pemberian edukasi KI dasar bagi 410 orang tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan DJKI; kedua, edukasi KI dasar bagi mitra hukum DJKI; ketiga, edukasi patent drafting bagi para dosen/peneliti; dan terakhir adalah edukasi KI bagi Customer Service DJKI yang merupakan garda terdepan untuk layanan konsultasi dan pengaduan KI.
“Selanjutnya, kita juga sudah mempunyai skema pemberdayaan purnabakti DJKI. Di mana para pegawai yang sudah pensiun masih bisa memberikan kontribusi ilmu dan pengalamannya sebagai tenaga pengajar di IP Academy,” tambah Yasmon.
Lebih lanjut, Yasmon menjelaskan bahwa pada tahun 2025 akan tetap merencanakan program IP Academy sebagai program prioritas yang akan dilaksanakan.
“Harapannya dengan adanya IP Academy ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang KI kepada masyarakat secara merata,” tutup Yasmon. (Arm/Sas)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus memperluas akses edukasi kekayaan intelektual (KI) melalui platform Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia (EKII). Inisiatif ini dirancang untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan KI yang relevan dengan kebutuhan inovasi.
Rabu, 4 Juni 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar rapat persiapan untuk kegiatan Expose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual (KI) yang merupakan acara puncak perayaan Hari KI Sedunia 2025, pada Senin, 2 Juni 2025 di Ruang Rapat Dirjen KI. Rapat ini dihadiri oleh jajaran BOD DJKI, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum. Pertemuan tersebut membahas teknis pelaksanaan, susunan acara, serta strategi komunikasi guna memastikan kegiatan yang akan diselenggarakan pada Rabu, 4 Juni 2025 berjalan lancar dan optimal dalam menyosialisasikan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual kepada masyarakat.
Senin, 2 Juni 2025
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum, menyelenggarakan kegiatan Webinar Obrolan Kreatif dan Edukatif Kekayaan Intelektual (OKE KI) dengan mengangkat tema “Pentingnya Lisensi Penggunaan Musik dan Lagu” Kegiatan ini menghadirkan narasumber Makki Omar Parikesit, Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN, pada Senin, 2 Juni 2025.
Senin, 2 Juni 2025