Indonesia dan Jepang saling membantu meningkatkan perdagangan dan investasi melalui inovasi KI
Medan - Indonesia dan Jepang saling membantu meningkatkan perdagangan dan investasi melalui inovasi Kekayaan Intelelektual (KI).
Kesepakatan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan Japan Patent Office (JPO) pada acara Forum Kekayaan Intelektual Indonesia-Jepang di Hotel JW Marriot Medan, Senin (29/10/2018).
Molan K Tarigan, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI mengatakan forum ke tiga Indonesia dengan Jepang ini memiliki tema “Meningkatkan Pelayanan KI untuk Meningkatkan Bisnis di Indonesia dan Jepang”.
“Seperti banyaknya produk otomotif asal Jepang yang masuk ke Indonesia, dan produk Indikasi Geografis (IG) yang di ekspor ke Jepang, merupakan bukti nyata kerja sama perdagangan yang erat,” ujar Molan Tarigan.
Menurut Kunihiko Shimano, Deputi Komisioner JPO, apabila bisnis yang berkembang di Indonesia di kolaborasikan dengan teknologi Jepang, akan menghasilkan inovasi yang dapat membantu perekonomian nasional.
“Banyak sekali bibit bisnis yang ada di Indonesia yang bila dikolaborasikan dengan teknologi dari Jepang akan menciptakan inovasi yang baik” ujar Kunihiko Shimano, Deputi Komisioner JPO.
Dari kerja sama ini, Indonesia telah memperbantukan 100 expert KI dari Jepang, sedangkan pihak Indonesia mengirimkan lebih kurang 900 orang untuk mengikuti pelatihan Kekayaan Intelektual di Jepang.
Pelindungan KI adalah cara menstimulasi inovasi yang kemudian mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga mampu mewujudkan sistem Kekayaan Intelektual sebagai motor penggerak ekonomi nasional.
Kecepatan dan keakuratan dalam proses pemberian hak kekayaan Intelektual akan menjadi fokus. Pemberian hak yang cepat dan akurat akan mempercepat pula proses implementasi sehingga iklim bisnis akan baik yang tentunya mendorong terciptanya kekuatan ekonomi yang besar.
Revolusi industri ke empat membuat siklus produk semakin pendek sehingga apabila terdapat keterlambatan dalam pemberian hak, sudah pasti akan menghambat berkembangnya suatu bisnis.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, Priyadi mengatakan diperlukan peran pemerintah, Konsultan KI dan para pemohon untuk dapat mewujudkan iklim bisnis yang baik yang mampu mendorong ekonomi nasional melalui Kekayaan Intelektual.
“Harapannya Jepang dapat memberikan akses langsung pelatihan untuk dapat menggali potensi daerah Sumatera Utara, sekaligus membangun kreatifitas dan inovasi masyarakat”, ujar Priyadi.
DJKI juga terus mendorong kemudahan berinvestasi dan berbisnis dengan mempermudah proses perpanjangan merek dan pencatatan hak cipta secara daring yang tentunya akan menunjang kelancaran sebuah bisnis karena hak yang dapat diperoleh secara cepat.
Kesepakatan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan Japan Patent Office (JPO) pada acara Forum Kekayaan Intelektual Indonesia-Jepang di Hotel JW Marriot Medan, Senin (29/10/2018).
Molan K Tarigan, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI mengatakan forum ke tiga Indonesia dengan Jepang ini memiliki tema “Meningkatkan Pelayanan KI untuk Meningkatkan Bisnis di Indonesia dan Jepang”.
“Seperti banyaknya produk otomotif asal Jepang yang masuk ke Indonesia, dan produk Indikasi Geografis (IG) yang di ekspor ke Jepang, merupakan bukti nyata kerja sama perdagangan yang erat,” ujar Molan Tarigan.
Menurut Kunihiko Shimano, Deputi Komisioner JPO, apabila bisnis yang berkembang di Indonesia di kolaborasikan dengan teknologi Jepang, akan menghasilkan inovasi yang dapat membantu perekonomian nasional.
“Banyak sekali bibit bisnis yang ada di Indonesia yang bila dikolaborasikan dengan teknologi dari Jepang akan menciptakan inovasi yang baik” ujar Kunihiko Shimano, Deputi Komisioner JPO.
Dari kerja sama ini, Indonesia telah memperbantukan 100 expert KI dari Jepang, sedangkan pihak Indonesia mengirimkan lebih kurang 900 orang untuk mengikuti pelatihan Kekayaan Intelektual di Jepang.
Pelindungan KI adalah cara menstimulasi inovasi yang kemudian mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga mampu mewujudkan sistem Kekayaan Intelektual sebagai motor penggerak ekonomi nasional.
Kecepatan dan keakuratan dalam proses pemberian hak kekayaan Intelektual akan menjadi fokus. Pemberian hak yang cepat dan akurat akan mempercepat pula proses implementasi sehingga iklim bisnis akan baik yang tentunya mendorong terciptanya kekuatan ekonomi yang besar.
Revolusi industri ke empat membuat siklus produk semakin pendek sehingga apabila terdapat keterlambatan dalam pemberian hak, sudah pasti akan menghambat berkembangnya suatu bisnis.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, Priyadi mengatakan diperlukan peran pemerintah, Konsultan KI dan para pemohon untuk dapat mewujudkan iklim bisnis yang baik yang mampu mendorong ekonomi nasional melalui Kekayaan Intelektual.
“Harapannya Jepang dapat memberikan akses langsung pelatihan untuk dapat menggali potensi daerah Sumatera Utara, sekaligus membangun kreatifitas dan inovasi masyarakat”, ujar Priyadi.
DJKI juga terus mendorong kemudahan berinvestasi dan berbisnis dengan mempermudah proses perpanjangan merek dan pencatatan hak cipta secara daring yang tentunya akan menunjang kelancaran sebuah bisnis karena hak yang dapat diperoleh secara cepat.
TAGS
#Indikasi GeografisLIPUTAN TERKAIT
DJKI Atur Prosedur Perbaikan dan Koreksi Sertifikat Paten Lewat SAKI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 38 Tahun 2018 mengatur secara teknis pengajuan perbaikan dan koreksi pada sertifikat paten. Kebijakan ini dilakukan guna meningkatkan ketepatan data dalam dokumen paten dan mendukung pelindungan hukum yang sah bagi pemegang paten.
Senin, 21 April 2025
Perempuan Indonesia di Balik Kesuksesan Film Animasi Jumbo
Film animasi terbaru Indonesia, 'Jumbo' yang melibatkan lebih dari 420 kreator lokal dari berbagai daerah ternyata menyimpan banyak kisah menarik mengenai peran perempuan di balik layarnya. Dari total kreator yang terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pengembangan visual hingga pasca-produksi, sekitar 15 persen di antaranya adalah perempuan.
Senin, 21 April 2025
DJKI dan Qualcomm Gelar Seminar for ASEAN Patent Examiners: Perkuat Perlindungan KI di Era Teknologi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum bekerja sama dengan Qualcomm menggelar Seminar for ASEAN Patent Examiners di The Westin Hotel, Jakarta, pada Senin, 21 April 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas para pemeriksa paten dari Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang pesat.
Senin, 21 April 2025
